Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Bandjar : Dibayar Berapapun Saya Tidak Mau Lagi Jadi Sekda

Drs. Basri Adlly Bandjar 
Tual, Dharapos.com
Mantan Sekretaris Daerah Kota Tual, Drs. Basri Adlly Bandjar menegaskan jika dirinya tak tertarik lagi untuk kembali menduduki jabatan tersebut.

Penegasan tersebut disampaikannya pasca secara resmi dinonaktifkan dari jabatannya sejak Sabtu (22/4).

“Saya tidak akan kembali menjadi Sekda, dibayar berapa pun saya tidak mau jadi Sekda lagi,” tegasnya ketika dikonfirmasi media ini, Senin (24/4).

Alasan penolakan untuk kembali menduduki jabatan tersebut, karena dirinya mau menunjukkan kepada seluruh masyarakat Kota Tual bahwa Wali Kota Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si telah melakukan pembohongan publik.

Pasalnya, sampai saat ini, Wali Kota belum juga menyampaikan surat keputusan tentang pemberhentian dirinya sebagai Sekda.

“Kenapa saya katakan Wali Kota berbohong? Karena saya sudah diberhentikan sejak Sabtu kemarin tetapi sampai detik ini dia tidak pernah keluarkan SK pencopotan saya,” kecamnya.

Bandjar menganggap orang nomor satu di Kota Tual ini melakukan pembohongan publik karena dalam rapat bersama SKPD pada Sabtu (22/4) telah menyatakan pemberhentian dirinya dari jabatan Sekda.
Bahkan kemudian menyatakan tidak akan menggunakan dirinya sebagai Sekda lagi.

“Tapi sampai saat ini, sudah lebih dari 24 jam, SK itu belum juga saya terima berarti saya menganggap bahwa Wali Kota sudah berbohong karena mengatakan bahwa saya di ganti tapi dia tidak berani keluarkan SK pemberhentian saya, ada apa ini,” herannya.

Bandjar pun menilai bahwa cara-cara atau tindakan Wali Kota Tual menunjukkan bahwa dirinya  menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

“Saya ini sudah tuntut SK dari pagi sampai malam tidak juga di keluarkan, apa maksud dia mau mempermalukan orang? Tanda tangan SK kan cuma singkat saja tidak sampai satu menit, kenapa tidak berani tanda tangan? Kalau tidak berani tanda tangan maka  jangan keluarkan pernyataan,” kembali kecamnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tual, Drs. Basri Adlly Bandjar secara resmi dinonaktifkan dari jabatannya sejak Sabtu (22/4).

Tindakan penonaktifan sementara yang dilakukan Wali Kota, Adam Rahayaan S.Ag,M.Si, karena yang
bersangkutan dinilai telah menjatuhkan wibawa kepala daerah saat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Kota Tual, belum lama ini.

Wali Kota yang dikonfirmasi membenarkan penonaktifan Sekda Kota Tual.

"Saya sudah umumkan melalui rapat, terkait penonaktifan sementara yang bersangkutan," cetus Rahayaan, saat dikonfirmasi, Minggu (23/4).

Tindakan tersebut telah dilaporkan ke Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff terkait sikap Sekda Kota  yang menjatuhkan wibawanya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Tual tersebut.

Meski demikian, diakuinya, langkah yang diambilnya bakal mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

"Kalau dinilai penonaktifan Sekda Kota Tual tidak melalui prosedur, itu terserah mereka yang menilai," tukasnya.

(dp-20)

Masyarakat Kei Diajak Mensyukuri Warisan Leluhur

Prosesi pengukuhan Rat Maur Ohoiwut, Kecamatan Kei Besar Utara Timur
Langgur, Dharapos.com
Suku Kei adalah suatu kelompok masyarakat di dalam wilayah integral  bangsa Indonesia yang memiliki tradisi dan kearifan lokal yang masih terpelihara dengan baik serta menjadi saluran harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita tahu bersama, bahwa tradisi serta  adat istiadat Suku Kei telah hidup dan berkembang sejak bertahun-tahun lamanya dan telah terbukti mampu mengatur tatanan  hidup masyarakat untuk lebih baik dan lebih beradab,” ungkap Bupati Maluku Tenggara dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda setempat Ir. L. Retraubun, MBA, M.Si, saat acara pengukuhan Rat Maur Ohoiwut, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, baru-baru ini.

Suku Kei juga memiliki peradaban yang  cukup maju di Indonesia bahkan dikenal di dunia lewat beberapa penelitian ilmiah.

“Kita telah memiliki hukum adat Larwul Ngabal sebelum hukum positif bangsa ini terbentuk. Hal ini membuktikan bahwa leluhur kita memiliki tingkat kecerdasan serta hikmat yang luhur untuk melihat jendela-jendela sosial yang ada, dan mungkin akan ada dan kemudian membentuk regulasi dalam Larwul Ngabal serta sangsi-sangsi atas pelanggaran-pelanggaran yang di buat atau yang akan dibuat,” urainya.

Hal nyata dalam ketiga hukum dalam hukum adat Larwul Ngabal yakni hukum Nafnei, Hanilit dan hukum Hawear Balwirin yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuh pasal.

“Inilah bukti keluhuran tradisi kita sehingga patut kita mensyukuri itu dan berterima kasih kepada leluhur kita yang telah mewariskan kearifan dan kebijakan ini kepada kita sekalian,” ucapnya.

Bupati mencontohkan jika dirinya sangat mengagumi sosok Rat Maur Ohoiwul terdahulu, Johanes Julius Rahail atau akrab dikenal  J. J. Rahail.

“Beliau adalah sosok manusia modern yang bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan bukan saja kearifan lokal Maur Ohoiwut sendiri melainkan kearifan lokal Suku Kei secara umum dalam hukum Larwul Ngabal dan cara hidup Suku Kei. Kita semua harus mencontohi dia,” akuinya.

Satu hal yang menjadi penekanannya adalah setiap orang Kei harus mencintai tradisinya.

“Cinta itu hendaknya dapat diawali dengan pemahaman konkret terhadap tradisi dan kebijaksanaan hidup Suku Kei,” tandasnya.

Pemerintah kabupaten Malra, lanjut Bupati, menyambut baik pengukuhan Leopold Rahail sebagai Rat Maur Ohoiwut.

“Saya mau menegaskan kepada kita semua dalam kesempatan ini bahwa Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara adalah pemerintah atas semua yang hidup di bumi Larwul Ngabal. Bukan pemerintah atas suatu komunitas tertentu atau pemerintah atas suatu kelompok tertentu,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Raschap Maur Ohoiwut adalah Raschap yang besar.

“Jangan hancurkan kebesaran ini dengan keangkuhan, egoisme dan kekerasan hati. Kita semua adalah satu,” cetusnya.

Pemkab juga dalam periode ini sungguh secara tulus hendak menghidupkan kembali karakter budaya Suku Kei guna mendukung pembentukan masyarakat yang bermartabat.

Karena itu, Bupati mengharapkan agar kiranya Rat Maur Ohoiwut yang dikukuhkan dapat dengan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai mitra Pemerintah dalam mengupayakan terbentuknya Orong Kai definitif di seluruh wilayah Maur Ohoiwut.

“Serta mampu menjadi tubuh Pemerintah dalam memfasilitasi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kearifan lokal,” tukasnya.

(dp-20)

Komisi C DPRD Malra Dinilai Tak Punya Komitmen

Yosua Renmaur
Langgur, Dharapos.com
Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dinilai tidak punya komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Faktanya, terlihat saat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Malra, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat bersama kontraktor Hi. Arfa dan perwakilan masyarakt Ohoi Ad.

Dalam keputusannya, akan dilakukan on the spot ke lokasi proyek pembangunan ruas jalan Ad namun kenyataannya hingga saat ini tak juga dilakukan.

“Keputusan ini tidak di follow up, dan saya sendiri tidak tahu alasan mendasar apa yang menyebabkan on the spot tersebut tak juga dilakukan,” heran  Yosua Renmaur yang juga Ketua Dewan Pakar DPD Partai NasDem Malra, saat di konfirmasi, baru-baru ini.

Terhadap persoalan ini, dia mengaku telah melakukan upaya konfirmasi kepada Ketua Komisi C DPRD Malra, Robert Renyaan.

Dan yang bersangkutan mengakui pula sudah melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Koordinator Komisi C DPRD Malra, Hamzah Rahayaan sekaligus meminta SPPD yang diperuntukkan bagi pihak Komisi untuk menindaklanjuti putusan dalam RDP dimaksud.

“Tapi anehnya, hal itu tidak juga diindahkan oleh koordinator Komisi C,” beber Renmaur mengulangi pernyataan Renyaan kepada dirinya.

Padahal, DPRD sebagai representasi rakyat punya otoritas untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Tapi dalam konteks masalah ini, saya menduga ada konspirasi untuk memback-up dan memuluskan kerja kontraktor dan ini bukan soal apa-apanya tapi ini soal konsistensi dan komitmen wakil rakyat yang perlu dipertanyakan,” sesalnya.

Renmaur pun mengingatkan pimpinan Komisi C DPRD Malra untuk bekerja secara profesional agar tidak menimbulkan kekecewaan di hati rakyat.

“Karena selama ini yang menjadi harapan dari rakyat ada di dalam tangan bapak dan ibu Dewan yang terhormat,” imbuhnya.

Renmaur juga mendesak Ketua DPRD Malra untuk segera menyikapi persoalan ini karena sudah disepakati dalam salah satu poin keputusan RDP untuk turun lapangan melihat hasil kerja kontraktor terhadap proyek jalan - jembatan di Kei Besar Utara Barat.

(dp-20)

Gubernur Ajak Anak-anak Muslim di Maluku Belajar Mengaji

Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff saat menyampaikan sambutan pada acara Ambon Menghafal Juz 30, bertepatan dengan Isra Mi'raj, di Islamic Center Ambon, Senin (24/4)
Ambon, Dharapos.com 
Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff mengajak anak-anak Muslim di Maluku untuk belajar mengaji.

Bahkan tak hanya mengaji, orang nomor satu di provinsi Seribu Pulau pun mendorong hingga nanak-anak bisa mengafal surat–surat di Al-Quran, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, biar selamat dunia dan akhirat.

Pernyataan tersebut disampaikannya, pada acara Ambon Menghafal Juz 30, bertepatan dengan Isra Mi'raj, di Islamic Center Ambon, Senin (24/4).

Gubernur juga meyakini, bahwa satu bangsa akan maju jika budi pekerti dari masyarakatnya bagus.

"Seseorang jika agamanya kuat dan budi pekertinya baik, maka bangsanya akan maju. Karena itu dari kecil, anak–anak kita ajarkan budi pekerti yang baik, saling menghormati sesama orang Basudara. Sebab Al-Quran mengajarkan hal demikian," ujarnya.

Karena, orang- orang yang menghafal Al-Quran ternyata cerdas, dan kecerdasannya akan meningkat serta ingatannya akan lebih segar dan kuat.

Meski demikian, diakui Gubernur, penghafal Al-Quran di negeri berjuluk Raja-raja ini masih sangat terbatas.

Hal itu disebakan karena kualitas sumber daya pengajar atau tuan–tuan guru, pesantren dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang fokus untuk aktivitas menghafal Al-Quran masih sangat terbatas.

"Apalagi tantangan wilayah Maluku yang terdiri dari pulau – pulau sehingga menyebabkan pengajaran  soal hafal Al-Quran tidak merata," akuinya.

Olehnya itu, Gubernur menghimbau anak-anak Muslim harus belajar mengaji sejak dini.

Senada dengan Gubernur, Pembina LP TPQ Pulau Ambon, Anna Latuconsina mengakui, ternyata permasalahan di TPQ cukup kompleks.

Mulai dari kualitas guru mengaji, perhatian orang tua terhadap anak, sampai dengan perhatian pemerintah. Baik itu Kementerian Agama maupun Pemda. Namun para guru mengaji tetap menjaga pengabdian mereka.

Hal itu, menurut Latuconsina yang juga anggota DPD RI ini, bisa diukur dari jumlah TPQ yang terus bertambah, walaupun di beberapa tempat ada juga yang tutup karena gurunya pindah atau selesai kuliah.

"Pada sisi lain, pendidikan Al-Quran di mata masyarakat, masih kurang mendapat perhatian, dibandingkan perhatian terhadap pendidikan sekolah umum atau reguler," tuturnya.

Dia menyebutkan, dari data TPQ yang ada di Kota Ambon, ada sejumlah 250 TPQ aktif. Sedangkan di Kecamatan Salahutu dan Leihitu Barat, terdapat sekitar 100 TPQ.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi di TPQ-TPQ maupun pembinaan pendidikan Al-Quran secara menyeluruh, Latuconsina menilai, dibutuhkan gerakan untuk mendorong masyarakat Cinta Quran. Gerakan bersama yang melibatkan Pemerintah, Lembaga TPQ, Guru Mengaji, dan terutama masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua panitia pelaksana, yang juga Ketua LP-TPQ Pulau Ambon, Fuad Mahfud Asuz menyatakan, kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya. Peserta Ambon Menghafal Juz 30 ini berasal dari perwakilan TPQ dan sekolah di Pulau Ambon, termasuk dari Kecamatan Leihitu dan Salahutu.

“Ambon menghafal Juz 30 diikuti oleh para santri/santriwati kurang lebih 700 orang. Mereka sudah mengikuti tes.Yang belum ikut tes masih sekitar 2.000 santri,karena kendala jangkauan wilayah sehingga kami batasi peserta. Penghafalan ini sama maknanya dengan mewisudakan anak-anak ini,” ujar Fuad.

(dp-19)

Bandjar Nilai Cara Penonaktifan Dirinya Tak Fair

Drs. Basri Adlly Bandjar
Tual, Dharapos.com
Sekretaris Daerah Kota Tual, Drs. Basri Adlly Bandjar secara resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya sejak Sabtu (22/4).

Tindakan penonaktifan sementara yang dilakukan Wali Kota, Adam Rahayaan S.Ag,M.Si, karena yang bersangkutan dinilai telah menjatuhkan wibawa kepala daerah saat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Kota Tual, belum lama ini.

Drs. Basri A. Banjar yang dikonfirmasi terkait informasi tersebut membenarkan penonaktifan dirinya yang dilakukan oleh Wali Kota Tual sejak Sabtu (22/4).

"Sejak Sabtu kemarin, dan Wali Kota telah menyampaikan secara resmi di depan semua pimpinan SKPD," terangnya.

Bandjar kemudian membeberkan, terkait apa yang menjadi pemicu awal hingga berujung pada tindakan penonaktifan dirinya sebagai Sekda Kota Tual.

“Saat itu saya mencetak dan membagikan kalender. Dan ternyata dari sinilah sebenarnya yang menjadi pemicu awalnya karena ada kesan Wali Kota ketakutan apalagi jelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Tual pada tahun 2018 mendatang. Walaupun dalam pembuatan kalender itu saya tidak catumkan nama saya sebagai bakal Calon Wali Kota Tual,” bebernya.

Tak lama kemudian, lanjut Bandjar, Wali Kota Tual kembali menuding dirinya bagaikan “duri dalam daging” bahkan menuduh dirinya sudah tak searah kepala daerah.

"Padahal kalau mau jujur, sebenarnya Wali Kota sendiri yang membelokan arah itu mulai sejak saya cetak kalender, " lanjutnya.

Diakui Bandjar, meski dinilai seperti itu, namun dirinya enggan menanggapi pernyataan tersebut bahkan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Sekda seperti biasanya sampai kemudian dinonaktifkan Wali Kota pada Sabtu (22/4).

Menanggapi keputusan tersebut, Bandjar mengaku tak mempersoalkannya.

“Saya ini sedikit pun tidak merasa rugi kalau saya diberhentikan dari jabatan itu karena selama menjabat saya tidak pernah mengambil untung dari jabatan itu, nggak ada itu. Saya menjabat, juga saya kerja dan di bayar karena melakukan tugas dan itu biasa karena Undang-undang mengatur hal itu,” cetus Bandjar.

Meski demikian, ia menilai bahwa tindakan penonaktifan dirinya dilakukan dengan cara yang tidak fair.

“Saya tidak mempersoalkan mau angkat siapa saja terserah, cuma caranya itu yang tidak fair,” sesalnya.

Pasalnya, terkait persoalan waktu Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Tual belum lama ini, Bandjar menegaskan bahwa apa yang disampaikannya saat itu sesuai fakta yang terjadi.

“Wali Kota merasa saya menelanjangi dia, padahal tidak. Karena saya menjawab seperti apa adanya sesuai fakta bahwa dia menghukum orang tanpa melalui prosedur,” terangnya.

Aturannya, pertama yang harus dilakukan berupa teguran lisan, kemudian tertulis dan pernyataan tidak puas jika tetap tidak diindahkan.

“Kalau masih melawan lagi baru dibentuk tim pemeriksa lalu diperiksa. Kalau terbukti dia bersalah lalu dihukum. Tapi kalau dia tidak bersalah lalu juga di hukum, itu sama saja seperti tidak ada aturan di negara ini, seenaknya saja kita mengambil keputusan,” kecamnya.

Bandjar juga sempat menyinggung soal penonaktifan dirinya yang bukan menjadi kewenangan kepala daerah.

"Harus melalui tahapan yang sifatnya teguran lisan, pernyataan tertulis dan menurunkan pangkat tetapi dalam mekanisme untuk pemberhentian dan finalnya itu harus melalui persetujuan Gubernur. Tetapi kalau Wali Kota mengambil langkah-langkah seperti ini, berarti dia mengambil kewenangan Gubernur Maluku," tukasnya.

Sementara, Wali Kota Adam Rahayaan, yang dikonfirmasi membenarkan penonaktifan Sekda Kota Tual.

"Saya sudah umumkan melalui rapat, terkait penonaktifan sementara yang bersangkutan," cetusnya, saat dikonfirmasi, Minggu (23/4).

Bahkan, tindakan  tersebut telah dilaporkan ke Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff terkait sikap Sekda Kota  yang menjatuhkan wibawanya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Tual tersebut.

Meski demikian, diakuinya, langkah yang diambilnya bakal mendapat respon atau tanggapan dari berbagai pihak.

"Kalau dinilai penonaktifan Sekda Kota Tual tidak melalui prosedur, itu terserah mereka yang menilai," tukasnya.

(dp-20)

Waktu Dekat, Korupsi DD - ADD Urimessing Masuk Institusi Penegak Hukum

Pembuatan tungku hidrant di Dusun Mahia yang tak tertera dalam RAB DD-ADD Negeri Urimessing TA 2016
Ambon, Dharapos.com 
Warga masyarakat Urimessing dalam waktu dekat, siap memasukan laporan resmi indikasi korupsi atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 1,5 Miliar di Pemerintah negeri tersebut ke institusi penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan warga Urimessing, Isak Parera pasca investigasi lapangan yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat setempat bersama wartawan terkait realisasi penggunaan DD dan ADD TA 2016 di 5 Dusun yang masuk wilayah Pemerintah Negeri Urimessing.

Ke 5 dusun tersebut masing-masing Kusu-kusu, Mahia, Tuni, Seri dan Siwang.

“Data-data yang akan dijadikan sebagai barang bukti laporan sudah saya dan teman-teman siapkan. Jadi, tinggal melengkapi satu berkas lagi baru kita masukan secara resmi ke pihak penegak hukum,” urainya saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Parera juga memastikan, rincian kerugian negara telah disiapkan secara lengkap khusus untuk program-program yang tidak ada realisasinya di lapangan alias fiktif maupun yang pelaksanaannya tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) DD dan ADD TA 2016.

“Dari kalkulasi kami kerugian negara mencapai 500 juta rupiah lebih tapi itu baru nilai kasar karena belum mencakup keseluruhan,” bebernya.

Parera kemudian mencontohkan beberapa item kegiatan yang masuk kategori fiktif menurut investigasi pihaknya.

Diantaranya, mesin motor tempel  sebanyak 5 unit, harga per unitnya Rp 22.928.000,- dengan total harga Rp 115.440.000,-  sudah termasuk biaya transportasi sebesar Rp 800 ribu yang diperuntukkan bagi warga Seri dan Mahia.

“Hingga hari ini, 5 unit motor tempel ini tidak ada alias fiktif,” rincinya.

Kemudian, item kegiatan berupa pengadaan sapi 3 pasang sebanyak 6 ekor dengan total harga Rp 41.187.000,- itu pun sudah termasuk biaya transportasi sebesar Rp 900 ribu.

Selanjutnya, item kegiatan berupa pengadaan Muhabet yang diperuntukkan bagi 10 kelompok dengan total harga Rp 80.915.000,- sudah mencakup seluruh jenis peralatan dan biaya transportasi serta item kegiatan berupa pembuatan jembatan sebanyak 5 buah dengan total harga Rp 59.850.000,- yang juga tidak ditemukan realisasi fisik di lapangan.

“Tiga item kegiatan ini masing-masing pengadaan 3 pasang sapi, Muhabet dan jembatan 5 buah sampai hari ini juga tidak pernah ada realisasinya alias fiktif dan telah kita pastikan di lapangan,” tegas Parera.

Dari 4 alat bukti tersebut, total kerugian negara bisa diketahui bersama sebesar Rp. 297.392.000,-

“Ini baru sebagian yang memang saya dan teman-teman bersama wartawan sudah pastikan di lapangan kalau tak ada bukti fisiknya padahal terinci dengan jelas di RAB Negeri Urimessing TA 2016,” bebernya.

Berikut pula dalam laporan nanti, Parera memastikan rincian penyelewengan lainnya yang akan disertakan hingga total kerugian yang akan dilaporkan sebesar Rp 574.014.250,-

“Sementara bukti lainnya berupa foto dan video baik lokasi proyek maupun pernyataan pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam setiap item yang dimaksud seperti Kepala Dusun, RT hingga warga masyarakat sekitar termasuk yang terlibat langsung mengerjakan proyek-proyek di maksud termasuk kuitansi pembelanjaan bahan,” rincinya.

Parera kembali memastikan bahwa pihaknya sangat serius untuk menuntaskan persoalan ini.

“Kami tidak pernah main-main dalam hal ini karena sudah terlalu lama masyarakat dibodohi-bodohi sementara oknum-oknum di kantor negeri dan kroni-kroni mereka begitu asyik menikmati uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka,” kecamnya.

Pada kesempatan tersebut Parera juga membeberkan belasan oknum yang akan dilaporkan penegak hukum tanpa menyebutkan nama.

“Karena korupsi ini dilakukan secara berjamaah jadi belasan orang yang akan dilaporkan di sini mulai dari oknum-oknum di kantor negeri sampai kepada mereka-mereka yang menjadi kepanjangan tangan pihak negeri dalam mengatur proyek di setiap dusun,” tukasnya.

(dp-16)

Top