23 desa di MTB segera gelar Pilkades serentak

Kabag. Pemerintahan dan Otda Setda MTB, Somalay Batlayeri

Saumlaki, Dharapos.com

Sebanyak 23 desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada Oktober 2018 mendatang.

“Saat ini terdapat 51 Kepala Desa yang sudah mengakhiri masa jabatannya, dan sesuai Surat Keputusan Bupati MTB nomor 141-122-Tahun 2018, telah ditetapkan 23 desa yang akan menggelar Pilkades serentak gelombang kedua tahun ini, setelah pelaksanaan Pilkades serentak pada 2015 lalu,” terang Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda MTB, Somalay Batlayeri di ruang kerjanya, Jumat (20/7/2018).

Pilkades serentak lanjut dia, dilaksanakan sebanyak tiga kali selama 6 tahun, sebagai bagian dari demokrasi lokal dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disebutkan, 23 desa dari 8 Kecamatan yang nantinya mengikuti Pikades serentak adalah Desa Olilit Raya, Matakus, Bomaki dan Desa Sifnana di Kecamatan Tanimbar Selatan.

Kemudian, Desa Namtabung di Kecamatan Selaru, Desa Lorulun, Atubul Dol dan Arui Das di Kecamatan Wertamrian, serta Desa Rumasalut, Makatian, Welutu, Weratan dan Marantutul di Kecamatan Wermaktian.

Selanjutnya, Desa Ritabel dan Lamdesar Timur di Kecamatan Tanimbar Utara,  Desa Watmasa, Labobar, Lingada, Abat dan Karatat di Kecamatan Wuarlabobar, dan Desa Adodo Molo di Kecamatan Molu Maru serta Desa Meyano Bab di Kecamatan Kormomolin.

Dijelaskan, alasan penetapan 23 desa pada Pilkades serentak tahap pertama ini mengingat ada desa yang mengalami kekosongan jabatan, dan desa yang letaknya strategis untuk penyelenggaraan pembinaan pemerintahannya lebih cepat.

"Sedangkan alasan yang sangat urgensi adalah menyangkut pembiayaan, sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan, bahwa pembiayaan Pilkades bersumber dari Dana Hibah,” papar Batlayeri.

Mantan Camat yang dianugerahi sejumlah penghargaan karena berprestasi di kabupaten ini  menambahkan, penetapan 23 desa tersebut dipetakan dalam komponen-komponen tertentu.

Seperti tingkat rawan konflik yang cukup tinggi karena terkait pembiayaan untuk pengamanan karena  perlu dibentuk Satgas Pengamanan Pilkades.

Sementara pelaksanaan pilkades di desa lain akan menyusul di tahun depan.

Dia menguraikan, setelah tahap pertama di tingkat Soa, saat ini prosesnya telah memasuki tahap penjaringan kedua yaitu seleksi persyaratan administrasi tiap bakal calon dan setelah itu memasuki tahap uji kelayakan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Calkades).

“Terkait dengan itu maka saya mengingatkan agar tiap figur yang diusulkan oleh masing-masing Soa adalah benar-benar mempunyai kapasitas dan kapabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, figur bakal calon kades diharapkan melalui tahapan-tahapan, baik seleksi di tingkat Soa sampai pada tahap Seleksi Uji Kelayakan,” cetusnya.

Figur Kepala Desa yang dituntut adalah pemimpin yang berkualitas, serta memiliki integritas yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan begitu, ke depannya di era pembangunan, desa sudah berada pada tipe kepemimpinan yang mempunyai kepekaan terhadap perubahan-perubahan.

Apalagi  banyak desa di Kabupaten MTB yang dikategorikan sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Batlayeri  berharap, setiap bakal calon atau calon Kepala Desa nantinya mesti mempunyai ikatan visi misi yang sama dengan Bupati dan wakil Bupati untuk enam tahun kedepan.

“Mereka juga harus benar-benar memiliki kedewasaan demokrasi, entah kalah atau menang bahkan yang tidak memenuhi syarat, ke depannya harus dengan senang hati menerima apapun hasilnya. 

Terutama yang kalah, harus menjadi energi  positif bagi yang terpilih, demi kepentingan masyarakat jauh ke depan yang lebih cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa,”pungkasnya.

(dp-18)