Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Mark Up Anggaran di Aru, PT. Vanni Prima Menang Tender di Kota Tual

Ilustrasi pengerjaan jalan
Dobo, Dharapos.com
PT. Vanni Prima yang dipercayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan pembangunan Jalan Lintas Aru Selatan Timur menghubungkan sejumlah desa di wilayah tersebut terindikasi melakukan mark-up anggaran.

Mark up anggaran mencapai miliaran rupiah terhadap proyek tersebut dipastikan terjadi sejak 2015 lalu namun baru terungkap di 2016 saat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kepulauan Aru membeberkannya dalam forum Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, September 2016.

Dari investigasi lapangan yang dilakukan pihak DPRD dalam hal ini Komisi C DPRD setempat ke lokasi proyek milik Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Aru ini terungkap pekerjaan jalan lintas oleh perusahaan milik pengusaha John Kotualubun ini tak dikerjakan hingga tuntas.

Faktanya, progres pekerjaan jalan yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah tersebut seperti Desa Tabarfane, Lutur, Reby, Kantater, dan Desa Hokmar tersebut dipastikan baru mencapai 20 persen.

Yang lebih mengherankan lagi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proyek dimaksud terungkap adanya kejanggalan.

Salah satunya, terkait progres pembayaran hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 persen sedangkan kenyataan pekerjaan di lapangan belum mencapai volume itu.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kepulauan Aru, La Nurdin S dalam penyampaian pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna antara Pemda dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang berlangsung beberapa hari lalu mempertegas temuan tersebut.

Salah satu poin pernyataannya menyoroti soal program pembangunan infrastruktur pedesaan pada Dinas PU Kepulauan Aru yang menghubungkan Desa Tabarfane, Lutur, Reby, Kantater, dan Desa Hokmar.

“Yang progres pencairan anggarannya telah mencapai 100 persen sementara progres pekerjaan di lapangan baru mencapai 25 persen,” bebernya.

Maka Fraksi PKB, lanjut La Nurdin merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Kepulauan Aru untuk segera menidaklanjutinya dan memproses hukum karena telah merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan undang-undang.

Fraksi PKB juga meminta Pemkab Kepulauan Aru meninjau kembali hubungan kerja sama terkait program kerja atau kegiatan proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta.

“Apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan yang mengganggu substansi program kerja atau kegiatan proyek maka Pemda Aru sesegera mungkin memberikan sanksi dan memutuskan hubungan kerja dan tidak lagi membangun kerja sama dengan pihak swasta dimaksud,” cetusnya.

Sementara itu, masih terkait dengan PT. Vanni Prima, fakta yang cukup mengejutkan kembali terungkap.
Sesuai penelusuran Dhara Pos pada website LPSE Kota Tual, perusahaan yang sama baru saja memenangkan lelang terhadap tender proyek di wilayah tersebut.

Berdasarkan kutipan pada pengumuman pemenang lelang di website LPSE Kota Tual, PT Vanni Prima berhasil memenangkan tender atas proyek Pembangunan Jalan Fiditan 5 Km dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6 Miliar.

Kemenangan PT. Vanni Prima didasari pada penawaran terendah dari sejumlah perusahaan  yang turut serta dalam tender tersebut.

Dalam rinciannya, nama Lelang: Pembangunan Jalan Fiditan (5 KM) dengan status lelang ulang dan kategori  pekerjaan konstruksi.

Proyek Tahun Anggaran 2016 ini bersumber dari APBD dengan Nilai Pagu Paket Rp 6 Miliar dan nilai HPS Paket Rp 5.78 Miliar dengan lokasi Pekerjaan Desa Fiditan - Tual (Kota).

Kemudian daftar nama peserta lelang dengan harga penawaran masing-masing :

1. PT. SINAR BARU MALRA - 02.424.649.8-941.000 dengan harga penawaran Rp 4.975.000.000,00
2. PT. ANUGERAH MODERN SEJAHTERA - 02.424.761.1-941.000 (Rp 5.438.200.000,00)
3. PT. ANUGERAH SEJAHTERA RAYATAMA - 02.966.734.2-941.000 (Rp 4.857.000.000,00)
4. PT. FAJAR BARU GEMILANG - 03.076.830.3-941.000 (Rp 5.400.000.000,00), dan
5. PT. VANNI PRIMA - 01.150.287.9-941.000 dengan harga penawaran Rp 4.713.000.000,00

Terkait itu, Ketua Lelang John Renwarin yang dikonfirmasi Dhara Pos, Sabtu (24/9) mengaku baru mengetahui bahwa PT Vanni Prima yang baru saja diumumkan sebagai pemenang pada proyek pembangunan jalan Fiditan 5 Km di Kota Tual sedang bermasalah di Aru.

“Kami panitia tidak mengetahui hal ini, karena perusahaan tersebut turut memasukan persyaratan mengikuti tender proyek dimaksud dan dari sejumlah perusahaan peserta, PT Vanni Prima adalah pemenangnya dengan penawaran terendah,” akuinya.

Menurutnya, dalam aturan lelang jika sebuah perusahaan masuk kategori “Black list” atau sedang menjalani proses hukum maka keikutsertaannya atau bahkan kemenangannya atas lelang sebuah proyek bisa dibatalkan.

“Kalau memang ada temuan terjadi mark-up anggaran yang dilakukan PT Vanni Prima di Aru, maka saya harus berkoordinasi lebih dahulu dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tual terkait persoalan ini. Karena pengumuman pemenang lelang sudah dilakukan,” jelas Renwarin.

Meski demikian, Renwarin menegaskan jika langkah evaluasi bisa saja dilakukan pihaknya jika pihak perusahaan  yang kalah melakukan upaya sanggah.

Untuk diketahui, batas waktu sanggah yang diberikan kepada pihak perusahaan yang kalah untuk memasukan sanggahannya secara online diberi batas waktu hingga hari Minggu (25/9) malam ini pukul 23.59 WIT.

“Atau minimal ada rekomendasi dari pihak Kepolisian atau lembaga resmi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bermasalah hukum,” tukasnya.

Wali Kota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si yang dikonfirmasi Dhara Pos via telepon seluler, Minggu (25/9) sore menegaskan bahwa terkait persoalan PT. Vanni Prima, pihaknya siap menindaklanjuti apabila ada rekomendasi lembaga resmi seperti BPK RI.

“Dalam aturannya, panitia merujuk pada rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Maluku, Apabila itu ada, maka keputusan tersebut bisa ditinjau kembali. Dan kami akan menyurati perusahaan yang bersangkutan,” tandasnya.

Karena itu, tegas Wali Kota, apabila ada rekomendasi BPK RI atau minimal ada pemberitahuan dari penegak hukum terkait sampai sejauh mana proses hukum terhadap PT Vanni Prima atas temuan di Aru, dirinya siap mengambil langkah untuk itu.

“Saya juga tidak mau masyarakat saya di Kota Tual jadi sengsara,” tukasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, proyek pembangunan Jalan Lintas Aru Selatan Timur yang dikerjakan oleh PT. Vanni Prima terindikasi telah terjadi mark-up anggaran.

Pasalnya, pengerjaan jalan yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah tersebut seperti Desa Tabarfane, Lutur, Reby, Kantater, dan Desa Hokmar terbukti tak selesai dikerjakan.

Bahkan volume pekerjaan jalan tersebut dipastikan belum mencapai 25 persen.

Indikasi temuan mark-up anggaran mencapai Rp 7 Miliar di tahun 2015 ini pun terungkap saat berlangsungnya pertemuan antara DPRD dalam hal ini Komisi C dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, pekan kemarin.

Hal ini kemudian menuai kontroversi diantara para wakil rakyat dan Pemda setempat dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana pantauan Dhara Pos, di kantor DPRD Aru.

(dp-31/16)

2016, Angka Kemiskinan di MTB Naik 0,65 Persen

Pemkab dan DPRD MTB menggelar pertemuan bahas KUA PPAS Tahun 2016
Saumlaki, Dharapos.com
Angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 26,48 persen dari tahun 2014 yang berada pada posisi 28,43 persen.

Namun kenyataannya penurunan angka kemiskinan yang diharapkan terealisasi malah kembali bergerak naik lagi di tahun ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah MTB, Piet Rangkoratat dalam pemaparan materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) Tahun 2016 yang berlangsung di Gedung Kesenian,Saumlaki, Jumat (23/9) mengungkapkan pada Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) MTB 2016 ini, angka kemiskinan diproyeksikan naik dari 26,48 persen menjadi 27,13 persen atau kenaikan 0,65 persen.

“Kenaikan sebesar 0,65 persen ini diakibatkan oleh karena sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa,” tuturnya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD yang hadir saat itu.

Selain itu ada juga alasan lain seperti sampai dengan semester pertama realisasi APBD TA 2016 sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan serta belum adanya mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikan h
arga produksi pertanian.

Pemerintah Daerah juga mengakui bahwa kenaikan angka kemiskinan itu juga disebabkan oleh faktor internal birokrasi seperti belum ada satupun bisnis plan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan program pemberdayaan  serta tidak akuratnya data terhadap rekaman atau catatan terhadap sumber daya alam dan atau bahan baku yang dibawa ke luar daerah.

Kondisi ini masih diperparah juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste ini.

“Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 6,06. Pencapaian angka tersebut dikontribusi oleh sektor pemerintahan sebesar 30,37 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebesar 20,98 persen dan diikuti oleh sektor lainnya. Tingginya capaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut di atas belum bisa meretas angka kemiskinan, mengingat angka 6,06 lebih didominasi oleh sektor administrasi pemerintah,” urainya.

Dalam proyeksi pada APBD 2016 adalah sebesar 6,51 persen dan di RAPBDP 2016 diproyeksikan sebesar 6,22.

Plt. Sekda menilai bahwa terjadi proyeksi menurun ini didasarkan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 mengecewakan dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen.

Sedangkan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen dimana pelambatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang.

“Di MTB,terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesuhnya produksi di tingkat pembudidaya,” bebernya.

Sementara faktor determinan lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadi perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian berlaih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi.

(dp-18)

Tim Kemenko Maritim ke Saumlaki Serap Aspirasi Soal Blok Masela

Tim khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, saat menggelar pertemuan terbatas dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Saumlaki, Dharapos.com
Tim khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menggelar pertemuan terbatas dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rabu (22/9).

Kepala Bidang Infrastruktur Migas Kemenko Maritim RI, Hari Kusmardianto  saat dikonfirmasi mengatakan dalam pertemuannya tersebut, pihaknya lebih banyak mendengar aspirasi tentang kesiapan di berbagai sektor dalam rangka pembangunan Blok Masela.

Disamping itu, kunjungan tim Kemenko Maritim juga turut memonitor perkembangan pelaksanaan berbagai macam program di bidang energi yang dilaksanakan di Saumlaki, sesuai dengan sejumlah program pemerintah disektor tersebut.

Menurutnya, Gas alam memainkan peran penting dalam transformasi perekonomian daerah. Dengan demikian pembangunan infrastruktur pengolahan dan pemanfaatan gas alam di darat akan memberikan multiplier effect bagi wilayah dimana infrastruktur dibangun.

“Dan secara langsung akan membutuhkan ribuan pekerjaan terampil dan secara tidak langsung bagi masyarakat di sekitarnya,” urainya.

Lanjut Hari, stimulus ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur fasilitas produksi juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi tambahan sebagai pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Penyerahan cenderamata oleh Asisten 3 Setda MTB, dr. Edwin Tomasoa (kiri)
“Sebagai bagian untuk dapat memberikan penyusunan telaahan kebijakan terkait dengan pembangunan fasilitas produksi gas alam  dari Blok Masela, maka diperlukan informasi awal dengan melakukan pertemuan langsung dengan pimpinan daerah dan jajarannya guna mengetahui dan memahami dari dekat kondisi daerah dimana lapangan gas berada,” tandasnya.

Hal ini dipandang sangat penting oleh karena pengembangan fasilitas produksi dapat mendorong pertumbuhan industri turunan dalam jangka panjang akan menjadi generator bagi pendapatan pemerintah pusat secara berkelanjutan.

Dan di samping itu, pembangunan fasilitas produksi gas dan industri pendukung akan langsung meningkatkan partisipasi sumber daya lokal baik di sektor barang dan atau jasa.

“Untuk memastikan hal ini terjadi, maka pemantauan, pengawasan dan pengendalian harus terus dilakukan oleh pihak terkait guna mendorong proses percepatan pelaksanaannya dibutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral dan terpadunya proses perencanaannya,” pungkasnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati, tim tersebut terdiri dari perwakilan Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman seperti Hari Kusmardianto (Kepala Bidang Infrastruktur Migas), John Tambunan (kepala Bidang Mineral dan Batu Bara), Iwan Kurniawan (Kepala bidang hukum), Muhamad Rizal (Kabid Tata usaha dan pelaporan) dan Abi Maulana (Staf sekretariat).

Foto bersama
Kemudian 2 orang utusan dari Kementrian Perindustrian yakni Thamrin Tasrin (Kasubdit Industri Kimia Anorganik, Ditjen Industri kimia,Tekstil dan aneka), dan Arianto Wibowo (Kasubbid Penguatan Struktur Industri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Industri).

Turut juga dalam tim sebanyak 5 orang utusan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Pusat Studi Energi Universitas Gaja Mada (PSE-UGM).

Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah MTB, K. J. Matruty yang dikonfirmasi menuturkan terkait kunjungan tim Kemenko Maritim RI ke Saumlaki, Kabupaten MTB.

“Tim ini melakukan kunjungan kerja ke Saumlaki selama dua hari yakni tanggal 21 dan 22 September dengan agenda beraudiensi dengan Bupati, dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten MTB guna mendapatkan informasi awal tentang kondisi kabupaten MTB,” rinci Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler pada Sekretariat Daerah MTB, K. J. Matruty.

(dp-18)

4 Pasangan Calkada Resmi Mendaftar ke KPUD MTB

Ny. Johana J. J. Lololuan
Saumlaki, Dharapos.com
Sebanyak empat pasangan Calon dimana 1 diantaranya berasal dari calon perseorangan resmi mendaftar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bupati – Wakil Bupati setempat pada Pilkada 2017 mendatang.

Ke 4 pasangan tersebut akhirnya memastikan bakal mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasangan yang pertama kali mendaftar di hari pembukaan adalah Petrus Paulus Werembinan, SH dan Jusuf Siletty, SH, MH.

Kemudian 2 pasangan calon yang mendaftar di hari kedua masing-masing dari perseorangan atas nama Jefry Jack Kelmaskosu dan Josephus Kulalean, serta Drs.Dharma Oratmangun, M.Si dan Markus Faraknimela.

“Yang mendaftar hari ini adalah Petrus Falolon, SH, MH dan Agustinus Utuwaly,S.Sos,” terang Ketua KPUD MTB, Ny. Johana J. J. Lololuan yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/9).

Dirincikan, paslon Petrus P. Werembinan dan Jusuf Siletty  dengan jargon Power Silet diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan keterwakilan 5 kursi di DPRD MTB.

Kemudian, paslon Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela (DOA) diusung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dengan perolehan 5 kursi di DPRD.

Sedangkan, paslon Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwali (FATWA) diusung oleh 7 Parpol atau 15 kursi di DPRD MTB yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, PKPI, Hanura, PKS dan Nasdem.

“Jadi syarat mutlak pencalonan itu sudah memenuhi persyaratan, hanya ada beberapa calon yang melampirkan surat kesehatan dokter yang harus diperiksa di RSUD Haulusy Ambon, LHKPN yang harus didaftarkan di KPK, dan juga pajak yang harus diurus di Ambon, serta surat keterangan dinyatakan pailit yang perlu diurus di Pengadilan Tata Niaga atau di Pengadilan Tinggi Maluku,” urainya.

Pihaknya memberikan waktu penyempurnaan sejumlah berkas tersebut dalam masa perbaikan yakni semenjak 30 September – 3 Oktober bagi 4 pasangan calon tersebut.

Yang menarik, saat pendaftaran hari kedua, KPUD MTB telah menolak rekomendasi PKPI yang diajukan oleh paslon DOA karena berdasarkan keterangan KPU Pusat, rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PKPI yang sah adalah rekomendasi yang diberikan kepada pasangan calon FATWA.

Sementara untuk pasangan calon perseorangan, Lololuan mengaku telah melakukan verifikasi dan yang perlu diperbaiki dalam masa perbaikan nanti.

Selain sejumlah dokumen tersebut yakni perlu adanya penambahan sekitar lebih dari 9.000 KTP dari total 2.507 yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil verifikasi factual oleh karena syarat minimal jumlah KTP yang telah ditetapkan KPU adalah 7.050.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah MTB memastikan akan mengawal secara ketat dan teliti seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPUD pasca pendaftaran 4 paslon tersebut.

“Sebagaimana tugas Panwas, kita akan mengawasi seluru tahapan pemilihan, termasuk didalamnya tahapan pencalonan yang dimulai dari penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Parpol maupun perseorangan,” tutur Thomas Wakano, Anggota Panwaslu MTB yang membidangi Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu.

Dia menambahkan, sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi dalam proses pendaftaran di KPUD sebagaimana diamanatkan oleh UU, bakal menjadi perhatian serius dalam pengawasan, termasuk syarat keterwakilan kursi 20 persen di DPRD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 7 dan pasal 40 UU 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 2016.

(dp-18)

Pemkab - DPRD MTB Bahas KUA PPAS 2016

Pemkab dan DPRD MTB menggelar pertemuan bahas KUA PPAS Tahun 2016 
Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku Tenggara Barat (MTB) menggelar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) tahun 2016 bertempat di Gedung Kesenian, Saumlaki, Jumat (23/9).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah MTB, Piet Rangkoratat dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MTB 2016 dari segi pembiayaan, jumlah penerimaan pembiyaan daerah Rp 51.858.361.081.57 dimana pada perubahan anggaran belanja 2016 bertambah menjadi Rp 125.175.939.902.27, atau bertambah Rp 73.317.578.820.70 (141,38 %).

Menurutnya,sejumlah persoalan mendasar turut dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan yakni orientasi kinerja birokrasi diperhadapkan dengan kuntitas baik kegiatan maupun anggaran.

“Naiknya angka pengangguran terbuka ini dipengaruhi oleh kurangnya animo penduduk berusia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan jumlah angka tenaga kerja produktif yang baru saja menyelesaikan pendidikan di perguran tinggi yang semakin bertambah, yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian terhadap migrasi masuk dan semakin membebani tanggung jawab Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai problematika di daerah,” tuturnya.

Selain itu, turunnya proyeksi Indeks Manusia di Kabupaten MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 59,81 poin dimana hal Ini dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup tahun 2014 yang tercatat 62,5 tahun.

Kemudian, Angka Harapan Lama Sekolah di MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 11,81 tahun serta Rata-rata lama sekolah di MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 8,88 tahun.

Angka ini belum sesuai dengan Angka Harapan Lama Sekolah, sedangkan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan adalah sebesar Rp 5.600.000 per bulan.

Inflasi di Kabupaten MTB pada tahun 2014 adalah sebesar 4,26. Terjadi kenaikan pada APBD 2016 sebesar 5,92. Kenaikan ini dipengaruhi oleh terlambatnya waktu bongkar muat di pelabuhan dan perubahan musim yang cukup ekstrim.

“Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi apresiasi rupiah di tingkat masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan impor yang berlebihan dan menurunnya angka espor sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Pusat membantu daerah-daerah miskin melalui program Tol Laut. Kehadiran Tol Laut diharapkan dapat menekan angka inflasi,” lanjutnya.

Plt. Sekda menambahkan, angka 5,34 persen hanya bisa tercapai manakala pengusaha ikut berpartisipasi melalui Tol Laut.

Peserta dari unsur Pemkab dan DPRD MTB
Keikutsertaan pengusaha ini akan lebih meningkat manakala Pemerintah daerah ikut berperan aktif mengampanyekan kemudahan-kemudahan Tol Laut bagi pengusaha dan masyarakat.

Dari segi kesmiskinan, tercatat angka kemiskinan di Kabupaten MTB pada tahun 2014 tercatat sebesar 28,43 persen, sedangkan pada APBD 2016 diproyeksikan sebesar 26,48 persen dan bergerak naik lagi pada proyeksi RAPBNP 2016, yakni sebesar 27,13 persen.

“Kenaikan sebesar 0,65 persen ini diakibatkan sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian desa belum dapat mencairkan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa. Selain itu, sampai dengan semester pertama realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagian besar kegiatan fisik dan pemberdayaan ekonomi belum bisa dilaksanakan,” terangnya.

Selain itu, belum ada mekanisme pasar yang dapat menampung hasil pertanian masyarakat dan menaikan harga produksi pertanian; belum ada satupun bisnis plan yang dimiliki SKPD dalam rangka menjalankan program pemberdayaan; dan tidak akuratnya data terhadap rekaman/catatan terhadap sumber daya alam dan atau bahan baku yang dibawa ke luar daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 6,06. Pencapaian angka tersebut dikontribusi oleh sektor pemerintahan sebesar 30,37 persen, kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebesar 20,98 persen dan diikuti oleh sektor lainnya.

Tingginya capaian angka pertumbuhan ekonomi tersebut di atas menurutnya belum bisa meretas angka kemiskinan, mengingat angka 6,06 lebih didominasi oleh sektor administrasi pemerintah.

Dalam proyeksi pada APBD 2016 adalah sebesar 6,51 persen dan di RAPBDP 2016 diproyeksikan sebesar 6,22. Terjadi proyeksi menurun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 mengecewakan dengan proyeksi sebesar 2,6 persen menjadi 2,4 persen.

Sedangkan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 3,0 persen dimana pelambatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang.

“Di MTB,terjadi pelambatan pada produksi pertanian sebagai sektor potensial. Misalnya, turunnya produksi rumput laut akibat hama yang berkepanjangan, tidak ada varietas baru dan turunnya harga di tingkat pasar mempengaruhi lesunya produksi di tingkat pembudidaya, sementara faktor determinan lainnya yang membuat laju pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas adalah terjadi perubahan sektor basis, yakni dari sektor pertanian berlaih ke sektor administrasi pemerintah dan konstruksi,” ulasnya lagi.

Dia menjelaskan pula bahwa dalam pembahasan KUA PPAS ini, pihaknya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan dan para anggota DPRD, sehingga masukan-masukan tersebut akan memperkaya pembahasan APBD Perubahan yang djadwalkan akan terlaksana dalam waktu dekat.

(dp-18)

PWI MTB Ajak Pemuda Tingkatkan Kesadaran Jelang Pilkada 2017

Seminar yang digelar organisasi PWI MTB dengan menghadirkan 2 narasumber  dari Polres dan Pemkab MTB
Saumlaki, Dharapos.com 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengajak pemuda untuk tingkatkan kesadaran hukum jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di negeri berjuluk “Duan Lolat” tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan saat digelarnya seminar sehari dengan tema: “Pentingnya Peran Pemuda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Demi Tegaknya Kamtibmas Jelang Pilkada Maluku Tenggara Barat 2017”, yang bertempat di aula bhayangkara Saumlaki, Rabu (21/9).

Pelaksana Tugas Sementara Ketua PWI MTB, Djefri Ranglalin dalam laporannya mengatakan, kesadaran hukum itu bukan saja menjadi tanggung jawab TNI, Polri maupun Pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk PWI Maluku Tenggara Barat.

“Dengan demikian, PWI Maluku Tenggara Barat merasa terpanggil untuk melakukan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari membangun kesadaran pemuda untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, teristimewa menghadapi Pilkada 2017” katanya.

Menurut Djefri, pemuda adalah sosok yang seharusnya menjadi peran utama untuk melakukan gerakan-gerakan dalam rangka menyadarkan masyarakat, mengingat grafik kejahatan yang terjadi di MTB masih didominasi oleh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan yang dihadiri oleh 75 peserta dari sejumlah  Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), Pemuda Katolik, serta Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Peserta seminar
Dua pemateri yang dihadirkan masing-masing, Kepala Satuan Tugas Bimbingan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Maluku Tenggara Barat, AKP. Simon Silety, dengan materi seputar pencegahan-pencegahan dalam rangka mendorong kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kemudian, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten MTB, Ricky F. Malisngorar dengan materi terkait masalah-masalah politik teristimewa regulasi-regulasi baru yang mengarah kepada potensi terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitsael S.Temmar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan pada Setda MTB, Yohanis Batseran mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa pemuda mempunyai peran penting dan sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Selain itu juga, merupakan kontrol moral, sosial dan agen perubahan dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan.

“Mengenai tema seminar ini dapat saya jelaskan bahwa Undang-undang nomor: 40 tahun 2017 pasal 17 ayat 1 huruf C, telah secara jelas menyebutkan bahwa salah satu peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral yakni diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum,” urainya.

Selanjutnya dalam menghadapi Pilkada MTB 2017 mendatang yang tahapannya telah dimulai saat ini,
Pemkab setempat mengharapkan peran aktif pemuda untuk meminimalisir potensi-potensi konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

“Para Pemuda sebagai kaum intelektual harus menjadi barisan terdepan dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yakni dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan tentunya menjadi teladan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat serta pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat” katanya.

Di kesempatan itu, Bupati Temmar berterima kasih kepada PWI MTB yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut, seraya berharap agar kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang baik bagi para pemuda dan pemudi dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

(dp-18)

Top