Di Usia Ke 10, BPN MTB Siap Tingkatkan Pelayanan Prima

Saumlaki,
Perayaan HUT Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI ke 54 dan HUT berdirinya kantor BPN Maluku Tenggara Barat yang ke 10 telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di pelataran kantor BPN MTB serta di hadiri kepala BPN Wilayah Maluku.

Para Tamu Undangan Pada Peringatan
HUT BPN RI Ke 54 Di Saumlaki

Peringatan tersebut diwarnai penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun berkarya, 20 tahun berkarya dan 30 tahun berkarya bagi 14 orang pegawai BPN MTB berdasarkan SK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah.

Kepala BPN Wilayah Maluku Jaconias Walalayo, SH dalam sambutannya mengatakan di usia ke 54, BPN secara nasional telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan sejumlah program kerja untuk mewujudkan cita-cita BPN RI yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat  dengan moto pelayanan yang cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN.  Demikian juga pelayanan tersebut diklaimnya bahwa diharuskan untuk  pro kepada rakyat  demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

“Saya bangga kepada teman-teman di BPN MTB yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan penuh sukacita dan lewat kebersamaan yang kokoh dan kuat. Saat ini BPN RI memiliki banyak program yang didukung oleh SDM dan peralatan canggih serta kantor yang memadai. Saya sadar bahwa di provinsi Maluku ini kita masih punya banyak keterbatasan namun program-program BPN RI tetap akan kita jalankan,” ungkapnya.

Sejumlah program BPN secara nasional diantaranya, pelayanan satu hari  atau one day service dan ini sudah jalan di setiap kantor pertanahan di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia termasuk di Maluku. Di MTB memang disadari belum terlaksana program ini karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang maupun SDM.

“Selain itu,  ada juga pelayanan akhir pekan, pelayanan pertanahan melalui sms 2409, layanan 7 menit, layanan anggota masyarakat yang menyangkut rencana tata ruang dan wilayah kabupaten dan kota, layanan intan atau informasi interaktif BPN melalui SMS,” tuturnya.

Dengan bentuk-bentuk pelayanan ini, Walalayo berharap agar pimpinan dan seluruh pegawai Kantor BPN di MTB bisa melaksanakannya dengan baik sekalipun  terbatas dengan saran dan prasarana penunjang.

“Kepada 14 orang pegawai  BPN MTB yang menerima satya lencana dari pemerintah saya berharap agar tetap semangat dalam bekerja dengan tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang diemban serta tetap berupaya meningkatkan profesionalitas dan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” harapnya.

Walalayo juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak tidak menjual tanah sembarangan oleh karena seiring dengan perkemabangan pembangunan ke depan, harga tanah sudah pasti sangat mahal ketimbang saat-saat ini.

“Jadi bapak ibu yang punya tanah jangan sembarang jual karena nilai tanah setelah akses pembangunan telah menyentuh kepada daerah-daerah yang tertutup itu dia punya nilai ekonomisnya tinggi, dan oleh karena itu kepada masyarakat adat tolong pelihara dan jaga tanah bapak ibu dengan baik,” himbaunya.

Selain itu, tambah Walalayo, jika pembangunan sudah merata maka sudah tentu bukan hanya nilai ekonomisnya saja namun pasti ada sengketa baik itu sengketa batas, sengketa kepemilikan, sengketa hak waris dan lain-lain. Yang mungkin awal-awal belum terasa namun biasanya dua tahun kemudian baru terasa karena kebutuhan tanah yang semakin meningkat.

Dirinya juga mengapresiasi kinerja kepala kantor BPN MTB yang bersama stafnya telah mengukir prestasi yang terbaik. Dikatakan, untuk legalisasi aset tahun ini, jatah dari kantor BPN MTB sebanyak 1200 bidang telah selesai dilaksanakan dan prestasi kantor pertanahan kabupaten MTB sangat luar biasa karena.

Karena menurut Walalayo, BPN MTB mampu memberikan warna hijau pada laporan pertanggungjawaban ke pusat pada tahun 2014 sehingga BPN MTB meraih peringkat pertama melebihi kantor BPN lain di Maluku.

Atas dasar penghargaan itu, pada 2015 mendatang, BPN MTB bakal mendapat tambahan 300 persen atau tambahan legalisasi aset sebanyak 4000 bidang ditambah P4T juga 4000 bidang untuk legalisasi aset seperti prona, lahan pertanian, UKM nelayan dan sebagainya.

“Dengan demikian ini membutuhkan kerja keras dan kesiapan karena letak geografis kepulauan kita dan penuh tantangan, dengan demikian mulai sekarang sudah mulai susun program daerah daerah mana sudah harus di tentukan  dan jangan tunggu DIPA turun baru kerja susun program. Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran BPN di Maluku untuk sertifikasi prona tidak di pungut biaya sepeser pun, karena ini sudah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN dan saya tidak segan –segan untuk menindak jika ada yang kedapatan melakukan pungutan liar alias pungli, ” pesannya.

Sementara itu, Bupati MTB dalam sambutannya yang di bacakan oleh Sekda Mathias Malaka,SH.,M.TP menyampaikan profisiat atas HUT Pertanahan Nasional yang ke 54 dan BPN MTB ke 10.

Pemda juga berterima kasih kepada BPN karena selama ini telah membantu Pemda dalam legalisasi aset- aset daerah dan membantu masyarakat dalam legalisasi aset miliknya. Kebijakan pertanahan selama ini dinilainya sudah baik dan tidak terlepas dari pengakuan hak-hak rakyat yang secara tradisional telah ditetapkan sejak dahulu kala yang mungkin tidak tertulis tetapi sudah terpola dalam budaya masyarakat.

Di MTB, ada banyak fakta kepemilikan tanah dan segudang persoalannya karena pengaruh budaya dan juga tatanan kehidupan masyarakat yang kemudian harus diperhadapkan dengan kenyataan pembangunan itu sendiri apalagi jika masyarakat sangat terbatas dengan bukti-bukti administrasi yang bisa memperkuat pernyataan hak atas tanah yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk itulah, Pemkab berterima kasih atas program-program BPN yang telah dilaksanakan.

Pemkab, lanjut Sekda, berharap layanan kantor pertanahan semakin digiatkan lagi dengan lebih intens memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga prosedur yang berkaitan dengan kepemilikan hak tanah dapat dimengerti oleh masyarakat terutama yang berada di pedesaan.

Sekda juga mengatakan bahwa sesuai hemat Pemda, kurang lebih 5 sampai 6 tahun terakhir ini, proses sertifikat  sudah membaik ketimbang awal kabupaten ini terbentuk bahkan masyarakat sangat berterima kasih karena pengurusan hak-hak tanah tidak lagi dipersulit dengan biaya yang begitu mahal bahkan saat ini sudah diterapkan pelayanan gratis.

Hal ini, menurut Pemkab, merupakan dampak positif dari kehadiran kantor BPN di MTB.

Pemda juga berterima kasih karena BPN MTB telah membantu pemerintah terkait penilaian kinerja Pemda dalam hal pengelolahan keuangan dan aset daerah dimana sangat berkaitan erat dengan masalah pertanahan yang harus terdata dan tercatat dengan baik.

“Kami patut berterima kasih kepada BPN MTB karena aset-aset Pemda saat ini sudah mulai tercatat sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera terselesaikan. Kami perlu informasikan bahwa beberapa tahun kemarin, karena aset-aset ini merupakan peninggalan Maluku Tenggara dengan pencatatan aset yang tidak terlalu baik terutama yang tidak bergerak maka laporan keuangan daerah sampai tahun 2012 itu masih disclaimer karena salah satu penyebabnya adalah belum adanya penataan asset-aset daerah dengan baik,” ujar Sekda.

Namun, syukur bahwa pada tahun 2013 kemarin dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak BPN Kabupaten MTB maka daerah ini sesuai hasil pemerikasaan BPK RI mengalami peningkatan dengan hasil penilaiannya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Dan kita berharap mudah-mudahan kedepan ketika aset-aset ini sudah tertata dengan baik maka kita bermimpi juga untuk naik peringkat sampai dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu mimpi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” pungkasnya. (mon)