Kader GMNI di Tanimbar Merasa Diperalat

Sejumlah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kepulauan Tanimbar mengaku diperalat oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Tanimbar, Obeth Teftutul.
Share it:
Sejumlah kader GMNI Tanimbar yang terlibat dalam aksi demo, Senin (25/3/2019)
Saumlaki, Dharapos.com – Sejumlah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kepulauan Tanimbar mengaku diperalat oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Tanimbar, Obeth Teftutul.

Teftutul dinilai berafiliasi dengan kelompok tertentu untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan proses ulang kasus dugaan tindak pidana Pemilu dengan tersangka Yoseph Rano Fatlolon, tanpa persetujuan seluruh DPC maupun anggota.

“Selaku kader GMNI, saya memberikan apresiasi yang  luar biasa bagi kader - kader GMNI, yang baru saja turun jalan untuk menyuarakan keadilan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini merupakan pembelajaran. Tetapi sayang bukan merupakan murni pergerakan organisasi, namun kepentingan yang dipakai untuk menunggangi GMNI Cabang Kepulauan Tanimbar,” kecam Nimrot A. Kelmaskosu, Wakil Ketua Bidang Organisasi GMNI Cabang KKT.

Ia menyatakan, aksi demo yang dilakukan oleh Obeth Teftutul dan sejumlah anggota GMNI di kantor Kejaksaan maupun Bawaslu kemarin (Senin, 25/3/2019) bukan merupakan program kerja GMNI Tanimbar termasuk bukan murni pergerakan organisasi, melainkan kegiatan tersebut merupakan kepentingan pribadi Teftutul dan sengaja menggunakan bendera GMNI.

“Sebenarnya saudara Obet Teftutul harus tahu diri dan beretika menggunakan atribut organisasi karena periodesasi bung Obet sudah berakhir pada Oktober 2018, sehingga sampai sekarang status kepengurusan DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih vakum. Jangan membawa organisasi ini masuk politik praktis dan menjadikan organisasi tameng bagi kepentingan pribadi orang lain,” kecamnya lagi.

Kelmaskosu berharap, kedepan nanti tidak akan ada lagi aksi serupa, sehingga idealnya kader GMNI harus dididik menjadi kader yang militan dan benar-benar memahami dunia pergerakan serta parlemen jalanan.

"Dan bukan mengarahkan kader GMNI terjun dalam dunia politik praktis," tegasnya.

Senada dengan Kelmaskosu, Ketua Komisariat GMNI, Jois Krestofol Esauw menyatakan pada saat aksi demo berlangsung, dia dan rekan-rekan yang turut serta dalam aksi itu beranggapan bahwa perjuangan mereka benar-benar murni, namun ternyata tidak demikian.

Setelah demo berlangsung barulah mereka sadar bahwa telah diperalat.

“Awalnya kami menganggap bahwa tidak ada unsur kepentingan di dalamnya, namun kenyataannya di balik itu ada juga unsur-unsur kepentingan yang dengan secara langsung kami sadar bahwa kami telah di peralat oleh kepentingan belaka yang telah membentengi gerakan murni kami,” kesalnya.

Mengatasnamakan pimpinan dan seluruh anggota Komisariat GMNI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS)  Esauw memastikan, kedepan nanti dia dan rekan-rekannya tidak akan terlibat dalam aksi serupa sebagaimana yang telah mereka sampaikan saat demo kemarin.

Ketua DPC GMNI KKT, Obeth Teftutul yang dihubungi membantah tudingan yang dialamatakan baginya.

Dia menyatakan, aksi yang dilakukan itu tidak ditunggangi oleh elite tertentu tetapi murni diinisiasi oleh sejumlah OKP seperti GMNI, GMKI, PMKRI dan AMGPM.

Hanya saja saat aksi berlangsung, PMKRI menarik diri dan GMKI tak hadir.

“Saya juga perlu menjelaskan bahwa DPC GMNI Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada pengurus tetapi selama ini tidak aktif. Yang ada hanya sekretaris tetapi kalau diajak untuk kumpul baru kita kumpul. Lalu memang adik-adik ini aktif maka saya sudah informasikan bahwa sehari dua ini akan ada aksi demonstrasi terkait dugaan tindak pidana pemilu. Ini memang konsentrasi kita sebagaimana arahan Pengurus Pusat, karena secara nasional GMNI telah bekerjasama dengan Bawaslu RI sebagai pemantau Pemilu,” bebernya.

Teftutul menyayangkan sikap para kadernya yang sengaja mengangkat persoalan ini menjadi konsumsi publik. Padahal menurutnya, ini merupakan persoalan internal yang bisa diselesaikan bersama tanpa diketahui publik.

“Sebenarnya kita sudah buat Konfercab dari hari-hari kemarin hanya saja DPD sudah vakum maka mungkin bulan depan akan ada Konferda dan selanjutnya kami menyesuaikan setelah Konferda,” pungkasnya.

(dp-18)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi