Gubernur Minta Pimpinan SKPD Harus Merakyat

Papua, Dharapos.com
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH selalu menekankan kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkup Provinsi Papua agar dalam kepemimpinannya harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Mungkin lebih teknisnya pada tingkat SKPD, agar gaya  kepemimpinan melayani rakyat, mendengarkan dan kemudian mengeksekusi dalam tanda kutip kebijakan-kebijakan yang disampaikan
Gubernur harus dilakukan,”kata Gubernur Papua yang disampaikan melalui Juru Bicaranya Lamadi De Lamato kepada wartawan di Press Room, Kantor Gubernur Papua Dok II – Jayapura, Senin (19/1).

Lamadi De Lamato

Dikatakannya, pada saat penyerahan DPA SKPD Provinsi pada akhir tahun 2014 lalu, hanya empat SKPD yang sukses membuat laporan keuangan dari sekian puluh SKPD di lingkungan Pemprov Papua.

“Ini pertanda ada masalah di tingkat kepemimpinan. Hal ini yang sama juga pernah disampaikan oleh
Presiden Joko Widodo bahwa kepemimpinan yang merakyat dan mendengarkan langsung aspirasi itu harus dilakukan oleh Pemerintah daerah,”jelasnya.

Lebih lanjut, kata Lamadi, gaya kepemimpinan SKPD yang merakyat untuk Pemerintah bisa mengetahui apa keinginan atau yang diharapkan oleh masyarakat Papua.

“SKPD harus mengkomunikasikan dengan rakyat secara baik,”tambahnya.
Selain itu, diharapkan setiap instansi Pemerintah dituntut harus membangun komunikasi yang baik mulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat SKPD di Kabupaten/Kota. “Hanya dengan cara itu menurut Presiden. Indonesia dapat membangun dan bisa menjadi Negara yang makmur,”tandasnya.

Selanjutnya, jelas Jubir Gubernur Papua, pada pertemuan Presiden Jokowi dan Gubernur Papua yang berlangsung di Biak saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, Presiden mencontohkan beberapa Negara yang tidak mempunyai sumber daya alam yang bagus. Namun bisa makmur negaranya seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura.

“Kenapa Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, pada era tahun 70an-80an Indonesia pernah unggul pada sektor Migas yang sempat booming. Tetapi ternyata itu tidak memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ucap Lamadi


Dikatakan, ada kesamaan antara pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH terkait pentingnya kepemimpinan SKPD dalam melihat masalah yang ada di masyarakat Indonesia.

Masih Ada SKPD Yang Tidak Melaksanakan Arahan Gubernur

Sementara itu, ungkap Lamadi, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Papua sampai saat ini tidak melaksanakan instruksi atau arahan dari Gubernur Papua terkait dengan hal-hal penting yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi, red) untuk di kaji kembali.

Dikatakannya, Perdasi yang perlu dikaji kembali seperti Peraturan Daerah Provinsi Papua No.11 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Secretariat Daerah dari Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.

Selain itu, kata Lamadi, ada juga Peraturan Daerah No.12 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja
Dinas Provinsi Papua, kemudian Perda No.13 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

“Gubernur beberapa kali menekankan agar ini betul - betul diperhatikan, karena disinyalir pada beberapa SKPD yang ada di Provinsi Papua yang katanya sudah kelebihan Pegawai. Mestinya harus diatur. Karena  ada beberapa bidang yang tumpang tindih kerjanya dan juga ada temuan katanya di Papua satu bidang bisa dikerjakan sampaikan 10 orang,” sambungnya.

Dijelaskannya instruksi Gubernur kepada pejabat – pejabat yang anggaraannya tidak terserap sampai dengan batas waktu tertentu berkaitan dengan kinerja. “Sudah pasti akan ada yang dirolling atau diganti. Gubernur tahu siapa – siapa yang bekerja dengan serius dan siapa yang tidak,”jelasnya.

Saat disinggung apakah dirinya sudah mendapat bocoran mengenai SKPD mana saja yang tidak melaksanakan instruksi gubernur. Lamadi mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya juga tidak tau dan itu menjadi rahasia Gubernur sendiri,”katanya.

Lebih lanjut, kata jubir Gubernur, membangun Papua itu tidak bisa setengah – setengah tetapi membutuhkan orang yang  harus gila bekerja dalam membangun Papua.“Pernyataan ini harus menjadi perhatian semua pihak mulai dari para staf sampai ke tingkat bawah,”tegasnya.

(Piet)