Maluku Masuk Zona Merah Korupsi

Budi Waluya, Koordinator Wilayah IX Tim Korsup KPK RI

Ambon, Dharapos.com – Provinsi Maluku berdasarkan hasil evaluasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI masih berada pada zona merah penanggulangan korupsi.

“Maluku sesuai hasil evaluasi masih masuk dalam zona merah dan masih dibawah rata-rata nasional jika merujuk pada hasil evaluasi tahun lalu,” ungkap Budi Waluya selaku Koordinator Wilayah IX Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsup) KPK saat menyambangi kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (17/6/2019).

Sementara untuk hasil evaluasi tahun ini, belum ada.

"Kalau tahun 2019 baru dimulai sehingga belum bisa dievaluasi,” akuinya.

Tahun ini, urai Budi, Maluku persentasenya di 24 persen (Zona Merah), tapi untuk tingkat Pemerintah Provinsi berada di 33 persen.

“Kalau rata-rata nasional itu di 58 persen, dan secara nasional belum ada yang mencapai 100 persen tapi masih di setengah-setengah.  Maluku masih dibawah rata-rata nasional, tetapi Pemprov di atas Maluku secara keseluruhan. Nah ini yang 2019 belum bisa kita evaluasi," sambungnya.

Zonasinya, rinci Budi, 0-24 zona merah, 24-50 zona kuning, 50-75 zona Hijau Muda dan 75-100 zona Hijau Tua.

Terdapat 8 item untuk kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan sementara 7 item untuk Provinsi.

Item-item yang dimonitoring itu diantaranya monitoring perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP), Manajemen SDM, Dana Desa (Kabupaten/Kota), Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Barang Milik Daerah.

Sementara itu, kedatangan tim Korsup KPK menemui Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno diruang kerjanya.

Kepada awak media, usai pertemuan, Waluya mengatakan kedatangan timnya adalah untuk memperkenalkan diri kepada pimpinan di Maluku apalagi Gubernur dan Wagub baru dilantik.

Juga sekaligus meminta komitmen kepala daerah di Maluku untuk bisa terus melanjutkan program-program pendampingan KPK di daerah ini.

(dp-19)