Inspektorat Malra Dinilai Sengaja Tutup Mata atas Aksi Penyelewengan DD - ADD

Ilustrasi Dana Desa

Langgur, Dharapos.com
Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari desa atau kampung demi menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia patut diapresiasi.

Terhitung triliunan rupiah Dana Desa (DD) telah dikucurkan Pemerintah pusat demi memenuhi target tersebut. Belum lagi, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD setempat.

Sayangnya, niat membangun yang di gadang-gadang orang nomor satu di republik ini tak dijadikan pemicu semangat bagi jajaran di tingkat desa/kampung tetapi oleh sebagian pihak malah dijadikan lahan untuk mengeruk untung yang sebesar-besarnya.

Tak tanggung-tanggung, aksi sunat besar-besaran terhadap dana ratusan juta hingga miliaran rupiah pun terjadi dimana-mana alias merata di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku.

Salah satunya terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dengan indikasi melibatkan perangkat desa, Inspektorat hingga aparat pada instansi terkait yang dipercayakan menyalurkan DD - ADD.

Pihak Inspektorat selaku pemeriksa yang seharusnya menjadi penentu keakuratan data pun malah terlihat jelas sengaja menutup mata atas penyelewengan ini bahkan ikut ambil bagian menikmatinya.

Sebagaimana pantauan di lapangan, tak terhitung jumlah pekerjaan proyek infrastruktur hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah desa khususnya pada sejumlah kecamatan di Kei Besar nyaris tak berjalan sesuai aturan bahkan dipastikan tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kerahasiaan oknum perangkat desa baik Kepala Desa, Sekretaris maupun Bendahara menyimpan rapat-rapat RAB DD – ADD setempat dengan secara sengaja tak membuatnya dalam bentuk baliho turut pula menegaskan indikasi penyelewengan tersebut.

Parahnya lagi, ambisi para oknum aparatur pemerintah di sejumlah instansi terkait turut pula mendukung aksi sunat besar-besaran DD - ADD yang jika ditotalkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Salah satu bukti kuat, adalah lolosnya laporan penggunaan anggaran oleh pihak Pemerintah desa saat melalui tahap verifikasi di tingkat Inspektorat hingga berujung pada pencairan DD – ADD padahal bisa dipastikan bahwa laporan tersebut palsu alias sarat rekayasa.

Kepada Dhara Pos, tokoh muda setempat yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku jika proyek infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran DD seperti pembangunan jalan setapak, instalasi jaringan air bersih dan bak air, talud, jembatan dan MCK maupun beberapa proyek lainnya, rata-rata dananya disunat baik belanja modal maupun upah kerja.

“Yang kami pantau rata-rata proyeknya ada tapi tidak sesuai RAB karena ukurannya tak sesuai dengan yang tertera ataupun bahan yang digunakan,” akuinya, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, baru-baru ini.

Sumber mencontohkan, seperti dalam pekerjaan jalan setapak dimana ukuran yang tertera pada RAB tertulis 300 - 350 meter namun setelah diukur hasil pekerjaannya ternyata hanya mencapai 150–200 meter. Bahkan ada yang sama sekali tidak dikerjakan alias fiktif atau modusnya dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

Aksi sunat juga terjadi pada realisasi pembayaran ongkos kerja yang rata-rata pembayarannya tak sesuai RAB.

“Fakta ini terjadi merata pada seluruh pekerjaan proyek yang bersumber dari DD dan ADD di Kabupaten Maluku Tenggara begitu pula dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya  seperti pengadaan bibit atau anakan, hewan ternak dan lain sebagainya meski ada pendamping sekalipun,” beber sumber.

Makanya, ia mengaku heran kenapa DD – ADD bisa cair mulus tanpa terkendala apa pun padahal realisasi fisik pekerjaan di lapangan jauh dari target 100 persen atau tak sesuai rincian RAB.

Ia kemudian menyebutkan nama desa yang sempat dipantaunya seperti Wearnat, Sirbante dan sejumlah desa lainnya yang jelas-jelas terindikasi penyelewengan DD - ADD.

“Masa desa-desa ini maupun yang lainnya, DD – ADD nya bisa cair mulus tanpa terkendala apapun sementara realisasi pekerjaan di lapangan jauh dari target? Siapa yang bermain di balik ini, mereka pakai bukti dari mana,” herannya.

Sumber pun memastikan adanya modus kongkalikong antara perangkat desa, serta oknum di Inspektorat maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa setempat guna memuluskan pencarian DD – ADD setiap tahunnya.

Pengakuan sejumlah perangkat desa hingga warga masyarakat yang sempat diklarifikasi terkait modus tersebut membenarkan hal itu.

“Mereka mengaku harus menyetor belasan juta untuk memuluskan proses pencairan. Jadi, Bapak bisa bayangkan satu desa atau Ohio setor Rp10 – 15 juta untuk setiap pencairan DD – ADD dan kalau dikalikan dengan ratusan desa maka bisa dibayangkan berapa miliar uang yang dikeruk dari bisnis ini,” bebernya lagi.

Sumber juga menilai jika aksi OTT yang dirancang terhadap salah satu anggota LSM PKN beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari strategi untuk menutupi kejahatan terselubung dari para “Mafia DD-ADD” di Malra dengan sebuah rekayasa pengalihan agar tak terungkap ke publik.

“Saya kira ini masalah waktu saja, karena mereka-mereka yang bermain dibalik penyaluran dan penggunaan DD – ADD demi mengeruk untung yang besar bakal terungkap juga,” tandasnya optimis.

Sumber juga mendorong perangkat dan masyarakat di desa untuk terlibat dalam pengungkapan penyelewengan DD dan ADD di wilayahnya serta dukungan media memback-upnya melalui dokumen investigasi lapangan baik secara dokumentasi foto, audio dan video.

“Tidak perlu takut, karena hanya dengan cara seperti ini, akan mengungkap semua aksi kejahatan di desa,” tukasnya.

(dp-40)