Warga Diminta Tak Tergoda Iming-iming Uang Saat Gelaran Pilkada

Welhelm D. Kurnala

Ambon,  Dharapos.com
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal dilakukan secara serentak di Indonesia. Guna menyukseskan gelaran pesta lima tahunan tersebut, pihak penyelenggara telah melakukan berbagai persiapan jauh-jauh hari.

Meski demikian, kekuatiran terjadinya politik uang dalam gelaran tersebut begitu kuat tercium aromanya. 

Terkait dengan itu, khusus pada pelaksanaan Pilkada serentak di Maluku, masyarakat dihimbau agar bisa menjadi pemilih yang cerdas dan tidak tergoda dengan iming-iming uang dari kandidat tertentu, agar memilih kandidat tersebut pada pesta demokrasi mendatang.

"Pemilih diharapkan tidak tergoda dengan iming-iming uang yang diberikan calon kepala daerah peserta Pilkada. Itu sama saja menjual harga diri kita sebagai rakyat, saya himbau kepada seluruh masyarakat

agar memilih calon kepala daerah yang memiliki kompetensi mumpuni, bukan memilih karena iming-iming uang (money politics),” cetus salah satu anggota DPRD Maluku, Welhelm Daniel Kurnala, di Ambon, Minggu (21/6).

Menurutnya, selain menjual harga diri, menukar suara dengan uang (mahar) tidak akan menghasilkan pemimpin berkualitas untuk membangun dan memajukan daerahnya jika kandidat itu terpilih menjadi kepala daerah.

"Selain itu, pilihlah pemimpin yang peduli akan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan rakyatnya. Sehingga ada jaminan peningkatan taraf hidup daerah tanpa mengurangi kearifan lokal yang
ada," tandas Kurnala.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengungkapkan, untuk menghindari money politik ini, rakyat biasa menantang kandidat kepala daerah untuk membuat pakta integritas demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dijelaskan pula, adanya kewajiban calon kepala daerah memberikan mahar kepada partai politik yang akan mengusungnya, akan menjadi bibit penyakit dan memunculkan tindak pidana korupsi di kemudian hari. Terlebih, adanya jurang pemisah antara kepala daerah terpilih dengan pemilihnya.

"Karena jika sudah menjadi penguasa, maka terbentuklah jurang pemisah. Kebijakannya pun menjadi semena-mena dan berujung perilaku korup," beber Kurnala.

Politikus berlatar belakang pengusaha ini telah siap menjajal peruntungan di Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru yang bakal digelar Desember mendatang dengan menggunakan bendera PDI Perjuangan.

"Tentu, selain sebagai kader PDIP, saat ini saya juga harus mendapatkan dukungan parpol lain maupun rakyat sebagai kendaraan untuk mewujudkan Aru yang sejahtera dan menjadi bagian terpenting di belahan Timur Indonesia," kembali bebernya.

Kurnala mengatakan, komitmennya ini merupakan wujud dukungan kader terhadap kebijakan partai.

"Saya sangat bersyukur menjadi kader PDIP, yang tidak meminta mahar apapun saat kadernya berniat maju pilkada, saya sangat berharap hal ini juga berlaku pada partai lain, sehingga kami bisa memiliki visi yang sama, No Money Politics!" tegasnya.

(rr/dp)