Walikota Kerahkan Satpol PP Pantau Pelaku Pasar Bandel

Jayapura, Dharapos.com
Rencana Pemerintah Kota Jayapura menutup pasar pada jam ibadah di hari minggu masih menimbulkan kecemburuan di antara para pelaku pasar.

Dr. Benhur Tommi Mano, MM

Pasalnya, ada sebagian pasar yang tutup pada jam ibadah minggu namun masih ada juga yang melakukan aktifitas.

Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tommi Mano, MM kepada wartawan mengatakan terkait masih adanya pasar yang buka pada hari minggu pagi, pihaknya telah mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memantau semua pasar, mall, toko, supermarket dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang yang masih bandel.

Dari hasil pantauan, ternyata ditemukan pasar tempat penjualan ikan masih melakukan aktivitas tanpa menghiraukan instruksi Walikota sehingga pihaknya akan menurunkan aparat Polres Jayapura kota dan Satpol PP agar pasar tersebut ditutup juga seperti pasar lain sehingga tidak timbul kecemburuan.oleh para pelaku pasar lain.

Walikota kembali menegaskan bahwa siapa saja masyarakat yang tinggal di kota ini harus menghargai peraturan yang dibuat oleh Pemkot, Namun, para pelaku di pasar TPI bersikeras harus buka karena lahan tersebut merupakan lahan provinsi.

“Provinsi tidak punya wilayah dan yang punya wilayah ini adalah kota Jayapura sehingga para pelaku pasar tersebut harus menghargai dan menaati peraturan Pemerintah kota,” tegasnya.

Terkait dengan penutupan pasar, mall, maupun supermarket membuat para penjual jajanan pasar juga tidak dapat berjualan. Bahkan, info yang beredar bahwa apabila mereka masih berjualan akan didenda 500 ribu rupiah.

Namun, soal info tersebut, Walikota kembali tegaskan bahwa tidak ada denda khusus untuk para penjual jajanan pasar tersebut.

“Yang penting saya minta agar semua menghormati aturan serta menghargai jam ibadah Minggu,” cetusnya.

Sementara itu, terkait insiden kecil yang terjadi saat digelarnya acara ritual adat dan doa dalam rangka pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi - Holtekamp (JJHH) oleh sekelompok warga masyarakat Nafri diakui Walikota hanya terjadi miss komunikasi antara Provinsi dan kota.

Ketua LMA Port Numbay dan para Ondoafi telah bertemu dengan Walikota untuk membicarakan hal tersebut sehingga  tidak perlu terjadi lagi miss komunikasi karena masalah tanah akan, tetapi pembangunan tetap jalan.

“Untuk pantai Hamadi dan pantai Bebek tidak ada masalah karena pembayaran sudah dilakukan,” tutur Walikota.

(Harlet)