KPU Papua Akan Evaluasi Kinerja KPUD Kabupaten/Kota

Papua, Dharapos.com
Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, SE mengatakan dalam waktu dekat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua berencana melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota KPU di Kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Adam Arisoy, SE

“Rencana evaluasi tanggal 18 sampai 21 November nanti. Dalam evaluasi ini akan membahas pelaporan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden lalu kepada KPU RI,” ungkapnya kepada wartawan, belum lama ini di Hotel Aston Jayapura.

Sebagai pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua, Arisoy menjelaskan, tujuan dilakukan evaluasi ini dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi pertemuan KPU se Indonesia yang berlangsung pada tanggal 24-29 Oktober 2014 lalu di Batam, Kepulauan Riau.

“Disana kami membahas bagaimana lembaga itu menyusun laporan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres di tahun ini. Hal itu akan dilaporkan, agar KPU memiliki data secara keseluruhan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan Arisoy, sejak reformasi sampai pada 2009 lalu, data-data KPU tercecer sehingga jikalau ada yang bertanya tahun lalu Pilkada seperti apa, terus proses pemilihan seperti apa, KPU tidak punya data yang akurat.

“Makanya kami lakukan rapat evaluasi di sana. Kami berharap, KPUD kabupaten dan kota di Papua membuat laporan kepada kami,” harapnya.

Usai dilakukan evaluasi, maka KPU Papua dan KPUD Kabupaten/Kota akan melanjutkan pembahasan proses penyelenggaraan Pilkada langsung di 14 Kabupaten yang  rencananya akan diselenggarakan pada 2015 dan akhir semester pertama 2016 mendatang.

Menurut Arisoy,  ke 14  Kabupaten yang akan melakukan proses Pilkada dan empat diantaranya merupakan jadwal Pilkada tahun 2015 diantaranya, Kabupaten Keerom, Supiori, Asmat, dan Kabupaten Nabire.

“4 Kabupaten ini rencana 2015, sedangkan dibawa semester satu 2016, itu ada 11 Kabupaten,” terangnya.

Arisoy juga menambahkan, KPUD bisa menyampaikan kendala yang mereka hadapi di daerahnya untuk dapat dibuat dalam bentuk rekomendasi, agar ketika pemilihan Bupati, Pileg dan Pilpres, kendala yang kemungkinan terjadi bisa diatasi.

Selama ini, sambung dia, yang menjadi kendala pendistribusian logistik Pemilu di Papua yakni faktor geografis yang sulit. Ia mencontohkan, wilayah yang selalu terkendala ketika distribusi logistik antar lain Kabupaten Yahukimo, Nduga, Dogiyai dan pulau terluar Mapia.

“Kalau cuacanya baik, tak ada masalah. Kalau cuacanya buruk, pasti akan tertunda. Memang dibutuhkan perencanaan yang matang. Jika kami tak jadi anggota KPU lagi, anggota berikutnya sudah bisa melihat rekomendasi itu dan menjadikan itu sebagai acuan mengatasi masalah kondisi geografis di Papua,” tutupnya.

(Piet)