Pembentukan Panwascam di MTB Belum Rampung

Ketua Panwalu MTB, Thomas Tomalatu Wakanno

Saumlaki, Dharapos.com
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Thomas Tomalatu Wakanno menyatakan hingga kini pembentukan Panitia Pengawasan di tingkat kecamatan (Panwascam) belum rampung.

Hal tersebut diakibatkan masih terdapat kekosongan dua orang anggota Panwascam di kecamatan Molu Maru yang belum yang belum terisi, meskipun seleksi telah dilaksanakan pada tahap pertama pada Oktober lalu.

“Pada seleksi tahap pertama untuk semua Panwascam, untuk Panwascam Molu Maru hanya ada satu orang yang dinyatakan lolos seleksi padahal mestinya tiga orang. Nah, untuk itu kami buka kembali pendaftaran untuk mencari dua orang sebagaimana ketentuan,” urainya di Saumlaki, Rabu (22/11).

Pendaftaran dimaksud dibuka pada tanggal 23 hingga 30 November 2017, dimana nantinya tahapan pendaftaran hingga seleksi dan pelantikan calon terpilih tetap sama dengan tahapan tahap pertama yang lalu.

Thomas menjelaskan bahwa pada tahap pertama seleksi Panwascam untuk kecamatan Molu Maru, pihaknya menetapkan dua orang calon sebagai peserta seleksi tertulis karena memenuhi ketentuan namun pada saat pelaksanaan tes tertulis hanya dihadiri oleh satu orang.

“Intinya bahwa Panwascam Molu Maru boleh terbentuk walaupun baru satu orang dilantik, namun masih perlu ditata kembali untuk mengisi kekosongan dua kursi itu”katanya.

Meskipun akhirnya dibuka kembali pendaftaran untuk pengisian dua anggota Panwascam Molu Maru, namun dia memastikan bahwa pelaksanaan seleksi tahap kedua tersebut tetap berpedoman pada aturan.

Sehingga bagi para pelamar diharapkan untuk melengkapi sejumlah persyaratan sebagaimana proses yang dijalani pada tahap pertama.

“Kami akan meneliti selama tiga hari setelah pendaftaran berakhir dan kalau sudah tidak ada lagi
maka semakin cepat kan semakin lebih baik. Kami akan umumkan hasil seleksi administrasi, lalu kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara,sampai pada penetapan calon terpilih dan pelantikan” kata dia.

Dinyatakan pula bahwa secara kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi syarat sebagai anggota Panwascam terbilang minim.

Pasalnya, sebagian SDM terserap ke prioritas lapangan pekerjaan formal lain seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta, serta ada sebagain masyarakat yang memilih terlibat sebagai politisi.

Selain itu persyaratan seleksi Panwascam saat ini terbilang cukup sulit karena dibutuhkan sejumlah surat keterangan yang harus diurus di Ambon.

Dia menyebutkan bahwa kondisi ini juga dialami oleh Komisi Pemilihan Umum setempat  yang akhirnya melakukan perpanjangan pendaftaran untuk penyelenggara Pemilu saat melakukan pendaftaran hingga seleksi Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jika nanti hasil seleksi tahap kedua diumumkan dan  ternyata tidak ada calon yang dinyatakan lolos seleksi, maka mekanisme pelaksanaan pengawasan di kecamatan itu akan diambil alih oleh pengawas di tingkat atas dalam hal ini Panwaslu di tingkat Kabupaten.

“Artinya jika itu terjadi maka kami akan menugaskan staf untuk bertugas di sana membantu satu anggota panwas tersebut” pungkasnya.

(dp-18)