Pemprov Maluku Gelar Rakor Pengembangan Langgur, Bupati Malra Apresiasi

Momen pelaksanaan Rakor Pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara di Ambon, Jumat (24/6/2022) 

Ambon, Dharapos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Hal ini  dikarenakan ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan,  pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur.

"Sehubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023," terangnya, ketika memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/6/2022).

Lailosa mengatakan sehubungan dengan itu,  maka Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur.

Dirinya  mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut.

"Kehadiran pak Bupati Malra dan jajaran. Ini merupakan satu upaya proaktif dari Kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi,"kata Lailosa, kepada awak media usai memimpin rakor tersebut.

Selanjutnya, pihaknya akan  melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain.

"Sehingga aspirasi yang disampaikan Bupati Malra, dapat terwujud sesuai kemampuan Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat,"terangnya.

Ditempat yang sama Bupati Malra  Thaher Hanubun, sangat mengapresiasi Pemprov, yang merespon surat mereka.

"Kami mengapresiasi Pemprov yang  diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi  Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku," ucapnya.

Diakuinya, selama ini dirinya intens berkooridnasi dengan Gubernur Maluku, bangun Malra kearah yang lebih baik.

"Keberhasilan pembangunan di Malra, Pak Gubernur selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Dan saya jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta," terangnya.

Soal kehadiran dirinya, bersama sejumlah pimpinan OPD, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan,dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD hadir disini dan sebelumnya telah  menyurati Pak Gubernur Maluku, melalui  Sekda Maluku, untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra,

Dituturkannya, kabupaten Malra sebagai salah satu  kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius.

"Alhamdulilah, Pak Anthon mewakili Pak Sekda, meresponi aspirasi kami, Memang  Tahun 2022 ini pembangunan tidak signifikan di Langgur. Hanya sentuhan-sentuhan kecil saja. Apalagi, kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Alhamdulilah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan," paparnya

Meski begitu, Hanubun berharap, tahun 2023 mendatang, dirinya merasa penting dan melakukan koordinasi dengan Pemprov.

"Intinya bagaimana Kabupaten tertua ini mendapat perhatian dari Pemprov mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga jalan. Apalagi, bangun trotoar itu hubungannya dengan Provinsi. Beda dengan jalan nasional.  Kita berharap 2023 itu Langgur dibangun sehingga indah dan damai," harapnya.

Soal dana, dirinya  berharap,  adanya  sharing anggaran  dengan Pemprov Maluku.

Lanjutnya, ada skala prioritas yang dibangun seperti rumah kumuh begitu juga dengan jalan.

"Kami mau menata jalan sementara itu jalan nasional. Ini agar Pemprov  koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional  (BPJN) agar drainase dan bahu jalan itu dikerjakan oleh BPJN Paling tidak kehadiran kami diperhatikan oleh Pemprov dan DPRD Maluku," ingatnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, ikut mengapresiasi kehadiran Bupati dan jajarannya yang lengkap.

"Dan ini baru pernah terjadi di Maluku mungkin baru terjadi di seluruh Indonesia. Ternyata harus dirasakan bahwa kehadiran Pemprov itu sangat penting,” tandasnya.

(dp-19)