Kecewa, Masyarakat Aru Rindukan Pemimpin Baru

Kepemimpinan Bupati dr. Johan Gonga dan wakilnya Muin Sugalrey, SE di Kabupaten Kepulauan Aru tinggal menghitung hari sejak terpilih pada 2015 lalu
Share it:

Proyek pembangunan Puskesmas Karaway, Kecamatan Aru Tengah Timur senilai Rp5.785.561.000,- dalam kondisi mangkrak
Dobo, Dharapos.com – Kepemimpinan Bupati dr. Johan Gonga dan wakilnya Muin Sugalrey, SE di Kabupaten Kepulauan Aru tinggal menghitung hari sejak terpilih pada 2015 lalu.

Keduanya maju bermodalkan visi “Sehat Negeriku, Cerdas Rakyatku”.

Rakyat di negeri berjuluk Bumi Jargaria kala itu begitu percaya dan menaruh harapan besar dipundak duet dokter dan politisi muda ini dalam membawa perubahan yang lebih baik.

Namun faktanya, harapan hanyalah tinggal harapan, perubahan tak kunjung datang. Malah sebaliknya, masyarakat kecewa karena kepemimpinan keduanya tak juga mampu menjawab berbagai persoalan di daerah itu.

Kekecewaan itu pun bahkan diungkapkan secara blak-blakan.

Mayoritas warga di sejumlah wilayah mengaku tak puas dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Pemerintahan dibawah kepemimpinan dr. Johan Gonga dan Muin Sugalrey.

Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur hingga pengelolaan dana desa yang tak sesuai harapan.

Salah satu wilayah yang bersuara keras atas pemerintahan periode 2015 hingga 2020 adalah Desa Karaway, Kecamatan Aru Tengah Timur.

Kepada kru media ini, mereka mengungkapkan kekesalannya atas mangkraknya pembangunan Puskesmas Karaway yang menelan anggaran sebesar Rp5.785.561.000,-

“Visi tak sesuai fakta lapangan. 5 Tahun tidak ada perubahan apa-apa. Kami kecewa dengan pemerintahan ini,” kecam salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan, belum lama ini.

Ia menegaskan khusus warga Karaway dan umumnya masyarakat Aru Tengah Timur butuh perubahan.

“Bagaimana katong mau cerdas, mau sehat saja Puskesmasnya mangkrak. Makanya kami butuh pemimpin baru yang bisa membawa perubahan tidak hanya janji-janji saja,” tegasnya yang diaminkan warga lainnya.

Ungkapan senada juga disampaikan masyarakat di Desa Jambu Air, Kecamatan Aru Tengah Selatan.

Kondisi proyek Puskesmas Jambu Air, Kecamatan Aru Tengah Selatan yang mangkrak
Terbengkalainya proyek pembangunan Puskesmas Jambu Air yang juga menelan anggaran miliaran rupiah menjadi bukti bagi masyarakat di kawasan itu.

“Proyek ini sudah menjadi bukti bagi kami kalau pemerintah memang tidak serius melayani masyarakatnya,” tegas salah satu warga kepada media ini, baru-baru ini.

Sumber bahkan melontarkan kritikan keras kepada pemerintah setempat yang dinilainya bekerja sama dengan para kontraktor untuk menyelewengkan uang Negara lalu mengorbankan masyarakat.

“Jadi, menurut saya, visi itu hanya modus saja untuk kepentingan mereka-mereka juga. Lalu kami masyarakat yang jadi korban,” kecamnya yang juga didukung warga lainnya.

Atas fakta ini, sumber bersama-sama warga di wilayah itu memastikan tak akan mengulangi kesalahan yang sama.

“Cukup ini menjadi pengalaman buruk bagi kami,” pungkasnya.  

Menurut catatan redaksi, diberbagai wilayah tak hanya masalah pelayanan kesehatan menjadi sorotan. Pengelolaan dana desa pun mendapat kritikan tajam.

Minimnya pembangunan di desa-desa semakin membuktikan bahwa kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jauh dari harapan.

Fakta ini tak bisa dipungkiri, karena jika merujuk pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2016 dan beberapa tahun berjalan mengungkap bukti adanya kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dalam pengelolaannya oleh Pemerintah desa.

Bahkan korupsi dana desa itu nyaris terjadi merata pada seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru.

Parahnya lagi, ada sejumlah oknum pimpinan desa dan kroninya yang nyaris memakan habis dana desa tersebut untuk kepentingan pribadinya.    

Belum lagi masalah pembangunan infrastruktur yang diwarnai dengan intrik-intrik mark-up sehingga tak heran banyak yang harus terhenti di tengah jalan alias mangkrak.

Tak heran, jika seorang Penjabat Bupati Aru Dra. R. Soamole pun turut menyampaikan catatan kritis atas periode 5 tahun pemerintahan dr. Johan Gonga dan Muin Sugalrey yang kembali maju berkompetisi dalam Pilkada setempat pada 9 Desember 2020 bersaing dengan Timotius Kaidel – Lagani Karnaka.

Hal itu disampaikannya saat gelar apel bersama dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, Senin (30/11/2020) setelah didahului upacara memperingati HUT Korpri ke 49 yang jatuh pada hari yang sama. 

Penjabat Bupati Aru Dra. R. Soamole pun turut menyampaikan catatan kritis atas periode 5 tahun pemerintahan dr. Johan Gonga dan Muin Sugalrey saat gelar apel bersama dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sedunia, Senin (30/11/2020) 
Apel bersama tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat dihadiri Kepala Inspektur Ramli Rumra, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, dan ASN.

“Banyak catatan kritis terhadap perjalanan pemerintahan Aru selama ini, salah satunya terkait dengan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Hal itu dapat terlihat pada peringkat Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal pemberantasan korupsi.

Kota Tual menjadi yang terbaik dengan mendapatkan peringkat pertama disusul Provinsi Maluku menempati urutan 2 pemberantasan korupsi sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru berada pada urutan buncit.

“Itu artinya kabupaten kepulauan Aru masih terburuk dalam pemberantasan korupsi,” bebernya. 

Selain itu, Penjabat juga sempat menanyakan kehadiran Camat dalam apel tersebut karena persoalan sistem pengelolaan dana desa yang tidak berjalan baik.

Catatan kritis juga diarahkan kepada raihan kabupaten berjuluk Bumi Jargaria ini yang tak mampu keluar dari opini disclamer sejak 2004 sampai saat ini.

“Pemerintah belum juga mampu memenuhi 8 indikator yang dipersyaratkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, red) untuk keluar dari opini disclamer. Dan salah satunya adalah masalah aset,” bebernya lagi.

Penjabat yang telah berakhir tugasnya pada 5 Desember 2020 ini juga menyinggung kinerja Inspektorat setempat.

Sumber meminta agar instansi yang mengurusi audit internal terkait penggunaan anggaran Pemeritah memaksimalkan kinerjanya termasuk OPD lainnya. 

“Saya minta seluruh ASN Kepulauan Aru berkomitmen dalam pemberantasan korupsi,” tukasnya.

Berkaitan dengan semua itu, salah satu tokoh muda Aru yang dimintai pendapatnya pun turut menyampaikan kritik tajam.

“Kami ini bingung, Pemerintahan ini ada untuk siapa sebenarnya,” herannya seraya meminta namanya tak dipublikasikan.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk satu suara dengan berani dan tegas dalam mengambil keputusan agar kondisinya tidak berlarut-larut seperti ini.

“Ini jadi pengalaman berharga bagi masyarakat agar tidak jadi bulan-bulanan kepentingan politik semata. Aru butuh pemimpin baru,” pungkasnya.   

(dp-31)  

Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi