BPPKAD Aru Rencanakan Lakukan Sertifikasi Aset Daerah

Dobo, Dharapos.com 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berencana di tahun 2015 ini akan melakukan sertifikasi dan pendataan terhadap seluruh aset yang menjadi kekayaan daerah.

Jopy Ubjaan, S.Sos

“Sekarang ini kita lagi upayakan agar dilakukan pendataan karena sampai sekrang kita belum tahu kita punya kendaraan berapa banyak karena belum diserahkan dari bagian umum kepada kami,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, Jopy Ubyaan, S.Sos saat ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini.

Aset-aset dimaksud baik yang bergerak maupun tidak bergerak diantaranya, kendaraan dinas roda dua dan empat serta kepemilikan tanah Pemda baik yang ada di kota maupun yang terdapat pada 10 kecamatan.

Pendataan kendaraan dinas roda dua dan empat ini akan dilakukan per tiap SKPD, sedangkan tanah akan dilakukan terdahulu pada wilayah kecamatan.

“Jadi kami berencana mendata per masing-masing SKPD, selesai itu kita akan bekerjasama dengan pihak SAMSAT sebab pastinya disana ada data resmi sehingga kalau ada yang sudah rusak kita akan bekukan untuk  penghapusan tapi kalu ada yang masih baik bisa kami tarik kembali untuk dipergunakan bagi kepentingan Dinas,“ tambahnya.

Hal ini akan segera dilakukan agar dapat diketahui pasti berapa banyak kepemilikan aset daerah yang ada.

Pasalnya, semenjak beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah kendaraan dinas roda dua maupun empat penggunaannya tidak jelas oleh oknum tertentu, bahkan ada pula dinyatakan rusak namun alasan kerusakannya tidak diketahui.

Selain itu, tujuan pendataan ini agar dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan publik bagi instansi yang lagi membutuhkan. Hal mendasar yang kini menjadi perhatian serius ialah perbaikan mobil dinas yang rusak.

Salah satunya termasuk kendaraan Dinas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Aru.

“Satu hal yang paling kami perhatikan ialah terkait kendaraan dinas roda empat yang sudah rusak sebab hampir sebagain besar yang rusak tidak tahu titik rusaknya dimana, dan kita sedang mengupayakan untuk memperbaiki semuanya untuk diberikan ke dinas, badan atau kantor yang membutuhkan,” terang Ubjaan.

Dan langkah awal sekarang, lanjut dia, pihaknya sudah membawa dua mobil ke bengkel untuk perbaikan, sekaligus mengupayakan untuk tarik mobil yang punya BPLH dulu karena selama ini ada di bengkel.

Disamping itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan pendataan aset berupa tanah, baik dikota maupun kecamatan. Pendataan ini akan dilakukan dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan.

”Rencana dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan sertifikasi tanah-tanah Pemda yang ada di kecamatan-kecamatan, diantaranya kantor camat, sekolah-sekolah,  Puskesmas, dan kantor desa,” papar Ubjaan.

Ditegaskan, jika memang ada masyarakat yang telah menyerahkan tanahnya ke Pemda maka harus resmi secara tertulis sehingga kedepannya tidak ada masalah.

Pendataan ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,apalagi hingga kini tanah Pemda pada wilayah-wilayah kecamatan belum memiliki dokumen kepemilikan resmi.

“Selama ini belum ada dokumen aset daerah ini, yang baru hanya tanah Pemda pada areal kantor Bupati ditambah beberapa instansi lain tapi untuk yang di desa dan kecamatan-kecamatan ini yang belum ada jadi ini upaya kita supaya sekaligus kalau misalnya diserahkan kami akan minta untuk kepala desa buat pelepasan hak supaya kita tahu betul ini dibangun ada pelepasannya atau tidak, sebab ditakutkan esok-esok kalau tanah sudah bernilai baru tiba-tiba ada komplain dari masyarakat ,“ cetusnya.

Ubjaan mengakui, upaya pendataan ini menjadi salah satu tugas berat yang harus pihaknya lakukan.
Pasalnya, aset-aset ini menjadi penentu utama isi laporan keuangan, karena ini berkaitan dengan harta kekayaan.

“Jadi kalau berbicara aset ini cukup rumit, masalahnya dari 2005 sampai saat ini kita tidak tahu apa saja yang sudah pernah dibeli oleh Pemda. Jadi kemungkinan kita akan cari dokumen tahun 2005-2006 dulu,“ pungkasnya.
 
(rr)