Komitmen Maluku Pusat Maritim, Pempus Anggarkan Rp300 Miliar

Jakarta, Dharapos.com : Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai pusat bidang maritim dengan menganggarkan Rp300 Miliar hingga Rp400 Miliar dan 250 kapal.

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat membangun Maluku sebagai sumber daya terbesar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran Rp 300 hingga Rp 400 miliar untuk tahun 2017.  Selain itu, KKP menyediakan 250 kapal berbobot 5-10 GT," kata Susi Pudjiastuti saat memberikan materi tentang pengembangan SDM bagi sektor Perikanan dan Kelautan di Maluku dalam seminar nasional, Road to HPN 2017 Maluku dengan tema, Peran Pers dan Revitalisasi Kekuatan Maritim di Provinsi Maluku, Kamis (22/9) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Susi tidak menjelaskan lebih detil kegunaan dana sebesar Rp300 Miliar hingga Rp400 Miliar tersebut. Dia hanya mengungkapkan bahwa industri pengalengan ikan tidak cocok dikembangkan di Maluku, karena akan sangat mengurangi harga dari ikan tersebut. Potensi ikan yang dimiliki cukup baik, seperti tuna yang harganya tinggi jika diekspor masih segar atau diinginkan.

Lebih lanjut, untuk memaksimalkan potensi perikanan di Maluku, Susi mengatakan siap membantu memindahkan nelayan yang biasa mencari ikan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke Maluku.

Hanya saja, Susi menegaskan ada aturan yang harus ditaati. Di antaranya, adalah tidak lagi menggunakan kapal cantrang melainkan menggunakan kapal dengan spesifikasi jaring gillnet. Selain itu, tidak menggunakan kapal besar yang dalam sehari mampu menangkap ikan sebanyak 1.700 ton.

Susi mengatakan, Provinsi Maluku dan Papua selama ini menjadi pemasok ikan nasional yang cukup besar tetapi tidak membawa kontribusi bagi daerah dan negara, karena dieksploitasi dan harus dipagari dengan aturan sehingga menambah potensi ikan.

"Karena itu, kebijakan moratorium kapal-kapal asing adalah tepat. Ini untuk memerangi illegal fishing," ujar Susi. .

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku perlu ditingkatkan supaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.

"Kami sementara bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon  dan Unpatti untuk menjalankan Pendidikan Diluar Daerah untuk memenuhi kebutuhan Blok Masela," ujarnya.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam paparannya menyangkut pengembangan SDM bagi sektor Perikanan dan Kelautan di Maluku mengakui, infrastruktur di Maluku masih kurang. Ia berharap, melalui HPN 2017 isu-isu pembangunan di Provinsi Maluku dapat dibawa ke tingkat nasional.

Ketua Panitia HPN 2017, Muhammad Ihsan mengatakan, HPN 2017 di Maluku sebagai momentum untuk membangkitkan kejayaan Maluku yang berbasis pada potensi kekayaan maritim dan SDA.

Karena itu, tujuan seminar nasional yang digelar adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembangunan SDM dan meningkatkan dan mengembangkan aktivitas perekonomian pada sektor maritim di wilayah Maluku.