Gubernur Maluku, Murad Ismail |
Ambon, Dharapos.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail,
akhirnya menjelaskan ketidakhadirannya di kantor bukan tanpa alasan.
Pasalanya, selama beberapa hari terakhir ini, pelbagai
kesibukan dilakukannya berkaitan dengan kepentingan mendorong percepatan
pembangunan di Maluku.
Hal ini disampaikan Murad saat akan menyampaikan sambutan
pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPW PKS
Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11/2019) malam.
“Saya adalah Gubernur orang Maluku. Saya bertanggungjawab
atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Karena itu, saya minta teman-teman yang
ada diluar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan.
Saya tidak masuk kantor, bukan lagi tidak bekerja,” tegasnya.
Penegasan ini sekaligus menjawab tudingan yang diarahkan
kepada dirinya berkaitan dengan tidak beraktivitasnya di kantor, serta dianggap
mengganggu kelancaran pelayanan publik.
“Saya mau menanggapi lebih dahulu. Minggu terakhir ini saya
di Jakarta sejak 12 November, saya ketemu dengan Menteri Perhubungan RI, dengan
membawa seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku. Di sana, kami berdiskusi soal
kepentingan Maluku di Kantor Kementerian Perhubungan, sekaligus menyampaikan
proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun kedepan,” urainya.
Murad lalu menjelaskan, pada 13 November, dirinya mengikuti
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia di Sentul International
Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat.
Usai mengikuti Rakornas yang dihadiri oleh presiden, wakil
pesiden serta para menteri dan pimpinan lembaga itu, pada 14 November besoknya,
ia memenuhi undangan Menteri Sekretaris Negara untuk menerima Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko
Widodo, di Istana Negara, Jakarta.
“Setelah terima DIPA dan TKDD 2020, saya lanjutkan rapat
lagi dengan Bapak Presiden, dimana saya meminta waktu untuk menyampaikan
proposal untuk menunjang pembangunan proyek strategis
Blok Masela kedepan.
Permintaan ini disambut baik oleh Pak Presiden,” ungkapnya.
Usai bertemu Presiden di Istana Negara, agenda hari itu
dilanjutkan dengan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Eddy
Prabowo, di kantor kementerian.
Kedatangan Murad disambut hangat menteri, sekjen KKP beserta
sejumlah dirjen di lingkungan KKP. Mereka lalu membahas isu-isu strategis dan
rencana pengembangan perikanan di Maluku.
"Bapak Presiden juga yang mengarahkan agar saya bertemu
langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.
Agenda dilanjutkan pertemuan dengan elit politik PDI
Perjuangan di Kantor DPP. Dalam pertemuan itu, Murad yang juga Ketua DPD PDI
Perjuangan Maluku meminta dukungan politik anggaran buat Maluku dari
kader-kader partai pemenang Pemilu 2019 tersebut.
“Kita meminta dukungan dari para elit PDI Perjuangan. APBD
kita kan hanya Rp2,8 triliun per tahun, sementara luas wilayah Maluku 712.498 km2, dengan luas
lautan 658.313 km2 atau 92,4 persen, sementara daratan hanya 58.185m2 atau 7,6%
saja. Jumlah pulau kita sebanyak 1.340 buah pulau. Wilayah administratif ada 11
kabupaten kota. Tentunya, dengan anggaran sebesar ini, sangatlah minim untuk
membiayai pembangunan di Maluku,” paparnya.
Murad lantas menguraikan, dari total anggaran Rp2,8 triliun
itu, 60 persennya untuk membiayai belanja pegawai.
“Jika anggaran ini dipotong untuk belanja pegawai, maka yang
tersisa hanya Rp1,1 atau 12 triliun, dan ini tidak cukup untuk membiayai
pembangunan di Maluku,” akuinya.
Murad berharap, kedepan APBD Maluku bisa mengalami perubahan
dan peningkatan anggaran.
"Mudah-mudahan 2020 sudah bisa ada perubahan, mulai
dari yang kecil-kecil sampai pada 2024, kita sudah keluar dari
kesulitan-kesulitan,” harapnya.
Murad juga mengingatkan, tugas kepala daerah itu ada dua
plus satu. Pertama, seorang kepala daerah harus mampu menuntaskan kemiskinan.
Kedua, harus bisa mensejahterakan masyarakat.
"Sedangkan plus satunya, kepala daerah harus mampu
menjaga dan mempertahankan sumberdaya alam, agar dapat dimanfaatkan oleh
generasi sekarang dan yang akan datang," lanjutnya.
Masih pada 14 November, agendanya dilanjutkan dengan
pertemuan bersama para pemangku kebijakan di Maluku.
Pertemuan yang dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI
asal Maluku, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Maluku itu, bersepakat
untuk saling mendukung dan bekerjasama membangun Maluku.
Murad yang menginisiasi adanya pertemuan bersejarah itu,
menganggap bahwa perjuangan buat Maluku harus dilakukan secara bersama-sama.
Pada 15 November, dia pun bertemu dengan Ketua DPR RI Puan
Maharani. Melalui putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu,
ia berharap agara Puan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dapat mendorong
keberpihakan Parlemen kepada Maluku dan mendukung percepatan pembangunan dalam
aspek politik anggaran.
Usai pertemuan dengan Puan, dirinya bertemu dengan Kepala
SKK Migas Dwi Tjahjo, untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana
pengembangan proyek strategis Blok Masela.
"Mudah-mudahan, setelah ini hasil kerja keras kita,
hasil perjuangan kita, juga dengan nawaitu kita yang tulus, Maluku bisa
mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain. Jangan pikir
macam-macam, karena nawaitu saya hanyalah ingin bangun Maluku," tukasnya
(dp-19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar