Bupati KKT Imbau Warga Dukung Penyelenggara Pemilu

Bupati KKT Petrus Fatlolon

Saumlaki, Dharapos.com - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menghimbau kepada seluruh elit politik dan segenap masyarakat wilayah itu untuk mendukung penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan pelaksanaan proses pencoblosan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami penundaan pasca pelaksanaan pungut-hitung 17 April 2019 lalu.

Imbauan Bupati itu menyusul adanya kekecewaan masyarakat dan elit politik di daerah terkait penundaan pencoblosan di 20 TPS yang tersebar di Kelurahan Saumlaki dan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan akibat keterlambatan pengiriman logistik Pemilu.

"Saya menilai keterlambatan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT, red) hingga penundaan pencoblosan di sejumlah TPS dikarenakan ada proses pergantian komisioner KPUD yang interval waktunya paling dekat dengan Pemilu," nilainya mengawali perbincangan dengan wartawan di kediamannya, baru-baru ini.

Dikatakan, berdasarkan pantauan, setelah KPUD melakukan sortir surat suara, ada sekitar 19 ribu surat suara yang rusak.

Kemudian, setelah KPUD melakukan pencetakan ulang surat suara, ternyata sudah tidak bisa dicetak di Makassar melainkan di Surabaya.

Perubahan ini tentu berpengaruh pada proses pengiriman karena transportasi dari Surabaya ke Saumlaki terkendala sehingga baru tiba di Saumlaki tanggal 16 April 2019 atau sehari sebelum Pemilu.

Hal tersebut sangat berpengaruh karena pelipatan surat suara dan penyortiran logistik lainnya itu membutuhkan waktu.

"Saya kira dengan kondisi yang terjadi ada 17 TPS di kelurahan Saumlaki dan 3 TPS di desa Lermatang yang mengalami penundaan ini tidak patut untuk kita saling menyalahkan penyelenggara tetapi kita semua harus membantu," imbuhnya.

Pemda KKT semenjak 2 minggu sebelum Pemilu, telah melakukan rapat koordinasi bersama KPUD dengan melibatkan Bawaslu dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Bahkan, pertemuan terakhir malah dilakukan pada 16 April 2019 atau sehari sebelum pelaksanaan pungut hitung.

Pihak KPUD yang hadir saat itu memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu tetap terlaksana sesuai jadwal yakni pada 17 April 2019.

"Dan kami pun memastikan bahwa siap mendukung pelaksanaan Pemilu jika ada kendala baik itu transportasi darat maupun laut. Bahkan Pemerintah daerah juga siap mencarter pesawat jika dibutuhkan. Nah, tentu saja tentang kebutuhan ini harus diminta melalui surat resmi oleh penyelenggara kepada Pemerintah KKT. Tapi karena ini sudah terjadi maka jangan kita salahkan satu dengan yang lain," sambungnya.

Bupati menyayangkan adanya tudingan terhadap Pemda yang terkesan "diam" saat terjadi proses penundaan ini.

Dia memastikan telah ada dukungan dan upaya yang dilakukan oleh Pemkab KKT bersama TNI-Polri dan FKPD termasuk terlibat dalam pelipatan dan penyortiran hingga mempercepat proses distribusi logistik Pemilu ke TPS.

"Nggak usah ada tokoh yang memberikan statement bahwa ini merupakan kejahatan demokrasi karena pernyataan semacam itu nanti membingungkan masyarakat dan sifatnya provokatif," tegasnya.

Bupati memastikan akan ada upaya yang dilakukan lebih lanjut dengan penyelenggara Pemilu di daerah tersebut untuk memperlancar proses pungut-hitung di sejumlah TPS yang belum menyelenggarakan pemilihan.

Tentang upaya yang dilakukan itu telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi dengan melibatkan FKPD tanggal 18 April 2019.

(dp-18)