Jasmono Tekankan Persoalan Stunting Adalah Tanggungjawab Bersama

Langgur,  Dharapos.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar rapat bersama, Kamis (21/3/2024).

Rapat dipimpin langsung Pj Bupati Jasmono didampingi Pj Sekda Nikodemus Ubro dan Ketua TP PKK Malra.

Jasmono dalam pernyataannya menyatakan, persoalan dan penanganan stunting di Malra harus menjadi tanggung jawab bersama.

Meski dengan keterbatasan anggaran yang sudah dialokasikan, masing-masing OPD harus mampu membuat inovasi dan terobosan-terobosan.

“Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dialokasikan kami minta OPD bisa mengintegrasikan dengan kegiatan lain. Kita harus optimis untuk mampu mencapai target prevalensi stunting 24 % pada akhir tahun 2024,” katanya.

Menurut Jamsono, jika dilihat dari angka penurunan stunting tahun 2023 yakni 16,05 % menjadi 16 %, sebenarnya kalau dikonversi angka itu hanya satu orang balita yang berhasil diturunkan dari stunting menjadi non stanting.

“Jika ingin kita turunkan menjadi 14 % maka kita tahun ini harus bisa menuntaskan dan menurunkan stanting di angka 145 balita. Kalau kita bisa maka target 14 % akan bisa tercapai. Hitunganya adalah jumlah balita stunting dibagi dengan balita terpantau,” terang Jasmono.

Di sisi lain, lanjut Jasmono, TPPS jangan terfokus pada balita yang terpantau saja, namun harus ada langkah antisipasi terhadap balita yang tidak terpantau serta ibu-ibu hamil.

“Jadi fokus kita adalah penuntasan terhadap balita yang stunting dan antisipasi terhadap balita yang terpantau maupun ibu-ibu hamil. Jangan sampai kita hanya fokus pada balita yang terpantau tapi tidak melakukan antisipasi terhadap balita yang tidak terpantau maka sama saja, agkanya akan konstan. Sehingga saya harapkan fokus kita ke dua hal tadi,” jelasnya.

Terkait rencana aksi, Jasmono meminta agar sebelum rapat minggu depan sudah harus ada tim kecil untuk membahas uraian tugas dari masing-masing OPD.

“Jangan hanya ke satu dinas saja. Dinas kesehatan kan 30 %, maka sisa 70 % itu untuk OPD yang lain Kita semua punya tanggungjawab yang sama menurunkan angka stunting baik langsung maupun tidak,” tandas Jasmono.

Pada kesempata itu pula, Jasmono menyampaikan kekeceaan dan menyesali ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD.

“Jangan hanya ke satu dinas saja. Dinas kesehatan kan 30 %, maka sisa 70 % itu untuk OPD yang lain,” ujarnya.

“Kita semua punya tanggungjawab yang sama menurunkan angka stunting, baik langsung maupun tidak,” katanya menambahkan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kehadiran langsung pimpinan OPD dalam rapat yang sifatnya prinsip seprti ini.

“Ini menjadi catatan agar kedepan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting seperti ini apalagi terkait dengan implementasi tujuh program prioritas, maka saya instruksikan pimpinan OPD yang harus hadir secara langsung. Jangan ada yang diwakilkan,” sesal Jasmono.

Selain itu, lanjut Jasmono, penurunan angka stunting ini adalah program prioritas nasional. Olehnya itu, para pimpinan OPD harus serius menangani stunting di Malra.

“Saya tegaskan sekali lagi, rapat minggu depan itu semua pimpinan OPD harus hadir, sekaligus menjelaskan tentang program dan kegiatan masing-masing serta amsukan-masukan terkait rencana aksi yang disampaikan. Kami akan evaluasi progres dari masing-masing OPD,” pungkasnya.

(dp-red)