Titipkan Perjuangan Rakyat Maluku, Gubernur Minta Dukungan PMKRI

Gubernur Said Assagaf & Menko Hatta Rajasa

Saumlaki, 
Gubernur Maluku, Ir Said Assagaf menitipkan sejumlah perjuangan kepentingan Provinsi Maluku kepada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas yang melaksanakan Rakernas-VII Tahun 2014.

Hal ini disampaikan Assegaf dalam sambutannya pada acara pembukaan Rakernas PMKRI ke VII di aula Kimson Centre Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, belum lama ini.

Di hadapan peserta Rakernas, Menteri Koordinator Perekonomian Rakyat, Ir. Hatta Radjasa beserta para undangan, Assagaf mengharapkan Rakernas yang menghadirkan seluruh pengurus cabang PMKRI se-Indonesia di Kota Langgur itu dapat menghasilkan program yang mendukung pemerintah teristimewa Pemerintah Daerah Maluku terkait perjuangan sejumlah kepentingan masyarakat Maluku saat ini.

“Rakernas dapat membedah persoalan kebangsaan yang dapat menghasilkan solusi penanganan bagi bangsa,” tuturnya.

Assagaf yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Maluku menggantikan Karel Albert Ralahalu 11 Maret lalu, meminta dukungan PMKRI atas sejumlah perjuangan masyarakat dan pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami meminta dukungan Bagi PMKRI untuk turut membantu perjuangan percepatan pembahasan provinsi kepulauan, pelaksanaan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN), perjuangan mendapatkan dana Partisipasi Interest (PI) 10% dari Blok Masela serta pembukaan rute penerbangan pesawat Langgur–Saumlaki - Darwin. Beberapa perjuangan ini merupakan agenda perjuangan yang akan terus kami perjuangkan selama kepemimpinan lima tahun ke depan,” pesannya seraya berharap dukungan dari PMKRI secara nasional.

Untuk diketahui, Rapat Kerja Nasional yang telah berakhir beberapa waktu lalu  menghasilkan sejumlah rekomendasi dan petisi.

Dalam sambutannya di hadapan peserta Rakernas yang terdiri dari sejumlah Delegasi dari Cabang-cabang PMKRI se-Indonesia dan sejumlah undangan, Ketua Presidium Pengurus pusat PMKRI, Lidya Natalia Sartono, mengatakan, selama 7 hari Rakernas PMKRI berlangsung, PMKRI telah melakukan kajian secara ilmiah terhadap program organisasi yag diharapkan mampu menjawab program secara internal maupun eksternal.

"Setelah dirangkum Rakernas PMKRI melahirkan 44 program kerja yang akan dikerjakan 2 tahun ke depan, ditambah 15 butir rekomendasi dan sikap politik. Dengan Isu pendidikan, perbatasan, korupsi dan pemilihan umum, yang telah dijabarkan dalam 44 program kerja dengan 15 rekomendasi ini, PMKRI membutuhkan komitmen serta konsistensi semua kader," tegas Lidya.

Beberapa seruan politik atau rekomendasi PMKRI diantaranya menegaskan Pemerintah telah gagal mewujudkan Kemandirian ekonomi Nasional, pemerintah telah gagal mewujudkan kebijakan pembangunan yang adil dan merata sebagai setiap daerah di Indonesia dan merekomendasikan DPR RI agar segera mengesahkan RUU Provinsi kepulauan.

Selain itu, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia untuk mewujudkan proses pemilu yang bersih, jujur berkualitas dan bebas korupsi, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. Meminta kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif, untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor Pariwisata di Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara.

PMKRI juga mendesak pemerintah RI melalui kementrian Perikanan dan kelautan untuk memberikan dukungan penuh kepada Provinsi Maluku dalam menyukseskan Program maluku menjadi lumbung ikan nasional (LIN).(mon)