Masyarakat MBD Demo Tolak AMDAL Pengembangan Blok Masela

Masyarakat adat Maluku Barat Daya (MBD) melakukan aksi demonstrasi menolak dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) kegiatan pengembangan Blok Masel
Share it:

Aksi demo menolak AMDAL pengembangan Blok Masela di depan kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9/2020)
Ambon, Dharapos.com - Masyarakat adat Maluku Barat Daya (MBD) melakukan aksi demonstrasi menolak dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) kegiatan pengembangan Blok Masela di depan gerbang masuk kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9/2020).

Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani oleh dua koordinator lapangan yaitu Beny R. Jeremias dan Joan R. Karuna, masyarakat menolak dokumen AMDAL karena prosesnya tidak melibatkan Pemerintah MBD sebagai daerah terdampak.

“Hal ini juga mengadu domba masyarakat kabupaten Kepulauan Tanimbar dan MBD,” cetusnya.

Para peserta aksi ini juga meminta agar tenaga kerja yang dilibatkan pada pengembangan gas abadi ini berasal dari tenaga kerja lokal yakni dari Kepulauan Tanimbar dan MBD.

Mereka juga meminta agar PT. INPEX merealisasikn janjinya untuk membangun sebuah balai latihan kerja dan sarana pendukung lainnya yang bertaraf internasional  di Bumi Kalwedo .

Untuk itu, setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK Migas, PT INPEX dan Pemerintah pusat serta provnsi harus melibatkan Pemkab MBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy Syauta kepada wartawan di kantor Gubernur setempat mnyampaikan, terkait kajian AMDAL Blok Masela itu merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan provinsi.

"Jadi, AMDAL Blok Masela ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kita (Pemprov, red) tidak berkewenangan untuk itu," jelasnya.

Terkait pernyataan pendemo bahwa Pemkab MBD tidak dilibatkan pada sosialisasi AMDAL pada tahun 2019 lalu di Swissbel Hotel Ambon, Roy membantahnya.

Dirincikan, dalam catatan berita acara, turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya itu yang hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum dan HAM Setda MBD," pungkasnya.

(dp-19)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi