Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Welerubun Optimis Jadi Kandidat Nasdem di Pilkada Malra 2018

Teddy Welerubun
Langgur, Dharapos.com
Bakal calon (Balon) Bupati, Teddy Welerubun, SH menyatakan optimis dirinya menjadi salah satu dari 3 kandidat yang akan diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Pasalnya, dari 12 figur balon Bupati yang telah mendaftar, tim penjaringan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem setempat akan memilih 3 nama untuk dikirim ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Maluku.

“Saya sangat optimis dari tiga nama itu saya pastikan saya nomor satu,” tandasnya optimis saat dikonfirmasi, terkait keputusannya untuk maju bertarung di Pilkada Malra 2018 mendatang.

Welerubun mengungkapkan punya alasan kenapa dirinya bakal jadi pilihan partai yang mengusung restorasi tersebut.

“Kenapa saya optimis nomor satu? Karena saya lahir dari perut rumah restorasi Kabupaten Maluku Tenggara dan saya turut membesarkan partai ini,” ungkapnya.

Kemudian, dari sisi jabatan, Welerubun menduduki posisi sebagai Wakil Ketua yang membidangi Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Kabupaten Malra.

“Yang berikutnya, saya di percayakan oleh Ketua Umum Surya Paloh untuk memimpin lembaga DPRD sebagai presentasi dari partai politik yaitu Nasdem Maluku Tenggara,” lanjutnya.

Meski demikian, politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Malra ini memastikan bahwa semuanya kembali berpulang pada dukungan rakyat kepada dirinya.

Betapa tidak, dengan kehadiran sekitar 5 ribu orang beberapa hari lalu saat mendaftar di Nasdem Malra sudah memberikan keyakinan kepada dirinya telah mendapat tempat di hati rakyat.

“Dan saya pikir itu akan menjadi pertimbangan partai Nasdem untuk memberikan rekomendasi kepada saya ataupun juga ke yang lainnya. Saya optimis 90 persen untuk saya, karena 100 persen itu hak Tuhan,” tandasnya.

Diuraikan Welerubun, dirinya telah menjalani tahapan mulai dari proses penjaringan partai Nasdem terkait dengan pencalonan Bupati dan Wabup Malra periode 2018 – 2023.

“Fase pertama adalah pengambilan dokumen administrasi dari partai kemudian dokumen tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang tertera di dalam lembaran form dimaksud dan, pengembalian berkas pada tahap berikutnya,” urainya.

Setelah pengembalian berkas, para balon Bupati akan menjalani tahap berikutnya yaitu sesi dialog yang nantinya diakhiri dengan rapat pleno internal oleh DPD Nasdem Malra guna penentuan  nama yang bakal dikirim ke wilayah dan diteruskan ke pusat.

“Jadi dari 12 nama yang mendaftarkan diri di partai Nasdem nanti hanya dikirim 3 nama dan dari 3 nama tersebut nantinya ada kriteria khusus yang menjadi dasar penetapan oleh Tim 7 DPP Partai Nasdem,” rinci Welerubun.

Disinggung soal pendamping dirinya, ia mengaku masih dalam proses karena.

“Untuk wakil saya, masih dalam proses karena yang bersangkutan juga dari partai lain yaitu Partai
Amanat Nasional dan juga kader partai serta memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi kemudian merupakan presentase dari wanita Maluku Tenggara,” beber Welerubun.

Ditambahkan, selain Nasdem dirinya juga telah mendaftar di PAN dan Demokrat dan menyusul satu partai lainnya yaitu Golkar.

(dp-20)

Bupati Ancam Nonjobkan Pejabat di MBD yang Bekerja Sendiri

Kantor Bupati Maluku Barat Daya
Tiakur, Dharapos.com
Banyaknya pejabat daerah yang tidak didampingi sang istri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Aparatur Sipil Negara tentunya berdampak pada kinerja dan kualitas serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kontribusi yang tidak maksimal terhadap pembangunan di daerah.

Fakta ini pun sangat jelas terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Menyikapi itu, Bupati Drs. Barnabas N. Orno pun menginstruksikan kepada seluruh pejabat dinas, badan, kantor dan bagian serta para camat se kabupaten yang berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar istri-istri mereka tetap mendampingi di tempat dimana mereka bertugas.

Bahkan, guna memaksimalkan instruksi tersebut, Bupati juga mewanti-wanti apabila ada pejabat yang tidak menghiraukan arahan dimaksud, maka akan dinonjobkan dari jabatannya.

Pernyataan Bupati yang disampaikan pada acara serah terima jabatan Ketua PKK MBD di aula Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) setempat baru-baru ini juga merujuk pada adanya beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Daerah setempat yang sekarang ini tidak didampingi istrinya di tempat tugas.

“Dan bukan hanya soal kepala dinas, badan, kantor dan bagian namun istri para camat juga harus mendampingi suaminya di tempat tugas,” cetusnya.

Mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat ini juga menegaskan bahwa  jabatan itu adalah karunia
Tuhan dan olehnya itu, mesti merasa bahwa  jabatan itu sebuah penghargaan dan harga diri  yang perlu dipertanggungjawabkan.

“Dan seharusnya merasa bangga, senang dan bahagia dengan itu, bukan soal materinya (uang, red) tapi soal karier. Itu motivator bagi keluarga dan teristimewa anak-anak,sehingga ditekankan untuk istri2 atau suami2 harus pindah mengikuti kedudukan dan jabatan yang di amanatkan dalam kariernya,” teganya.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk “Negeri Kalwedo” ini juga mengingatkan dampak yang diakibatkan bila suami bekerja sendiri tanpa dukungan istri atau sebaliknya.

Karena jika demikian maka yang ditemui adalah para istri atau suami pejabat di kabupaten ini berada di luar daerah seperti dijumpai di Kota  Ambon, Tual maupun Saumlaki.

Akhirnya, rejeki yang di peroleh dari semua peran yang di berikan di MBD terpaksa lari keluar.

“Coba bayangkan kalau seluruh pejabat di kabupaten Maluku Barat Daya, keluarganya semua berdomisili di luar maka kabupaten kita ini tidak akan maju,” bebernya.

Akibatnya berdampak kepada daerah karena fungsi kehidupan sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan baik.

“Ketika ambil uang lalu kirim ke istri, fisik uangnya di Maluku Barat Daya kurang sebab istri pejabat sudah pasti belanja di pasar Ambon, Tual dan Pasar Saumlaki kemudian masuk bank di daerah-daerah itu juga. Lalu apa yang didapat daerah ini, kan tidak ada,” urainya.

Pria yang kini siap bertarung  di Pilkada Maluku 2018 mendatang juga menyindir soal pernyataan terkait perputaran uang yang tinggi pada sejumlah daerah di negeri berjuluk “Pulau Seribu” ini.

Dia mencontohkan, gaji pegawai di Tiakur kurang lebih 4 milyar setiap bulan  tetapi kondisi realnya setiap bulannya hanya 1 milyar yang beredar di kota Tiakur.

“Kalau ada yang mengatakan akses ekonomi dan perputaran uang baik di Kota Ambon, Tual dan Saumlaki itu sangat hebat, ternyata itu sebagian juga uang dari MBD,” tukasnya.

Terpisah, salah satu tokoh muda setempat yang dikonfirmasi Dhara Pos mengapresiasi keputusan yang diambil Bupati Barnabas Orno.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Bapak Bupati yang menginstruksikan jajarannya agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat tidak sendiri namun wajib didampingi baik oleh istri maupun suami ,” ucap sumber yang meminta namanya tidak dimuat, Minggu (16/7).

Ia menilai, sikap tegas Bupati menunjukkan kepeduliannya atas MBD terlebih lagi terhadap roda perekonomian daerah yang memang membutuhkan berbagai terobosan agar semakin berubah ke arah yang lebih baik.

Sumber pun turut menyoroti bagaimana uang MBD nyaris keluar seluruhnya ke wilayah lain seperti Tual, Saumlaki dan Ambon sementara di dalam sendiri nyaris tak ada perputaran sehingga membuat pergerakan ekonomi masyarakat menjadi terhambat.

“Bagaimana mau maju kalau suami jadi kepala dinas di MBD tapi istri dan anak-anak semua di Ambon. Maka bisa dibayangkan seberapa besar uang yang harus di kirim ke Ambon,” bebernya.

Belum lagi, Kepala Bagian, Bidang dan Seksi serta staf bahkan ASN yang memilih tidak membawa keluarga untuk pindah saat ditugaskan ke MBD.

“Anda bisa membayangkan kalau seribu ASN di Tiakur ini hanya datang bawa badan tapi keluarga besar semua ada di Tual, Saumlaki atau Ambon maka anda tinggal mengalkulasi sendiri berapa besar uang MDB yang dibawa pergi,” sesalnya.

Sumber menyayangkan masih belum adanya kesadaran dari ASN di MBD untuk serius berpartisipasi membangun daerah di mana mereka bertugas meski mereka bukan penduduk asli negeri yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste ini.

“Kenapa hingga saat ini kondisi MBD masih jauh tertinggal? Karena belum terlihat orang-orang yang punya hati membangun negeri ini dan siapa lagi kalau bukan mereka yang bertugas di Pemerintahan,” sesalnya.

Apalah artinya Bupati dan Wakil Bupati berjuang dengan sekuat tenaga untuk membawa negeri ini keluar dari ketertinggalan, namun ternyata tak didukung jajarannya.

“Otomatis perjuangan itu menjadi tak berati alias sia-sia karena tak didukung bawahannya,” kecam sumber.

Olehnya itu, dirinya kembali menyampaikan dukungannya atas ketegasan Bupati yang akan menonjobkan bawahannya jika tak menghiraukan instruksi orang nomor satu di negeri yang didominasi pulau-pulau ini.

(dp-17)

Minimalisir Pelanggaran di Laut, Bakamla RI Berencana Bangun Radar di MTB

Wabup MTB Agustinus Utuwaly  saat memimpin rapat koordinasi dengan pihak Bakamla RI yang dipimpin Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Kol. Kav. Muhammad Irawadi, Kamis (20/7) 
Saumlaki, Dharapos.com 
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia berencana bangun radar di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Pembangunan radar tersebut dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran di perairan Indonesia, khususnya diwilayah MTB sebagai kawasan segitiga emas karena berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste dan Selandia Baru.

“Dalam pertemuan tadi, Kolonel Irawadi tidak menjelaskan soal kepastian waktu dibangunnya radar itu, hanya saja pihak Bakamla berkeinginan membangun radar itu karena daerah kita ini berbatasan langsung dengan tiga Negara tetangga tersebut,” demikian keterangan Wabup MTB, Agustinus Utuwaly yang ditemui di ruang kerjanya, usai melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bakamla RI melalui Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri yang dipimpin Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri Kolonel Kav Muhammad Irawadi, Kamis (20/7).

Kunjungan tersebut dalam rangka memfasilitasi upaya kerjasama antara Bakamla RI dengan Pemkab MTB.

Wabup menjelaskan pula bahwa Kabupaten MTB memiliki luas keseluruhan yakni 52.995,19 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06 %) dan wilayah perairan seluas 42.892,28 km2 (80,94 %).

Dengan wilayah laut yang lebih luas dari wilayah darat tersebut mengundang sering terjadinya berbagai pelanggaran di laut seperti pengrusakan biota laut, maupun sering terjadinya pelanggaran lintas batas oleh nelayan setempat.

“Karena itu Pemerintah Daerah juga meminta kepada Bakamla dalam pertemuan tadi untuk dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Australia, sehingga dapat mengantisipasi pelanggaran lintas batas serta adanya kepastian batas wilayah territorial NKRI dengan Australia,” tambah Wabup.

Pantauan media ini, dalam pertemuan tersebut rombongan Bakamla RI diterima Wabup MTB beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Sementara rombongan Bakamla selain Kolonel Irawadi, hadir pula Kasie Kerma Lembaga Pemerintah Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si dan Kasie Penyuluhan Hukum Ferry Rindo Dolfa, S.H., M.H.

Selain menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan yang diawali dengan penjelasan tentang tupoksi Bakamla RI dan sebaran Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) terutama di wilayah timur yakni di Tual, Ambon, Merauke dan Jayapura, Irawadi juga menjelaskan posisi MTB yang strategis di wilayah tenggara berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Dengan demikian,  Bakamla RI dan Pemkab MTB dapat bekerjasama untuk peningkatan keamanan dan keselamatan laut bersama.

(dp-18)

Akhir 2017, Pemda Targetkan 192 Ohoi Gunakan Aplikasi Siskeudes

 Ohoi Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Barat, Kabupaten Maluku Tenggara
Langgur, Dharapos.com
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) akan menjadi program utama dalam pengelolaan anggaran desa.

Bahkan telah ditargetkan di akhir 2017 ini, 192 Ohoi telah menggunakan Aplikasi Siskeudes.

Guna memaksimalkan rencana tersebut, Pemkab menggelar Pelatihan Siskeudes di Langgur, baru-baru ini yang di ikuti oleh 75 Ohoi di daratan Kei Kecil sebagai peserta.

Sedangkan 117 Ohoi sisanya dari total 192 Ohoi di kabupaten tersebut yaitu yang berada di daratan Pulau Kei Besar belum mengikuti pelatihan ini.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Drs. Yunus Serang, M.Si pada pembukaan pelatihan tersebut mengungkapkan Siskeudes adalah aplikasi sistem dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IT) untuk mereduksi dan menyederhanakan pengelolaan keuangan secara sistematis, sederhana, mudah, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

“Siskeudes sangat sederhana dan memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai kaidah – kaidah manajemen keuangan modern,” urainya.

Bersamaan itu pula, tuntutan masyarakat mendorong Pemerintah untuk merumuskan sistem aplikasi keuangan desa yang tepat dan simpel.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menerapkan sistem informasi keuangan desa atau yang disingkat Siskeudes.

“Karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerapkan sistem aplikasi keuangan desa pada 192 Ohoi,” cetusnya.

Diakui Bupati, Siskeudes walaupun telah disederhanakan aplikasinya namun masih diperlukan pelatihan–pelatihan serta pendampingan yang kontinu dan terus menerus dari BPKP perwakilan Maluku dan Dinas PMD kabupaten Malra.

“Dan inilah tugas serta tanggung jawab yang tidak mudah karena selain Siskeudes merupakan hal baru dalam pengelolaan keuangan Ohoi, kita juga dihadapkan dengan keterbatasan pengetahuan tentang IT maka kepala serta perangkatnya juga bendahara Ohoi harus mampu menggunakan dan menerapkan sistem aplikasi Siskeudes di wilayahnya mulai dari sekarang,” dorongnya.

Bupati kemudian juga mendorong secepatnya digelar pelatihan yang sama bagi Ohoi-ohoi yang berada di Pulau Kei Besar.

“Perlu saya ingatkan juga agar secepatnya direncanakan pelaksanaan pelatihan Siskeudes untuk seluruh Ohoi di daratan Kei Besar walau kondisi alam sering tidak bersahabat,” desaknya.

Diakuinya pula bahwa kabupaten Malra dengan jumlah Ohoi sebanyak 192 Ohoi tentu memiliki karakteristik dengan sejumlah persoalan yang rumit termasuk persoalan dalam pengelolaan keuangan yang sering kali terlambat.

“Karena itu, saya tegaskan kepada saudara Kepala Dinas PMD agar tidak boleh melakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala dan perangkat Ohoi jika tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes,” tukasnya.

(dp-20)

Bupati Harapkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Aru Menurun

Bupati dr. Johan Gonga bersama Muspida Kepulauan Aru foto bersama usai launching
Dobo, Dharapos.com

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Bupati dr. Johan Gonga mengharapkan adanya penurunan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah tersebut.

Harapan tersebut disampaikannya saat kegiatan Launcing Pengaduan Masyarakat melalui WhatsApp dan Facebook (T4K2PA) sekaligus launcing Pencegahan Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

“Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan kegiatan ini karena sangat penting untuk masa depan dan kesejahteraan kita di Kepulauan Aru,” ucapnya.

Melihat dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  yang di laporkan secara resmi lewat kepolisian atau Polres itu mungkin masih belum seberapa.

Namun, dengan program WhatsApp dipastikan meningkat dan pastinya dalam tahun ini akan terjadi peningkatan yang signifikan.

“Tapi yang kita harapkan bukan pelaporan yang signifikan tetapi apa langkah pencegahan sehingga jumlah kasus harus menurun,” tandasnya.

Ke depan, kasus ini akan menurun kalau ada tindakan pencegahan yang dilakukan secara maksimal.

Lanjut Bupati, melihat kemajuan iptek, modernisasi, perkembangan dan kemajuan di suatu negara, provinsi, kabupaten, hingga pertambahan penduduk dipastikan bakal memicu peningkatan kasus dari tahun ke tahun secara nyata.

Apalagi yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap keluarga dan anak, dan masih banyak lagi faktor yang terbilang sangat kompleks.

Bupati juga menyoroti bagaimana media begitu sangat terbuka dalam pemberitaan seperti televisi terhadap berbagai macam kasus seperti pembunuhan anak maupun tindak kekerasan lainnya.

“Jadi, sebenarnya kekerasan anak sudah lama berlangsung tapi tidak di ketahui namun nanti setelah timbul korban baru ketahuan. Begitu pula kasus pembunuhan istri yang dilakukan suaminya sendiri bahkan kekerasannya semakin luar biasa hingga korban dipotong-potong demi menghilangkan jejak, atau yang biasa kita dengar istilah mutilasi,” sorotnya.

Karena itu, melalui kegiatan ini, Bupati juga mengharapkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak hingga lintas sektor dengan memanfaatkan pengaduan melalui WhatsApp.

“Khususnya yang berhubungan dengan kita sendiri atau mungkin rekan bahkan keluarga kita maupun dari pihak-pihak penegak hukum. Kita punya andil untuk bisa melaporkan karena banyak faktor yang berkaitan dengan kekerasan anak dan perempuan,” sambung Bupati.

Secara khusus, mantan Direktur RSUD Cendarwasih Dobo ini meminta dukungan para pendidik terhadap kegiatan ini.

“Dengan pencegahan yang dilakukan sejak dini di sekolah, dalam bentuk laporan untuk kemudian ditindak lanjuti sehingga perlindungan terhadap anak dapat diberikan secara maksimal dan kasusnya bisa diminimalisir,” tukasnya.

(dp-31)

Rony Go Resmi Daftar di Nasdem Malra

Rony Go saat memasukan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Bupati di Partai Nasdem Malra
Langgur, Dharapos.com
Kebanyakan orang beranggapan untuk menjadi penguasa haruslah berkantong tebal alias banyak uang.
Pendapat seperti itu yang kini ingin dirubah oleh seorang Ronal Miron Go alias Rony Go.

Untuk itulah, dirinya memutuskan untuk mendaftar di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengusung tema restorasi dan sebagai satu-satunya partai yang akan diandalkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang.

“Saya mencoba untuk membuat suatu gebrakan baru, dimana selama ini politik identik dengan uang, dan kita harus merubah pola  itu,” tandasnya.

Menurut Rony, dengan cara yang dilakukannya ini juga dirinya sedang mengubah pola pikir masyarakat tentang politik, sehingga dengan begitu semua masyarakat bisa merasakan yang namanya pesta demokrasi.

“Saya juga siap mengikuti semua tahapan yang ada pada partai Nasdem,” cetusnya.

Perlu diketahui, tercatat  12 bakal  calon bupati dan 10  bakal calon wakil bupati Malra telah mendaftarkan diri di DPD Partai Nasdem Malra.

Mereka datang dengan berbagai latar belakang profesi seperti politisi, birokrat serta pengusaha.
Ketua DPD Partai Nasdem Malra, Antonius Watratan mengaku bersyukur dan bangga serta berterima kasih  atas pilihan Rony Go untuk mendaftar  di partai  yang dipimpinnya.

“Kami penghuni rumah restorasi bersyukur dan berterima kasih  atas pilihan untuk datang berproses di tempat ini,” ucapnya.

Menurut Watratan, setelah pendaftaran maka tahapan berikut yang  harus dilalui oleh para pendaftar yaitu dialog kandidat  yang akan berlangsung pada 22 Juli mendatang dengan lamanya waktu yang diberikan dari pukul 14.00 – 19.00 Wit.

Dalam dialog itu akan dihadiri oleh para panelis dari DPP Partai Nasdem yakni  mantan juru bicara mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, Hermawan, Efendi Choiri yang akrab dipanggil Gus Choi dan Abdo Renyut.

Turut serta tim peninjau dari DPW Nasdem Provinsi Maluku yakni Ketua, Hamdani Laturua serta Cornelis Sedubun dan  beberapa fungsionaris Partai Nasdem Provinsi Maluku.

Selain itu acara dialog antara kandidat ini juga akan disiarkan secara  langsung  oleh  RRI Tual  dan stasiun TV Maren Tual serta siaran tunda oleh Metro TV.

Dalam kesempatan itu juga, Watratan menyampaikan  indikator yang  dipakai oleh tim penjaringan maupun tim penyaringan dan survei dari risers media Metro TV serta 4 lembaga survei nasional yang melakukan survei secara perorangan yaitu Indo barometer, Survei Riset Indonesia, Lembaga Indonesia dan Kuanmartisep.

“Para kandidat boleh memilih satu diantara beberapa lembaga survei yang akan direkomendasikan oleh DPP, survei lokal ataupun survei dari luar yang juga direkomendasikan DPP,” lanjutnya.

Dan, hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu digunakan sebagai masukan namun bukan menjadi penentu bakal calon mana yang akan diusung oleh DPW Nasdem Malra.

(dp-20)                                   

Top