Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin saat memimpin rakoor
Ambon, Dharapos.com - Pemerintah Pusat memberikan perhatian
serius terhadap penanggulangan kemiskinan, terutama di tujuh provinsi, yang
memiliki presentasi tertinggi, yaitu Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Di Maluku, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 97.747
jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat
dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin
ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan
ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa; Kabupaten
Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan
penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan
tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem
14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan
ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa.
Hal inilah yang melatarbelakangi Wakil Presiden, K.H Ma’ruf
Amin berkunjung ke negeri para raja-raja ini.
Dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Murad Ismail bersama
Bupati 5 Kabupaten di Maluku, dilantai tujuh kantor Gubernur, rabu
(13/10/2021), Wapres menekankan dalam penanggulangan kemiskinan bukan hanya
dari sisi anggaran, melainkan konvergensi program.
Oleh karena itu Wapres mengarahkan agar konvergensi program
harus dilakukan dengan segera. Dalam hal ini upaya untuk memastikan agar
seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan,
penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju
pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target
masyarakat yang berhak.
Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden yang telah
menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan
target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024,
maka mulai pada tahun 2021 telah ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7
provinsi, yang khusus untuk Provinsi Maluku iyalah ditetapkan lima kabupaten
prioritas yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku
Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.
"Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku tersebut,
serta seluruh 35 Kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021 ini
didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem,
tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah
tersebut,"ucapnya.
Dari sisi anggaran, Pemerintah menguncurkan untuk
perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem
jumlahnya cukup besar baik dari APBN, maupun APBD Provinsi dan Kabupaten
mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Selain itu, dalam tahun 2021 yang tinggal kurang 3 bulan
lagi, akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga
miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Maluku dengan menggunakan data yang
tersedia. Untuk program khusus di sisa waktu tahun 2021 ini, Pemerntah akan
menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa, untuk
memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten
prioritas ini.
"Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut,
isu anggaran bukan utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem, tetapi bagaimana
memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut, baik
program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat
diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten
prioritas tahun 2021 tersebut," pintanya.
Menanggapi arahan Wapres, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian menjelaskan, terkait data telah dilakukan pendataan rumah tangga
miskin ekstrem dengan metode by name by address.
Sedangkan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi
daerah-daerah prioritas di Provinsi Maluku, Tito menyarankan dua hal.
Pertama, mengingat Maluku merupakan provinsi dengan
kapasitas fiskal rendah dimana lebih banyak dihabiskan untuk belanja kebutuhan
daerah, maka perlu dukungan anggaran dari pusat untuk membantu daerah membuat
program-progam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Kedua, kondisi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan
sehingga akses antara satu wilayah ke wilayah lain tidak kondusif, diperlukan
dukungan infrastuktur. Hal ini akan memudahkan transportasi logistik antar
wilayah sehingga meningkatkan produktivitas penduduk.
“Untuk mendukung infrastruktur di Provinsi Maluku, kami akan
melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR,” ucap Tito.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan
penyebab permasalahan penduduk miskin adalah kemampuan fiskal daerah yang
rendah, konektivitas antar wilayah yang sulit, dan pendapatan masyarakat yang
rendah.
Murad mengungkapkan, telah dilakukan berbagai strategi untuk
menyelesaikan masalah tersebut di antaranya, bantuan kartu maluku cerdas dan
beasiswa untuk pelajar miskin, kartu maluku sehat, potong pele stunting,
pemberdayaan UMKM dan pembangunan prasarana.
“Kami juga telah membuat inovasi dengan membangun Rumah
Basudara Sejahtera” dan “Manggurebe Bangun Desa,” jelasnya.
(dp-20/19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar