Piru,
Usai pelantikan 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) periode 2014-2019, Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat langsung melontarkan tantangan kepada para anggota dewan baru tersebut.
“Saya berharap dan menantang para Wakil Rakyat yang baru untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pembangunan yang harus dilakukan guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan lokal yang masih ada,” lontarnya saat membacakan sambutan Gubernur Maluku dihadapan wakil rakyat dan para undangan pada acara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD SBB yang berlangsung di Lantai 3 gedung Aula kantor Bupati SBB baru, Kamis (25/9).
Dijelaskan, amanat konstitusi ini berimplikasi bahwa rakyat bertindak sebagai pemegang kontrol penuh atas terjadinya pergeseran figur-figur dalam struktur badan legislatif maupun kepemimpinan di jajaran eksekutif.
“Ini adalah mekanisme kontrol kekuasaan yang positif sebab terjadi berdasarkan seleksi alamiah. Karena itulah yang dinamakan perubahan, dan perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, bahkan dibutuhkan untuk tetap menjaga agar maksud dan tujuan yang diinginkan rakyat tetap berlangsung pada jalurnya yang tepat,” jelas Bupati.
Anggota dewan terpilih, lanjut dia, adalah sosok pemimpin yang dianggap layak dan pantas untuk menyandang status sebagai wakil rakyat saat ini. Artinya terseleksi secara alamiah oleh sang pemegang kedaulatan yakni rakyat SBB, dengan berdasarkan pilihan rakyat tersebut, dengan munculnya sejumlah wajah baru maupun wajah lama yang masih bertahan.
“Bagi saya ini sesuatu yang sangat positif, ini sebuah proses rekrutmen politik yang berlangsung dalam konsistensi berdemokrasi yang sehat, sebabnya saya percaya peralihan kepemimpinan bagian dari kehendak tuhan atas kepemimpinan di daerah ini, suara rakyat adalah suara tuhan,” tuturnya.
Menurutnya, dalam perhelatan Pileg lalu tentunya ada sengketa-sengketa yang terjadi dan hal ini wajib diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk memahami proses-proses tersebut dimaknai dan dikawal dengan tetap berpegang pada undang-undang, agar pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh lahir dari sebuah pilihan dan aspirasi sejati masyarakat.
“Saya kira, esensi kehidupan berdemokrasi Pancasila yang dikenal dan jalani dalam kehidupan adat Maluku sebagaimana ajaran persaudaraan atau hidup orang basudara, lebih pada rasa saling percaya dan penerimaan antara pemerintah dengan rakyatnya serta sebaliknya rakyat terhadap pemerintah,” cetusnya.
Maka dengan itu, ungkap dia, siapapun yang hidup di atas Bumi Saka Mese Nusa akan terpanggil untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus pintu masuk utama menuju pembangunan yang menyejahterakan. Kiranya hal ini harus menjadi panduan untuk semua elemen
bangsa, terutama wakil rakyat yang akan segera menjalankan tugas dan fungsinya.
Ditambahkan, daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar, namun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Oleh sebab itu ia berharap sekaligus menantang untuk melakukan terobosan pembangunan harus dilakukan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan lokal yang masih ada.
“Saya berharap banyak, bahkan saya menantang saudara-saudara para wakil rakyat untuk mewujudkannya, ke 30 anggota DPRD SBB telah dipilih dan ditentukan oleh rakyat di Bumi Saka Mese Nusa ini sebuah amanat yang mesti disikapi secara baik. Kiranya itu temui dan kenalilah konstituen saudara-saudara, dan mulai berbuatlah yang terbaik untuk mereka,” katanya.
Oleh karena itu, dalam semangat kemitraan bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya dimintakan agar anggota DPRD terpilih hendaknya turut berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan kuat demi mengejar ketertinggalan, sebab masih membutuhkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan didukung oleh segenap warganya, dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pihak eksekutif semata, karena sama saja dengan bertepuk sebelah tangan. Eksekutif membutuhkan legislatif demikian pula sebaliknya.
Keduanya saling membutuhkan dalam sebuah sinergitas kerja yang sehat dan kuat dalam mengupayakan peningkatan pembangunan daerah, perekonomian, pendapatan, daya saing, maupun kualitas aparatur daerah,”saya percaya saudara-saudara mampu untuk melakukan itu semua,” jelasnya. (udy)
Usai pelantikan 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) periode 2014-2019, Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat langsung melontarkan tantangan kepada para anggota dewan baru tersebut.
 |
| Jacobus F. Puttileihalat |
“Saya berharap dan menantang para Wakil Rakyat yang baru untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pembangunan yang harus dilakukan guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan lokal yang masih ada,” lontarnya saat membacakan sambutan Gubernur Maluku dihadapan wakil rakyat dan para undangan pada acara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD SBB yang berlangsung di Lantai 3 gedung Aula kantor Bupati SBB baru, Kamis (25/9).
Dijelaskan, amanat konstitusi ini berimplikasi bahwa rakyat bertindak sebagai pemegang kontrol penuh atas terjadinya pergeseran figur-figur dalam struktur badan legislatif maupun kepemimpinan di jajaran eksekutif.
“Ini adalah mekanisme kontrol kekuasaan yang positif sebab terjadi berdasarkan seleksi alamiah. Karena itulah yang dinamakan perubahan, dan perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, bahkan dibutuhkan untuk tetap menjaga agar maksud dan tujuan yang diinginkan rakyat tetap berlangsung pada jalurnya yang tepat,” jelas Bupati.
Anggota dewan terpilih, lanjut dia, adalah sosok pemimpin yang dianggap layak dan pantas untuk menyandang status sebagai wakil rakyat saat ini. Artinya terseleksi secara alamiah oleh sang pemegang kedaulatan yakni rakyat SBB, dengan berdasarkan pilihan rakyat tersebut, dengan munculnya sejumlah wajah baru maupun wajah lama yang masih bertahan.
“Bagi saya ini sesuatu yang sangat positif, ini sebuah proses rekrutmen politik yang berlangsung dalam konsistensi berdemokrasi yang sehat, sebabnya saya percaya peralihan kepemimpinan bagian dari kehendak tuhan atas kepemimpinan di daerah ini, suara rakyat adalah suara tuhan,” tuturnya.
Menurutnya, dalam perhelatan Pileg lalu tentunya ada sengketa-sengketa yang terjadi dan hal ini wajib diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk memahami proses-proses tersebut dimaknai dan dikawal dengan tetap berpegang pada undang-undang, agar pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh lahir dari sebuah pilihan dan aspirasi sejati masyarakat.
“Saya kira, esensi kehidupan berdemokrasi Pancasila yang dikenal dan jalani dalam kehidupan adat Maluku sebagaimana ajaran persaudaraan atau hidup orang basudara, lebih pada rasa saling percaya dan penerimaan antara pemerintah dengan rakyatnya serta sebaliknya rakyat terhadap pemerintah,” cetusnya.
Maka dengan itu, ungkap dia, siapapun yang hidup di atas Bumi Saka Mese Nusa akan terpanggil untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus pintu masuk utama menuju pembangunan yang menyejahterakan. Kiranya hal ini harus menjadi panduan untuk semua elemen
bangsa, terutama wakil rakyat yang akan segera menjalankan tugas dan fungsinya.
Ditambahkan, daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar, namun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Oleh sebab itu ia berharap sekaligus menantang untuk melakukan terobosan pembangunan harus dilakukan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan lokal yang masih ada.
“Saya berharap banyak, bahkan saya menantang saudara-saudara para wakil rakyat untuk mewujudkannya, ke 30 anggota DPRD SBB telah dipilih dan ditentukan oleh rakyat di Bumi Saka Mese Nusa ini sebuah amanat yang mesti disikapi secara baik. Kiranya itu temui dan kenalilah konstituen saudara-saudara, dan mulai berbuatlah yang terbaik untuk mereka,” katanya.
Oleh karena itu, dalam semangat kemitraan bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya dimintakan agar anggota DPRD terpilih hendaknya turut berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan kuat demi mengejar ketertinggalan, sebab masih membutuhkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan didukung oleh segenap warganya, dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pihak eksekutif semata, karena sama saja dengan bertepuk sebelah tangan. Eksekutif membutuhkan legislatif demikian pula sebaliknya.
Keduanya saling membutuhkan dalam sebuah sinergitas kerja yang sehat dan kuat dalam mengupayakan peningkatan pembangunan daerah, perekonomian, pendapatan, daya saing, maupun kualitas aparatur daerah,”saya percaya saudara-saudara mampu untuk melakukan itu semua,” jelasnya. (udy)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar