Gubernur Assagaff Janji Perhatikan Infrastruktur Di Malra

Ir. Said Assagaff

Langgur, Dharapos.com  Pemerintah Provinsi Maluku berjanji akan memperhatikan pembangunan di kabupaten   Maluku Tenggara (Malra), terutama  masalah infrastruktur, seperti  jembatan dan jalan raya  yang belum di bangun maupun yang sudah di bangun dan akan di lanjutkan, serta yang sudah di bangun, namun mengalami kerusakan karena termakan usia.

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff saat melakukan Panen Raya Embal Kelompok Tani dari Ohoi Dian Darat dan peresmian  pasar Gantung di jembatan antara Ohoi  Dian Darat dan Dian Pulau, pekan lalu.

Menurutnya, perhatiannya di Kabupaten Malra bukan saja karena sebagai Gubernur Maluku yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, namun disebabkan dirinya  sekarang  sudah menjadi orang Kei, setelah di kukuhkan oleh Dewan Adat Rat Ur Siuw Rat Loor Lim Kepulauan Kei, Kabupaten Malra dan Kota Tual, belum lama ini, di kediaman Raja Bomaf Abdul Hamid Rahayaan.

”Jadi saya sudah jadi orang Kei, saya akan memperhatikan pembangunan di sini (Malra-red), terutama jembatan dan jalan, jalan tani akan tetap kita bangun, serta jembatan antara Dian Pulau dan Dian Darat.
Begitu pula jembatan kuning yang ada di ohoi Dian pulau, serta rehab jembatan Fair dan beberapa jalan dan jembatan di Kei Besar,” janji Gubernur.

Dikatakan, pembangunan jembatan Dian dan Fair akan menelan anggaran puluhan miliar rupiah dan akan dikerjakan pada tahun 2015 mendatang.

”Anggarannya sudah ada jadi tahun 2015 akan di kerjakan dengan biaya puluhan miliar, perencanaannya sudah oke tinggal menunggu waktu saja untuk dikerjakan,” kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Promal, Ismail Husemau mengakui jembatan Fair yang baru, hingga saat ini belum bisa di kerjakan. Hal ini di sebabkan karena belum ada proses  penyelesaian lahan antara  warga Ohoi Letman dan  Desa Tual (Raja Tual-red).

”Jembatan Fair yang baru perencanaan dan anggarannya juga sudah ada, tinggal dikerjakan saja, namun hingga saat ini belum di kerjakan karena belum ada penyelesaian lahan tanah antara warga yang bersengketa,” jelasnya.
 
(iwan)