Program Tol Laut di MTB Belum Dijadikan Sebagai Peluang Usaha

E. I. Werembinan, SE, MT

Saumlaki, Dharapos.com
Hingga saat ini, belum semua kelompok usaha dan masyarakat di Maluku Tenggara Barat memandang program Tol Laut sebagai sebuah peluang usaha.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tersebut dalam upaya menekan angka kemahalan harga barang di sejumlah wilayah terpencil dan tertinggal melalui program tersebut.

Padahal, jika program ini digunakan sebaik mungkin maka  laju pertumbuhan perekonomian di kalangan masyarakat kecil dan menengah akan terus bertambah baik.

Penilaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, E.I. Werembinan, SE, MT kepada wartawan diruang kerjanya, terkait minat pengusaha lokal memanfaatkan program tol laut.

Menurutnya,  program Tol Laut yang telah menjamin terciptanya konektivitas antar wilayah sehingga jalur distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapoktim) dapat tersedia ini mestinya dipandang penting dan sebagai peluang usaha bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Karena selain dapat menekan angka kemahalan harga, para pelaku usaha juga dengan mudah dapat mendistribusikan barang-barang daganannya untuk dipasarkan diluar daerah. Salah satu penyebanya adalah, masyarakat dan para pelaku usaha belum memahami dengan pasti program Tol Laut.

“Memang publikasinya sudah banyak tetapi yang saya lihat hanya dipahami oleh kelas menengah ke atas, sementara Masyarakat kecil belum tau tentang tol laut dan peluang yang ada dari program ini,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya telah berupaya mensosialisasikan program ini kepada sejumlah kelompok UKM.

Dia pastikan, jika  hal ini disosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat, maka masyarakat akan tergerak untuk menyiapkan sejumlah komoditi unggulan daerah Tanimbar seperti menanam jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi diluar komoditi unggulan seperti ubi dan kombili yang kini baru dipasarkan disejumlah wilayah Timur Indonesia seperti sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat serta beberapa daerah di Maluku.

“Memang dalam pertemuan pembinaan kami dilapangan, saya sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa program tol laut ini coba digunakan untuk kita distribusikan barang produksi masyarakat di MTB ke luar daerah dengan memanfaatkan jasa tol laut. Beberapa komoditi unggulan yang perlu didistribusikan keluar dengan nilai ekonomi tinggi yakni: beras merah, kacang tanah,kacang hijau, kopra dan sebagainya,dimana ini dipandang berpeluang dan perlu diproduksi secara besar-besaran” akuinya.

Meskipun begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mendorong kesiapan UKM dalam menjemput program tol laut ini seperti mereka belum memiliki jaringan pengusaha diluar daerah yang bisa menerima barang yang didistribusikan dari MTB.

Selain itu para pelaku UKM juga diterpa dengan persoalan lain seperti rendahnya modal, skill yang rendah, serta jiwa kewirausahaan yang masih rendah.

Terhadap persoalan – persoalan tersebut, Werembinan berjanji terus akan melakukan pembinaan serta penguatan kapasitas UKM di setiap desa atau di pusat ibu kota kecamatan.

“Mungkin kedepan kita perlu bangun juga salah satu forum komunikasi yang bisa membuka peluang kerjasama, terutama di Surabaya atau pelabuhan tujuan akhir dari program tol laut untuk mempermudah para masyarakat dan pelaku UKM yang hendak mendistribusikan barang dagangannya, karena selama ini para petani yang mendistribusikan barang keluar daerah bukan dalam bentuk gelondongan ke pengusaha tertentu, melainkan dijual secara enceran pada sejumlah tempat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui PT. Pelni telah menambah kapal di jalur tol laut, yakni KM.Nusantara Pelangi 101 milik PT.Jatim Perkasa Line maupun Mentari Perdana untuk melayani rute trayek T-2 yakni mulai dari Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo dan Merauke atau sejauh 3.874 mile (pergi-pulang), dengan membawa serta sejumlah Bapoktim sebagaimana kebutuhan masing-masing daerah, dan tercatat hingga kini sudah 4 trip.

Meskipun demikian, harga barang di Saumlaki masih belum stabil sesuai target yang diharapkan.

(dp-18)