 | ||
| BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga bagi Media Massa, Selasa (23/5) |
Di tahun 2017 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku melaksanakan satu kegiatan strategis yaitu pembentukan dan pencanangan Kampung KB.
Kegiatan ini menindaklanjuti program Presiden RI Joko Widodo yang berinisiatif melakukan pembentukan Kampung KB.
Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Drs. Djufry Assegaff pada kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga bagi Media Massa, Selasa (23/5) membenarkan hal itu.
“Nama Kampung KB pun diberi oleh Bapak Presiden dan harapan beliau kepada jajaran BKKBN untuk bisa melaksanakan pembangunan, pembentukan dan pencanangan kampung KB," lanjutnya.
Arahan Presiden tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/70 SJ tertanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Pencanangan Kampung KB kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.
Hal yang sama juga telah dilakukan Gubernur Ir. Said Assagaff dengan mengeluarkan surat bernomor 440/223 tanggal 26 Januari 2016 kepada Bupati/Wali kota se-Maluku terkait hal yang sama.
Pihaknya juga telah menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama Gubernur Maluku.
Lanjut Djufry, BKKBN Provinsi Maluku telah mengirimkan surat kepada organisasi perangkat daerah terkait program KB dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota se Provinsi Maluku.
Bahkan pada tahun 2016 lalu telah dibentuk dan dicanangkan Kampung KB.
"Untuk tingkat provinsi yang dihadiri Kepala BKKBN Pusat (Surya Chandra Surapati), Gubernur dan Wali Kota Ambon telah mencanangkan Desa Batu Merah sebagai Kampung KB," urainya.
Di Maluku sendiri, optimalisasi Kampung KB era 2017 ditargetkan 1 kecamatan harus ada1 Kampung KB.
Guna penguatan Kampung KB di tahun 2017 ini,pihaknya juga mendorong diterbitkannya Perda Kampung KB yang selaras dengan peraturan Presiden.
“Yaitu penguatan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas sektor dalam kampung KB melalui penguatan kelompok kerja kampung di seluruh tingkatan dengan penempatan petugas/ petugas lapangan KB sebagai penanggung jawab lapangan,” tukasnya.
Adapun 11 kabupaten/kota yang telah mencanangkan kampung KB tingkat kecamatan di tahun 2017 ini,yaitu MTB 2 kecamatan,Buru (9), Kota Tual (4), Malra (6), SBB (8), SBT (4) dan Aru sebanyak 5 kecamatan.
Beberapa kriteria penetapan Kampung KB, yaitu daerah yang padat penduduk, kepesertaan KB-nya masih sangat rendah dan tingkat kelahiran masih di atas rata-rata.
(dp-19)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar