News Ticker

Menpan Dukung Maluku Sebagai Poros Maritim

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mendukung Maluku sebagai poros maritim Indonesia Timur.
Share it:
Ambon, Dharapos.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mendukung Maluku sebagai poros maritim Indonesia Timur.

Yuddy Chrisnandi
"Saya mendukung sepenuhnya, dan saya akan laporkan hal ini kepada bapak Presiden," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/1) disela-sela kunjungan kerjanya di Ambon.

Dikatakan Menpan, sesuai ungkapan Gubernur Maluku jalur logistik pembangunan poros maritim, selama ini tidak melewati Maluku, melainkan dari Makassar langsung ke Sorong.

"Hal ini sudah diprotes oleh Gubernur kepada Presiden, dan bapak Presiden mengatakan sudah seharusnya ada. Nanti saya akan mengingatkan bapak Presiden untuk tidak lupa memasukannya dalam master pland percepatan pembangunan di Bappenas," ucapnya.

Pada prinsipnya, dirinya mendukung Maluku sebagai poros maritim.

Masyarakat Jangan Diprovokasi

Sementara itu, pemasangan sasi (segel) adat terhadap instansi Pemerintah di kota Tual hingga saat ini masih terus berlangsung. Sasi tersebut berdampak pada jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Menyikapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada masyarakat Tual untuk mematuhi aturan yang berlaku.

"Hukum harus ditegakan, tidak boleh ditebang pilih. Selama proses hukum dikenakan seseorang, maka semua harus mematuhinya," ujar Menpan.

Menurutnya, jika sampai saat ini masyarakat masih mengambil ahli roda pemerintahan, maka tentu ada yang tidak beres, dan patut dipertanyakan.

“Dalam artian, aksi yang dilakukan masyarakat pasti didukung oleh orang yang punya pamor besar di daerah tersebut,” ungkap Menpan.

Untuk itu, orang tersebut harus memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat, bukan malah memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal salah, yang nantinya menganggu pelayanan publik.

"Kalau sudah ada Plt, maka seluruh perangkat pemerintah dalam hal ini TNI/Polri, SKPD, Legislatif dan seluruh masyarakat Tual harus memberikan dukungan, dalam menjalankan roda pemerintahan," imbuhnya.

(rr)
Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi