Papua - Dharapos.com,
Pasca berakhirnya pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Jayapura yang berlangsung selama dua hari, diharapkan kepada seluruh peserta dapat melakukan investasi dan menertibkan administrasi pengelolaan barang daerah pada SKPD masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota Jayapura Dr. Nur Alam, pada acara penutupan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Swiss-Bell Hotel Jayapura, Kamis (2/10).
“Dalam manajemen pemerintahan modern saat ini selalu dijumpai nuansa perubahan yang berevolusi sebagai upaya mencari format yang tepat agar tetap eksis untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean Government),” ungkapnya.
Penyelenggaraan pemerintah pada masa lampau, terang Walikota, tidak ada yang namanya membuat neraca daerah untuk SKPD, hanya neraca perusahaan sektor swasta saja.
“Untuk itu, seiring dengan perubahan reformasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka dewasa ini kita di tuntut untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang di dalamnya berisi elemen neraca daerah,” terangnya.
Walikota juga menyambut baik program kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana pelaksanaan pelatihan pengelolaan barang milik daerah khusus tentang pengelolaan aset/barang daerah yang baru saja usai.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa usai mengikuti pelatihan tersebut masing-masing langsung bekerja secara maksimal dengan cara melakukan investasi serta menertibkan administrasi pengelolaan barang daerah pada SKPD masing-masing sehingga dapat menghasilkan barang berupa kartu investasi barang (KBI).
Walikota juga berpesan kepada semua pimpinan SKPD untuk memperhatikan administrasi pengelolaan yang ada sehingga dapat mempertahankan bahkan mencapai penilaian laporan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP) murni untuk tahun 2014 karena tanggung jawab tersebut berada di pundak SKPD. (dp-25)
 |
| Dr. Nur Alam |
Hal tersebut disampaikan Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota Jayapura Dr. Nur Alam, pada acara penutupan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Swiss-Bell Hotel Jayapura, Kamis (2/10).
“Dalam manajemen pemerintahan modern saat ini selalu dijumpai nuansa perubahan yang berevolusi sebagai upaya mencari format yang tepat agar tetap eksis untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Clean Government),” ungkapnya.
Penyelenggaraan pemerintah pada masa lampau, terang Walikota, tidak ada yang namanya membuat neraca daerah untuk SKPD, hanya neraca perusahaan sektor swasta saja.
“Untuk itu, seiring dengan perubahan reformasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka dewasa ini kita di tuntut untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang di dalamnya berisi elemen neraca daerah,” terangnya.
 |
| Peserta Pelatihan |
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa usai mengikuti pelatihan tersebut masing-masing langsung bekerja secara maksimal dengan cara melakukan investasi serta menertibkan administrasi pengelolaan barang daerah pada SKPD masing-masing sehingga dapat menghasilkan barang berupa kartu investasi barang (KBI).
Walikota juga berpesan kepada semua pimpinan SKPD untuk memperhatikan administrasi pengelolaan yang ada sehingga dapat mempertahankan bahkan mencapai penilaian laporan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP) murni untuk tahun 2014 karena tanggung jawab tersebut berada di pundak SKPD. (dp-25)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar