Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Soal Bandar Togel di Malra - Tual, Masyarakat Tagih Janji Kapolres

Ilustrasi Bandar Judi Togel
Tual, Dharapos.com
Pernyataan Kapolres Maluku Tenggara Agus Riyanto, S.Pd yang sebelumnya telah menyatakan komitmennya memberantas peredaran judi togel di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara kini ditunggu pembuktiannya.

Pasalnya, hingga saat ini sejumlah bandar togel kelas kakap di Langgur terlihat masih menjalankan aktivitas bisnis haramnya tanpa sekalipun tersentuh hukum.

Kepada Dhara Pos, salah satu aktivis muda Tual – Malra, T. Rahayaan mulai mempertanyakan komitmen Kapolres terhadap upaya pemberantasan peredaran kupon putih tersebut yang kini semakin mewabah di lingkungan masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti sepak terjang dua bandar kakap berinisial NL dan EL yang terkesan kebal hukum.

“Karena kenyataannya, sampai sekarang NL dan EL terlihat bebas menjalankan bisnisnya tanpa pernah sekalipun tersentuh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Maluku Tenggara,” beber Rahayaan.

Karena itu, ia pun mengingatkan Kapolres atas janjinya memberantas peredaran judi togel.

“Bapak Kapolres dan jajaran harus komitmen dengan janjinya untuk membersihkan togel dari Kota Tual dan Maluku Tenggara dan tidak membiarkan para bandar kakap yang selama ini berada dibalik mewabah permainan haram tersebut di dua daerah ini,” cetus Rahayaan.

NL dan EL, tegas dia, jelas-jelas adalah bandar togel kelas kakap namun hingga saat ini keduanya tersebut  belum di sentuh oleh pihak penegak hukum.

“Maka patut dipertanyakan ada apa dibalik semua ini,” tudingnya.

Rahayaan bahkan menduga keduanya didukung oleh kelompok-kelompok penting yang punya pengaruh di dua daerah ini sehingga pihak aparat terkesan tak bernyali untuk menghentikan sepak terjang keduanya.

Olehnya itu, Rahayaan kembali mendesak Kapolres Malra untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat.

“Karena, akibat peredaran kupon putih ini benar-benar telah memicu  berbagai persoalan di tengah keluarga maupun masyarakat,” desaknya.

(dp-20)

Memprihatinkan, Pulau Lakor Kekurangan Tenaga Guru dan Medis

Peta Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya
Tiakur, Dharapos.com
Hingga saat ini kondisi pelayanan di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan masih memprihatinkan.

Pasalnya, tenaga guru dan medis yang menjadi motor penggerak di kedua sektor tersebut sama sekali tak memadai alias minim.

Fakta ini terungkap saat puluhan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang sedang menempuh studi di Kota Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur  beberapa waktu lalu mendatangi kantor DPRD di Tiakur dalam rangka melakukan audens bersama para legislator setempat.

Tatap muka bersama anggota Dewan setempat  guna membahas berbagai persoalan yang ditemui para mahasiswa saat melakukan kegiatan bakti sosial di pulau Lakor yang terletak di perbatasan RI - Negara Timor Leste, beberapa waktu lalu.

Kedatangan sejumlah mahasiswa  yang mengaku tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bumi Kalwedo (GMBK) ini langsung di terima ketua DPRD Kabupaten Maluku  Barat Daya  Sauloro EM. Petrusz dan Wakil Ketua II Evert Moses.

Dalam  pertemuan yang digelar  di ruang sidang paripurna DPRD MBD ini, ada beberapa persoalan yang di bahas  terkait dengan  temuan para mahasiswa di Pulau Lakor diantaranya minimnya tenaga pendidik atau guru, kekurangan tenaga kesehatan, kemahalan harga barang  hingga persoalan pemanfaatan asrama mahasiswa Maluku di Provinsi NTT.

Dalam paparannya, Ketua Koordinator Lapangan GMBK, Elvis Jakob Wonata mengatakan berdasarkan pengamatan para mahasiswa di Pulau Lakor beberapa waktu lalu di temukan ada beberapa sekolah yang sangat kekurangan tenaga guru.

Selain masalah tenaga pendidik, kondisi yang sama juga terjadi pada Puskesmas di Pulau Lakor yang sangat minim tenaga medisnya.

“Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat di pulau tersebut,” ungkapnya.

Diakui Wonata,  pendidikan merupakan satu-satunya sektor utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa namun realitasnya di Pulau Lakor sekarang ini sangat memprihatinkan.

Saat berada di wilayah yang berdekatan dengan Pulau Moa sebagai pusat ibukota Kabupaten berjuluk Kalwedo ini, pihaknya mendapati bangunan sekolah yang berdiri megah dan tampilan gedung yang sangat bagus namun sayangnya nyaris tak ada tenaga pendidiknya.

“Bagaimana daerah ini mau maju kalau anak-anak didik tidak menerima pendidikan dengan baik,” sesalnya.

Olehnya itu, Wonata mendesak DPRD MBD sebagai wakil rakyat kiranya dapat memperhatikan hal tersebut.

Dia juga mencontohkan salah satu sekolah di Desa Letoda, Kecamatan Pulau Lakor dimana fasilitas dan mobiler sekolah sudah sangat bagus dan memadai  namun yang menjadi persoalan adalah sangat minim tenaga guru.

“Sesuai pengamatan kami (mahasiswa, red), di sekolah tersebut hanya ada dua tenaga guru yang aktif padahal ketika dicek oleh kami, ternyata ada banyak guru yang bertugas di sekolah itu,” sambungnya.

Ironisnya, beber Wonata,  guru-guru tersebut mengajar hanya satu Minggu dalam satu bulan.

“Dan yang fatalnya lagi, akibat kemalasan dari guru-guru itu menjadi penyebab banyaknya siswa yang SDM-nya bagus namun karena tidak tahan dengan kondisi tersebut akhirnya memilih putus sekolah,” sesalnya.

Begitu pula masalah yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan dimana gedung Puskesmasnya ada tetapi tidak ada tenaga medisnya.

Menanggapi persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para mahasiswa itu, Ketua DPRD MBD Sauloro EM. Petrusz menjelaskan sebagai ketua DPRD dirinya sangat mengapresiasi kehadiran para mahasiswa dengan sejumlah masukan terkait persoalan sosial di negeri berjuluk “Kalwedo” ini.

Menurutnya, mengenai persoalan pendidikan, kalau mau dihitung rasio guru dan siswa sangat berbeda dengan daerah lain.  Sebab ada  desa yang jumlah siswanya hanya sedikit tetapi Pemerintah daerah terpaksa harus membuka sekolah karena persoalan rentang  kendali.

“Nah... kalau kita membuka banyak sekolah berarti konsekuensinya adalah tenaga guru. Dan persoalan ini sama halnya dengan sektor kesehatan,” urai Petrusz.

Sementara terkait dengan perekrutan tenaga CPNS baik itu tenaga guru maupun kesehatan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan bukan Pemda.

“Jadi kalau kuota CPNS untuk MBD sebanyak 500 orang maka pastinya terbagi untuk semua formasi baik itu tenaga medis, guru, teknis dan tenaga administrasi lainnya,” lanjut Petrusz.

Oleh karena itu, mau tidak mau, daerah harus bijaki dengan cara merekrut tenaga honor kontrak daerah.

Ia juga menambahkan, saat ini Pemda masih fokus dengan persoalan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih dan jalan. Dan hal ini pun belum terpenuhi sehingga turut berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi, kita lagi menggenjot infrastruktur dasar dulu dan yang pasti Pemerintah daerah dan DPRD tidak tidur,” cetusnya.

Lebih jauh, Petruzs menjelaskan, ke depan ini ada 300 tenaga guru dan 60 tenaga medis serta sejumlah tenaga administrasi yang akan ditempatkan di sejumlah desa yang direkrut dari hasil tes kontrak beberapa bulan lalu.

“Dan hal ini pun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi PAD kita hanya 12 miliar rupiah maka praktis kita bergantung pada dana transfer dari pusat seperti DAU dan DAK. Dan Ini selalu diperjuangkan oleh Pemda,” ungkapnya.

Petrusz kembali menambahkan, saat penerimaan CPNS juga banyak tenaga guru dan medis yang tidak terakomodir karena keterbatasan kuota yang diberikan oleh Pempus kepada Pemda MBD. Sementara, kuota yang diberikan itu pun dibagi habis berdasarkan jurusan dan mata pelajaran.

Namun di lain sisi, ia juga menyindir soal perilaku guru-guru pribumi yang pulang dan pergi keluar daerah tempat tugas mereka dengan sesuka hatinya.

“Itulah rendah mutu dan perilaku yang tidak baik dari para guru pribumi begitulah tenaga kesehatan yang menimbulkan kekurangan tenaga pendidik dan medis dimana-mana. Di sinilah akar persoalannya,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Petrusz juga mengapresiasi kehadiran para guru yang dikontrak dari Kementerian Pendidikan RI yang setia dalam menjalankan tugas mereka di daerah-daerah terpencil.

“Sementara kita di MBD ini, ada guru atau tenaga kesehatan yang punya kedekatan dengan pejabat atau orang BKD lalu minta nota dinas sambil membawa kambing satu ekor kepada pejabat yang bersangkutan kemudian besoknya, nota dinas keluar, sudah pindah tempat tugas dan ini realita,” ujarnya sambil tersenyum.

Bahkan menurutnya, masih ada daerah-daerah di Kabupaten MBD yang lebih para dari Pulau Lakor seperti 4 kecamatan di Pulau Wetar.

Petruzs juga berjanji kepada para mahasiswa bahwa hasil audens ini akan ditindaklanjuti ke komisi-komisi teknis untuk dibahas  bersama mitra yaitu SKPD – SKPD.

(dp-17)

Panitia SMA Tayando Resmi Lapor Pemerasan Oleh Oknum Jaksa

Ilustrasi pemerasan oleh Jaksa
Ambon, Dharapos.com
Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tayando kembali menyampaikan laporan pengaduan resmi ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku.

Kali ini, terkait aksi pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum Jaksa saat penanganan proses hukum dugaan korupsi pembangunan sekolah tersebut.

Panitia dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, Syaifuddin Nuhuyanan selaku penanggung jawab panitia, Akib Hanubun selaku Ketua Panitia dan Aziz Fidmatan selaku Bendahara Panitia resmi mengadukan oknum Jaksa berinisial HN dan sejumlah rekannya atas kejahatan jabatan atau pemerasan.

Laporan resmi dengan nomor : Khusus – 01 tertanggal 19 Agustus tersebut telah dimasukkan ke Polda Maluku dengan bukti tanda terima Nomor Registrasi. BD/1293 pertanggal 22 Agustus 2016 dengan pelapor Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual, Syaifuddin Nuhuyanan selaku penanggung jawab panitia, Akib Hanubun selaku Ketua Panitia dan Aziz Fidmatan selaku Bendahara Panitia.

Pada saat yang sama pula, Panitia juga menyampaikan laporan resmi Nomor : Khusus – 02 perihal
Pengaduan Atas Kejahatan Jabatan/Penipuan atas nama AF yang juga mantan Kepala Kejari Tual dengan bukti tanda terima No. Reg : BD/1294.

Informasi terakhir yang dihimpun  media ini, Rabu (24/8) Kapolda Maluku telah mendisposisi kedua laporan tersebut dan telah diteruskan ke pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera ditindak lanjuti.

Selain ditujukan kepada Kapolda Maluku, surat pengaduan tersebut juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam isi salinan surat laporan pengaduan pemerasan yang diterima Dhara Pos, panitia menguraikan sejumlah fakta terkait kronologis kejadian.

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan pembangunan USB SMA Tayando Tam oleh Kejaksaan Negeri Tual di mulai tahun 2012. Pada tanggal 3 Desember 2013, Ketua Panitia (Akib Hanubun) telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor: Print-504/S.1. 13/Fd.1/12/2013 tanggal 2 Desember 2013.

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2015, Penanggung Jawab Panitia (Saifudin Nuhuyanan), Bendahara Panitia (Aziz Fidmatan) dan Konsultan Perencana dan Pengawasan (Marthinus J. Souhoka) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual (Akhmad Patoni, SH).

3. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Tual dengan menetapkan Ketua Panitia (Akib Hanubun) lebih awal menjadi tersangka kemudian menjadikan Penanggung Jawab Panitia (Saifudin Nuhuyanan) sebagai obyek pemerasan (ATM Berjalan) sejak 2012 sampai dengan 2016 dengan nilai ratusan juta rupiah baik ditransfer melalui bank maupun diminta langsung oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tual (HN dkk), bukti pemerasan akan disampaikan langsung kepada penyidik Polda Maluku saat pemeriksaan nanti.

Masih dalam laporan pengaduan yang sama, juga dirincikan fakta persidangan saat proses hukum sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon.

Dalam uraiannya, memperhatikan uraian Duplik terdakwa atas nama Aziz Fidmatan, tertanggal 1 Agustus 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi No. Registrasi Perkara : PDS-05/TUAL/03/2016 halaman 32 diuraikan hal-hal antara lain :

1. Bahwa JPU saudara Chrisman Sahetapy, SH, MH dalam proses persidangan mengajukan pertanyaan kepada saudara Saifudin Nuhuyanan (saksi dan terdakwa) dengan pertanyaan “Saudara saksi, apakah atau sudah berapa banyak uang yang saudara berikan kepada oknum Kejaksaan Tual terkait perkara ini....?

2. Bahwa atas pertanyaan tersebut, sebelum dijawab oleh saksi/terdakwa, Ketua Majelis Hakim saat itu, Alex Pasaribu, SH, MH menyatakan tidak patut pertanyaan seperti ini disampaikan JPU dalam sidang yang terhormat ini.

3. Bahwa selain pertanyaan dari JPU, saksi/terdakwa Saefudin Nuhuyanan dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa, di bawah sumpah menyatakan bahwa “ ... Saya menjadi korban dari perkara ini ...”.

Dari penjelasan poin 1 sampai 3 diatas, dapat diketahui bahwa JPU mengetahui bahwa adanya aliran dana dari saksi/terdakwa kepada oknum-oknum jaksa di lingkup Kejaksaan Negeri Tual dalam menangani perkara a qou.

Di samping aksi pemerasan dan fakta persidangan yang mendukung tentang hal tersebut, Panitia juga membeberkan aksi pemerasan lain yang dilakukan oknum Jaksa berinisial CS yang turut diuraikan dalam laporan yang sama.

Dalam uraiannya, selama persidangan Tipikor di Ambon, para panitia selaku terdakwa dijemput dengan tidak menggunakan mobil operasional Tahanan namun dengan mobil jenis Toyota Avanza bernomor plat hitam dan para terdakwa diminta sejumlah uang mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu sekali jalan pp dengan alasan sebagai biaya operasional berupa bensin dan oli.

Hal tersebut berlangsung selama proses sidang hingga putusan pengadilan lebih kurang 5 bulan.

Kemudian, uraian lainnya, CS mengaku tidak diberikan dana operasional dan meminta secara halus kepada para terdakwa untuk diberikan biaya operasional persidangan sebesar Rp. 50 juta agar persidangan berjalan lancar.

Pada bagian akhir dari laporan yang ditandatangani ketiganya, Panitia SMA Tayando meminta pihak Polda dan Kejati Maluku melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah  oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Tual, diantaranya HN, AF, dan sejumlah nama lainnya.

Sementara, saksi-saksi yang akan memberikan keterangan di hadapan penyidik, diantaranya Saifudin Nuhuyanan, Akib Hanubun, Aziz Fidmatan dan Marthin J. Souhoka.

Terkait pengaduan itu,  Ketua Panitia Akib Hanubun yang dipercayakan kedua rekannya untuk memasukan laporan  pemerasan tersebut, saat dikonfirmasi menyampaikan sikap tegas Panitia SMA Tayando untuk mengungkap berbagai fakta jahat dibalik proses hukum kasus SMA Tayando Tam.

“Seperti apa yang sudah saya sampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa panitia telah bertekad untuk membeberkan semua fakta yang selama ini disembunyikan para oknum Jaksa dari publik termasuk aksi pemerasan yang sudah kami laporkan tadi di Polda Maluku,” tegasnya.

Ditambahkan Hanubun, bukti transfer yang dimiliki Saifudin Nuhuyanan akibat mengalami tindak pemerasan yang dilakukan oknum Jaksa hingga ratusan juta rupiah juga telah siap diserahkan ke penyidik Polda Maluku dan dibeberkan ke publik sebagaimana telah termuat secara resmi dalam pengaduan di atas.

Lebih lanjut, ia menambahkan setelah laporan ini, masih akan ada lagi beberapa laporan lainnya.

Salah satunya, terkait penggelapan pajak yang dilakukan salah satu oknum yang saat itu masih berstatus PNS aktif di Diknas Provinsi Maluku berinisial LD.

Pasalnya, hingga proses hukum kasus SMA Tayando berakhir tak pernah dinaikkan statusnya oleh Jaksa penyidik sebagai tersangka padahal setoran pajak senilai 96 juta rupiah sesuai fakta persidangan tak pernah disetorkan ke negara.

“Kemudian, pembangunan 2 RKB program kelas jauh setahun sebelum proyek USB SMA Tayando berjalan pada lokasi yang sama namun mubazir hingga hari ini karena tak sesuai kontrak,” tukas pria yang kini jadi juru bicara Panitia SMA Tayando Tam semenjak berakhirnya sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, beberapa waktu lalu.

(dp-16)

Diduga, Tender Proyek Diarahkan ke Kontraktor Tertentu

Ilustrasi pengerjaan proyek
Tual, Dharapos.com
Proses tender yang dilakukan terhadap sejumlah proyek di Kota Tual dinilai sering kali tak sesuai dengan prosedur.

Pemenang tender dari proyek-proyek tersebut terkesan selalu mengarah kepada kontraktor tertentu.

“Ada dugaan kuat oknum panitia lelang kongkalikong dengan kontraktor tertentu saat dilakukan proses tender di Kota Tual,” tuding salah satu tokoh muda Maluku, Ruslani Rahayaan kepada Dhara Pos, Selasa (23/8).

Bahkan, ia menduga ada oknum PNS dan pejabat setempat yang ikut mengerjakan paket proyek di lingkup Pemerintah Kota Tual.

Ruslani pun meminta Wali Kota Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si untuk bertindak tegas apabila ada temuan terkait dengan persoalan dimaksud karena cara-cara yang demikian dinilai sangat merugikan.

“Karena ada dugaan dalam proses lelang, panitia mengamankan kontraktor tertentu sehingga sangat merugikan kontraktor lainnya,” bebernya.

Ruslani juga meminta Wali Kota untuk tegas kepada panitia lelang agar bersikap adil dengan memberikan pemerataan kepada semua perusahaan.

Dia mencontohkan, ada kontraktor yang bekerja menangani lebih dari 4 proyek sementara kontraktor lainnya tidak mendapat kesempatan.

Kondisi ini pun semakin menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja panitia lelang yang dinilai tak lakukan tugas sesuai aturan.

“Makanya saya minta kepada pihak kontraktor yang sampai saat ini belum dapat pekerjaan agar melaporkan nama perusahaannya. Saya siap untuk menyerahkannya kepada Wali Kota agar ada perhatian dari beliau,” dorong Ruslani.

Ia pun mendesak Wali Kota untuk segera mengganti Kabag Ekbang dan panitia lelang.

“Kalau bisa mereka-mereka ini diganti saja dengan tenaga baru,” desaknya.

(dp-20)

Aktivitas “Mafia Pajak Perikanan” Terindikasi di DKP Aru

Ilustrasi
Dobo, Dharapos.com
Munculnya indikasi adanya aktivitas “Mafia Pajak Perikanan” yang selama ini menjalankan aksinya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru perlu untuk disikapi secepatnya oleh pihak Pemerintah daerah.

Pasalnya, salah satu jalur pemasukan di daerah yang turut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah di sektor pajak.

Fakta ini terungkap saat berlangsungnya pertemuan tertutup antara pihak Pemda yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah  bersama seluruh pimpinan SKPD dan Komisi C DPRD Kepulauan Aru yang berlangsung di ruang rapat paripurna Dewan setempat, pekan kemarin.

Plt. Sekda, Arens Uniplaita dalam pertemuan tersebut salah satunya menyoroti soal penerimaan pajak yang disetor PT AFKI, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan.

Pasalnya, perusahaan yang berlokasi di Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan dalam melakukan tanggung jawab penyetoran pajak diduga tak sesuai dengan hasil yang diperoleh.

“Setiap tahunnya, PT AFKI menyetor pajak ke Pemerintah daerah hanya sebesar 230 juta rupiah. Menurut saya, ini sangat tidak wajar,” beber Uniplaita.

Ia pun mempertanyakan soal besaran pajak yang disetorkan ke kas daerah yang tidak sebanding dengan hasil ikan yang diperoleh perusahaan tersebut.

Uniplaita pun mengindikasikan adanya aktivitas “Mafia Pajak Perikanan” yang berperan dibalik modus tersebut dan diperkirakan telah berlangsung lama.    

“Jadi, contohnya begini, nilai pajaknya sebesar 100 juta rupiah namun nilai sebesar itu tidak semuanya disetor ke kas daerah tetapi dibagi dua masing-masing 50 juta ke kas daerah sementara setengahnya lagi masuk kantong pribadi oknum-oknum di Dinas terkait,” bebernya.

Terkait fakta ini, Uniplaita pun mendorong untuk secepatnya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab mengusut tuntas persoalan ini.

“Satgas ini tidak hanya bertugas mengusut dugaan penggelapan pajak perikanan tetapi sekaligus mengawasi seluruh perusahaan perikanan yang beraktivitas di kabupaten ini sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan pajak,” desaknya.

Menanggapi itu, DPRD Kepulauan Aru, sangat mendukung usulan pembentukan Satgas dimaksud.

“Kami sangat mendukung hal itu agar segera terungkap permainan mafia pajak ini,” demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Aru, Abdulah Pasolo.

Meski demikian, ia meminta agar pihak Pemda juga melaporkan hasilnya nanti kepada DPRD.

“Tapi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah juga menyampaikan laporan hasilnya kepada kami supaya ada sinkronisasi antara kedua lembaga,” tukasnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas masalah kenaikan inflasi mencapai 19 persen yang berdampak pada terhentinya perputaran uang recehan.

Kondisi ini membuat aktivitas perbelanjaan masyarakat Aru di berbagai kios maupun toko saat menerima kembalian yang seharusnya uang recehan diganti dengan permen.

Menurut Pasolo, setiap toko maupun kios yang ada di kota Dobo  menuturkan uang recehan seperti Rp 1000 hanya bisa tukar dengan gula-gula.

Karena akibat dari kenaikan inflasi  yang cukup signifikan tersebut membuat DPRD melakukan rapat tertutup  dengan Pemda guna mengkaji inflasi yang naik hingga 19 persen.

Dalam rapat tersebut, Pemda dalam hal ini Plh Sekda Arens Uniplaita menegaskan dalam waktu dekat ini
akan segera membentuk Satgas  guna melakukan operasi agar bisa menekan para pengusaha untuk menurunkan inflasi.

(dp-31)

Legislator Tual Sesalkan Penganiayaan Warga Oleh Aparat

Legislator DPRD Kota Tual, M. Waremra, SIP
Tual, Dharapos.com
Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Laut di salah satu tempat hiburan malam Karaoke Venesia, Kota Tual terhadap beberapa orang warga masyarakat disesalkan sejumlah pihak.

Salah satunya dilontarkan legislator asal DPRD Kota Tual, M. Waremra, SIP.

Kepada Dhara Pos, Senin (22/8), Waremra menyesalkan terjadinya aksi penganiayaan yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota dari  TNI AL tersebut.

“Sebagai aparat keamanan seharusnya oknum-oknum ini melaksanakan tugasnya sebagai penjaga, pelindung dan pengayom masyarakat. Bukannya malah bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang harus dilindunginya,” sesalnya.

Diakui Waremra, menurut informasi awal yang diterimanya, aksi penganiayaan tersebut diduga dipicu terjadinya insiden di kamar kecil pada rumah karaoke Venesia.

Salah satu pengunjung sementara buang air kecil di toilet namun kabarnya mengenai salah satu oknum anggota TNI AL yang juga berada diruangan yang sama.

Namun anehnya, kejadian tersebut tidak langsung diselesaikan saat itu tapi beberapa waktu berselang malah terjadi keributan hingga berujung pada penganiayaan sejumlah warga.

“Informasinya, orang lain yang punya masalah tetapi yang dipukul dan dianiaya malah warga masyarakat yang tidak tahu apa-apa dengan kejadian tersebut,” herannya.  

Wakil rakyat yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tual, menegaskan tak terima dengan cara-cara tak terpuji para oknum anggota TNI AL dengan sesuka hati menganiaya warga.

“Terlepas dari saya sebagai Ketua Fraksi Golkar, salah satu dari tiga orang yang jadi korban aniaya bernama Ricko Waremra  adalah anak kandung saya sendiri,” bebernya.

Menyikapi hal tersebut, Waremra bertekad akan menyelesaikan persoalan ini lewat jalur hukum karena aksi kekerasan kepada rakyat.

“Saya akan surati pimpinan tertinggi TNI dan maupun pimpinan institusi TNI Angkatan Laut di pusat  untuk mengadukan masalah ini. Saya juga akan berkoordinasi  dengan 20 anggota DPRD Kota Tual  untuk menyikapi persoalan ini, bila perlu kita sama-sama kawal persoalan ini sampai ke Panglima TNI  agar ada tindakan tegas bahkan bila perlu para oknum pelaku penganiayaan tersebut dipecat karena telah merusak nama institusi dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat,” ancam Waremra.

Ia juga mengingatkan, pimpinan TNI AL  Tual  untuk serius mengusut tuntas kasus ini agar masyarakat tidak berdampak pada penilaian negatif terhadap keberadaan TNI AL di daerah ini.

(dp-20)

Top