Bupati Malra Pimpin Rakor Penegakan Aturan BPH Migas

Rakor Penegakan Aturan BPH Migas Tentang Ketentuan Pembelian BBM Solar dan Premium Bersubsidi bertempat di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (15/9/2020) 

Langgur, Dharapos.com - Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (15/9/2020) dilaksanakan rapat koordinasi Penegakan Aturan BPH Migas Tentang Ketentuan Pembelian BBM Solar dan Premium Bersubsidi.

Rakor tersebut mengacu pada SK Kepala BPH - Migas RI Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu.

Bupati setempat, M. Thaher Hanubun memimpin langsung rakor tersebut.

Turut hadir, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan TNI – Polri, Kepala Fuel Terminal Manager PT. Pertamina Tual, diwakili Pertamina SBM Rayon II Maluku, Camat Kei Kecil, dan para pengusaha BBM di wilayah Kabupaten Malra.

Bupati pada rakor tersebut mengakui banyaknya laporan dari masyarakat terkait kelangkaan BBM.

“Saya bertemu langsung dengan masyarakat terkait antrian panjang pada SPBU, dan ini yang perlu dipahami kenapa daerah kecil ini mengalami kelangkaan BBM? Jadi, kami perlu masukan kira-kira kemana BBM ini tersalurkan,” akuinya.

Menurut Bupati, apabila aturan dan dasar hukum sudah ada kenapa kelangkaan seperti ini terus terjadi.

Ia mendesak Pertamina untuk perlu melakukan pengawasan langsung terhadap mobil-mobil tangki minyak hingga ke SPBU agar tidak ada permainan nakal yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM lagi.

“Bagi para manajer SPBU agar bisa bekerja sama. Dan ini akan ada kajian-kajian kedepan bagi aparat TNI Polri untuk perlu tegas dalam menindak mereka yang bermain atau berusaha nakal,” cetusnya.

Karena itu, melalui diskusi yang menghasilkan gagasan penting sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM ini.

Pantauan media ini, pihak-pihak terkait yang hadir pada rakor tersebut turut pula menyampaikan pernyataannya.

(dp-52)