Dewan Minta Disppora SBB Benahi Sistem Layanan Pendidikan

Ilustrasi Pendidikan

Piru, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat (SBB) dituntut untuk melakukan pembenahan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal inilah yang dinilai sejumlah pihak belum dilakukan Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disppora) SBB.

“Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam memenuhinya maka dibutuhkan pemerataan pendidikan di semua aspek, baik itu pemerataan sistem belajar mengajar maupun pelayanan administrasi. Hal inilah yang belum terlaksana secara baik pada dunia pendidikan di SBB,” terang Sekretaris Komisi C DPRD SBB, Abu Silawane kepada wartawan di kantor Bupati SBB, belum lama ini.

Menurutnya, pendidikan saat ini seperti ibarat alat investasi jangka panjang yang harus ditata dan dipersiapkan sebaik mungkin demi tercapainya sebuah kompetensi yakni perpaduan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan.

“Buruknya layanan sistem pendidikan yang terjadi di SBB selama ini, telah berdampak negatif terhadap kualitas anak didik di daerah ini,” urainya.

Silawane mencontohkan di tahun 2014-2015, capaian tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan menengah atas untuk semua Kabupaten/kota di Maluku, yang paling terendah adalah Kabupaten SBB.

Selain itu, lanjut dia, yang jadi sorotan hingga saat ini terkait adanya pencanangan pendidikan gratis untuk para siswa oleh Bupati Jacobus Puttilehalat yang telah dirumuskan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) sejak 2011 lalu. Namun faktanya, hal itu tidak dijalankan sama sekali.

Hal itu terbukt dengan masih adanya pungutan dari  siswa sebesar Rp.300 - 500 ribu di setiap proses pelaksanaan ujian Nasional. Dan itu berlaku di semua jenjang pendidikan menengah atas yang terdapat di SBB.

“Kami dari komisi yang membidangi pendidikan, sangat menyayangkan adanya praktek pungut-memungut tersebut yang dilakukan atas instruksi dari dinas yang katanya untuk menambah anggaran opersional ujian. Padahal kan sudah ada Perda pendidikan gratis, belum lagi bantuan dana BOS. Kami khawatir hal ini juga akan berdampak buruk terhadap pendidikan moralitas di daerah ini,” kecamnya.

Atas semua itu, Silawane meminta, kepada kepala Dinas Disdikppora SBB yang baru, Siane Puttileihalat agar layanan sistem pendidikan yang berlaku di SBB saat ini segerah dibenahi.

(dp-26)