Kades di Aru Diingatkan Tak Salah Gunakan Dana Desa

Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) DR. Nono Sampono, S.Pi, M.Si

Dobo, Dharapos.com – Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar bagi kemajuan desa atau kampung melalui pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab dan tepat sasaran.

Salah satunya, di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dimana para kepala desa di wilayah itu diingatkan untuk tidak salah gunakan dana desa. 

Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) DR. Nono Sampono, S.Pi, M.Si mengungkapkan desa bukanlah suatu subjek melainkan objek dimana Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri apalagi khususnya para kepala desa yang sampai saat ini kucuran APBDes-nya sangat besar. 

Karena itu, diharapkan, para pemimpin di desa dapat bekerja sama dengan dinas terkait dan bahkan sudah ada pendamping di desa yang tugasnya bersama kades mendampingi dalam proses pencairan dan pemanfaatan dana tersebut. 

“Dengan demikian dana tersebut tidak salah sasaran atau salah penggunaannya tetapi sebaliknya betul-betul dapat dipergunakan dengan baik demi kelancaran dan kemajuan desa,” harapnya.

Lanjut Sampono, Pempus pun berharap ketahanan desa terus meningkat menjadi ketahanan kecamatan dan seterusnya ketahanan kecamatan meningkat lagi menjadi ketahanan kabupaten dan seterusnya menjadi provinsi. 

“Sehingga pemerintah tidak lagi terus menerus mengarahkan daerah lagi karena daerah (desa, red) sudah bisa berbuat sesuatu dan menjadi harapan besar bagi bangsa dan negara ini,” cetusnya.

Sampono merincikan besaran alokasi untuk APBDes di Provinsi Maluku pada tahun ini mencapai Rp19 Triliun yang diperuntukan bagi 11 kabupaten/kota. 

Dengan besaran tersebut dana desa untuk satu kabupaten mendapat sekitar Rp1 Triliun lebih. 

“Dana yang begitu besar ini harus tersalurkan seluruhnya dan dirasakan rakyat kecil. Juga harus ada pemerataan dalam pembangunan sehingga tidak ada lagi pro dan kontra yang dapat menghancurkan kesatuan persaudaraan di desa,” cetusnya.

Lebih lanjut, jelas Sampono , Provinsi Maluku berada di 3 kelompok/klaster yang sangat besar yaitu Klaster Kawasan Indonesia Timur, Klaster Daerah Kepulauan dan Klaster Serba " T ". (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), 

Berdasarkan itu, Maluku termasuk dalam 8 provinsi terluar di NKRI membuat Indonesia memiliki kekayaan alam  yang sangat berlimpah di bidang Maritim (Laut).  

Namun, diperlukan proses yang cukup lama untuk tercapainya kesuksesan bagi Indonesia. 

“Kenapa? Karena kekayaan maritim Indonesia sementara yang sudah di kelola baru sekitar 10 persen dibanding China yang mencapai 48,50 persen dan negara lainnya,” bebernya.

Karena itu, diharapkan bagi pemerintah desa dan juga Pemerintah daerah bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif harus lebih di utamakan demi kemajuan suatu daerah. 

“Karena wisatawan baik asing maupun lokal akan berkunjung ke tempat-tempat wisata kita dan yang harus  dijaga hanya 2 faktor yaitu memberikan rasa aman dan nyaman serta lingkungan yang bersih dari sampah,” dorongnya.

Sampono mencontohkan, Negara Thailand yang bebas dari pencopet (pencuri) maupun pemerasan. 

“Mereka tidak berani melakukan hal tersebut terhadap wisatawan mancanegara karena nantinya negara (rakyatnya) dibilang tidak bagus,” terangnya. 

Dampaknya, tentu membuat terbangunnya rasa simpati wisatawan kepada negara yang dikunjungi.

Sampono juga meminta setiap tempat tujuan wisata di Kabupaten Kepulauan Aru agar terhindar dari beragam sampah yang membuat lingkungan menjadi jorok dipandang mata. 

Seraya mengingatkan Indonesia merupakan negara rawan plastik terbesar di dunia nomor 2.

(dp-31)