Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku telah menggelar Sosialisasi terkait strategi mencapai opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD laporan Kota Tual tahun 2014 dan implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
 |
| Logo BPKP |
Penjabat Walikota Tual, Drs. Semmy Risambessy dalam arahan menjelaskan kedatangan ketua BPKP di kota Tual adalah melakukan sosialisasi strategi mencapai opini WTP guna menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan di Maluku supaya menjadi yang baik.
“Ini kesempatan yang baik dan kepada SKPD yang bermasalah agar dikoordinasikan dengan BPKP sehingga ada solusi atau jalan keluarnya. Pada saat BPKP melakukan pemeriksaan baik ada temuan dan tidak, kita bisa minimalisir hal tersebut,” ungkapnya.
Dilaksanakannya sosialisasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut, jelas Risambessy, adalah dalam rangka mempersiapkan berbagai strategi menuju opini WTP terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah.
Sementara itu, ketua BPKP Perwakilan Maluku, Abdul Aziz dalam penyampaian materinya menegaskan bahwa masalah yang menjadi momok di kota Tual hingga sekarang ini adalah aset.
“Sedangkan masalah korupsi yang terjadi sering kali disebabkan hanya karena beberapa faktor yaitu laporan yang tidak wajar dan tidak memahami pengelolaan barang dan jasa degan baik, sekaligus dalam menyusun laporan keuangan,” terangnya.
Ditambahkan Aziz, bahwa kegiatan sosialisasi tersebut adalah upaya BPKP untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
“Kedatangan kami kesini (Tual-red) adalah untuk menyusun laporan terkait keuangan daerah, guna mendapatkan opini dari BPK dan kalau masih membutuhkan BPKP maka dapat berhubungan langsung dengan kami melalui fax atau datang di kantor BPKP Maluku di Ambon,” tutupnya.
(obm)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar