Bangun Potensi Daerah, Pemda Maluku Dukung Aturan Baru KKP

Jakarta,
Pasca dilantiknya Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusup Kalla berkekuatan 34 menteri ini, sejumlah gebrakan mulai dilakukan.

Ir. Said Assagaff

Salah satu yang paling menonjol dilakukan adalah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

Susi yang sebelumnya merupakan seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan transportasi udara mulai melakukan berbagai pembenahan terhadap sejumlah aturan atau kebijakan yang selama ini diterapkan di era pemerintahan sebelumnya.

Menyambut gebrakan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui KKP tersebut, Pemerintah Daerah Maluku meresponi dan mendukung berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah.

Salah satunya, Pemda Maluku mendukung rencana kebijakan baru Menteri KKP terkait pembebasan retribusi untuk kapal nelayan kecil. Karena selama ini, nelayan kecil harus membayar retribusi sebagai pendapatan daerah.

Walaupun, retribusi kapal nelayan kecil yang selama ini diterima Maluku mencapai Rp 10 miliar per bulan. Namun, Pemda tidak akan mempermasalahkan jika potensi ini hilang karena aturan baru. Sebab nelayan kecil harus dibantu bukan diberatkan.

"Saya tidak khawatir APBD berkurang. Sekarang banyak kapal di bawah 10 GT bayar retribusi. Yang kecil-kecil itu memang harus dihapus retribusi. Biasanya Rp 10 miliar per tahun dan kami enggak masalah itu hilang," ungkap Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, saat berada di kantor KKP Jakarta, Kamis (13/11) seperti yang dilansir dari sejumlah media nasional.

Dia mengklaim punya rencana serupa dengan Menteri Susi yang sudah digagas sejak lama. Hanya saja rencana ini baru akan terealisasi di pemerintahan Susi di KKP. Sehingga pihaknya tidak akan mempersoalkan kebijakan tersebut.

"Kita dukung dan kita ingin itu dari dulu tapi baru di Ibu Susi bisa terwujud, saya senang sekali dan saya setuju. Apalagi, Pemda akan diberikan Dana Alokasi Khusus. Pokoknya tidak ada masalah," tegas Gubernur.

(***)