7 Ha Lahan Disediakan Dukung Kampung Rumput Laut, Ini Lokasinya

Kunjungan ke salah satu lokasi kampung rumput laut

Langgur, Dharapos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah menyediakan lahan seluas 7 ribu hektar dari 11 ribu hektar yang ada.

Hal itu dilakukan pasca ditetapkan pemerintah pusat sebagai kampung rumput laut.

Hal tersebut di sampaikan Deputi dan tenaga Ahli Kementrian Kemaritiman dan Kemenalves, Dr. Safri Burhanudin, dalam kunjungan ke Pulau Nai, Selasa (24/8/2021).

“Kami sudah melakukan kunjungan ke empat lokasi yang ditentukan sebagai kawasan budidaya rumput laut yakni Letvuan, Letman, Sathean dan Pulau Nai. Semuanya memenuhi tergantung dukungan dari sumber daya manusianya,” ungkapnya.

Menurut Burhanudin, lokasi yang dikunjungi dinilai istimewa, karena bebas dari konflik masyarakat, serta terbebas dari limbah.

 “Tingga bagaimana petani rumput laut bisa mengelolanya dengan baik, karena salah satu yang dihadapi para petani rumput laut adalah masalah pembibitan, sehingga kedepan stok pembibitan akan didatangkan dari pusat,” sambungnya

Masalah lain yang juga dihadapi para petani menurutnya adalah bagaimana persoalan harga rumput laut.

Pasalnya, dari hasil temuan lapangan sering terjadi pasang surut harga yakni berkisar antara Rp6 ribu sampai Rp19 ribu.

“Dengan harga ini kedepan disiapkan kontrak kerjasama dengan investor, sehingga dari sisi ekonomi tidak merugikan para petani rumput laut, minimal harga perkilo gramnya mencapai Rp20.000 sampai Rp22.000,” rincinya.

Masalah lainnya yang dihadapi petani atau pembudidaya rumput laut adalah penggunaan tali.

“Jika satu orang pembudi daya membutuhkan 20 bentangan, itu menggunakan lahan seper empat hektar, dan jika kebutuhan mencapai 50 bentangan, berapa banyak yang akan digunakan. Apalagi yang membutuhkan mencapai ribuan orang, tentu dipikirkan bagaimana bisnis pendukungnya,” bebernya.

Untuk itu, kedepan akan dipikirkan bagaimana perusahan yang bergerak di bidang produksi khusus kebutuhan rumput laut, yang bisa menawarkan harga dengan relatif murah, tentu sangat menguntungkan para pembudidaya.

“Satu hal yang sangat diapresiasi adalah seluruh lokasi yang ditinjau masuk dalam pengelolaan tata ruang tata kelola Bappeda, dan terbebas dari lintasan kapal laut,” pungkasnya.

(dp-52)