Aksi Protes Warnai Pelantikan DPC dan DPK Nasdem MTB

Kader Nasdem MTB, Novi Manutilaa saat digiring keluar oleh sejumlah anggota polisi dari ruang pelantikan  gara-gara melancarkan aksi protes

Saumlaki, Dharapos.com 

Proses pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Dewan Pimpinan Kecamatan se-wilayah kabupaten tersebut yang berlangsung Jumat  (9/9), diwarnai aksi protes salah satu kader.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Pembinaan Umat Saumlaki ini diwarnai aksi protes kader senior Nasdem yang berkeberatan karena namanya tak tercantum dalam Surat Keputusan DPC yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem.

Pantauan media ini, sang kader Novi Manutilaa, awalnya hanya duduk mendengar pembacaan SK Kepengurusan Baru DPC Nasdem dan DPK se MTB. 

Namun karena tidak disebutkan dalam SK tersebut, saat pembawa acara mempersilahkan pengurus baru untuk mengambil posisi di depan guna menjalani proses pelantikan, secara serentak Novi pun mengajukan protes keras. 

Secara lantang yang bersangkutan menginterupsi pimpinan Partai Nasdem wilayah Maluku yang hadir saat itu. 

Novi mempertanyakan apa yang menjadi alasan sehingga dirinya tidak dilibatkan dalam kepengususan DPC yang baru, padahal dia adalah kader Nasdem yang sudah turut membesarkan partai selama ini, dengan dedikasi dan loyalitasnya.

Karena dinilai mengganggu proses pelantikan, Novi pun dipaksa keluar oleh aparat Kepolisian yang hadir saat itu.

“Jadi Peraturan Partai nomor 01 dan 02 itu tentang mekanisme reposisi kepengurusan di tingkat DPW dan DPD yang awalnya kita telah melakukan reposisi sebanyak 4 kali sesuai prosedur dimana hanya diganti orang-orang yang telah pindah partai lain. Namun kader-kader yang punya jiwa kepatrian dan tahu tentang Nasdem, itu tetap dipertahankan berdasarkan semangat restorasi dan bukan sewenang-wenangnya seperti saat ini,” beber Novi saat diwawancarai.

Prosesi pelantikan yang dipimpin Ketua DPW Nasdem Provinsi Maluku, Hamdani Laturua

Menurutnya, perubahan kepengurusan Nasdem di MTB itu sarat muatan kepentingan politik oknum-oknum tertentu yang tidak sejalan dengan kepengurusan sebelumya terkait pemberian rekomendasi dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari partai Milik Surya Paloh itu.

“Saya mau pertanyakan legalitas dari pelantikan hari ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang hadir dalam pelantikan hari ini adalah bukan bagian dari kader Nasdem. Saya yakin itu adalah pungutan-pungutan karena ketua terpilih ini sudah membuat SK dengan tidak beretika dan tidak berbudaya dan tidak sesuai platform partai ini,” kecamnya.

Novi juga menduga kuat kalau dirinya dilengserkan dari kepengurusan ini karena ada kekhawatiran dalam perebutan suara pada Pilcaleg 2019 mendatang di Daerah Pemilihan Tanimbar Utara. 

Selain itu, ia juga meragukan kemampuan dari pengurus baru yang baru saja dilantik saat itu di bawah pimpinan Godlief Silety sebagai Ketua dan Anas Labobar sebagai Sekretaris DPC. 

Karena menurutnya mereka tidak memiliki kemampuan dalam strategi pemenangan Pemilu.

“Mereka hanya mau meyakinkan pengurus wilayah bahwa inilah kader-kader kita yang punya patriotism bagus, padahal sesungguhnya amburadul dilapangan. Nasdem ini partai yang punya legalitas tetapi di lapangan amburadul,” ketus Novi.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua saat diwawancarai menjelsakan bahwa yang menjadi dasar dilakukannya reposisi Kepengurusan DPC Nasdem MTB adalah adanya program perampingan struktur pengurus jelang verifikasi Parpol peserta Pemilu 2019 mendatang.

“Karena saat nanti verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan secara de facto satu orang saja tidak ada maka akan gugurlah parta ini. Sehingga partai Nasdem mensiasati untuk dilakukan perempingan dan bukan pemecatan,” tegasnya.

Rencana ini telah disampaikan kepada seluruh pengurus Nasdem semenjak 2015 lalu, dengan demikian jika ada penilaian miring kader tertentu maka Laturua tegaskan bahwa hal itu tidak benar. 

“Reposisi ini dilaksanakan juga tanpa ada rasa suka atau pun tidak suka melainkan murni karena kebutuhan Partai,” tukas Laturua.

(dp-18)