BPMD MBD Minta Media Turut Awasi Pengelolaan Dana Bantuan Desa

Ilustrasi bantuan desa

Tiakur, Dharapos.com
Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat desa khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka program pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) di tahun 2015 ini telah menyalurkan sejumlah bantuan.

Bantuan dana yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten MBD pada tahap pertama tahun ini mencapai kurang lebih 16 Milyar yang diluncurkan melalui BPMD MBD.

Demikian keterangan yang disampaikan Kepala BPMD MBD, Drs. Roby Far Far kepada Dhara Pos, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

“Dana tahap pertama tahun 2015 ini mencapai 16  milyar yang disalurkan secara merata  lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang kemudian di salurkan ke desa-desa di Kabupaten MBD dan kedepan akan ada penambahan 14 Milyar lagi sesuai kebutuhan desa pada kecamatan-kecamatan yang baru di mekarkan di kabupaten ini,” jelasnya.

Dikatakan Far Far, dana bantuan tersebut bukan seperti dana subsidi, namun merupakan dana bantuan  pemerintah untuk desa-desa. 

“Maka saya sebagai kepala BPMD menganggap sangat penting dan perlunya ada pendampingan pengelolaannya, karena jika tidak didampingi dan di awasi dengan baik, maka  nantinya bisa terjadi kesalahan pengelolaan terhadap dana-dana bantuan tersebut,” kata dia.

Far Far juga berharap agar bukan pihak  BPMD MBD saja yang bertanggung jawab terkait  pengawasan terhadap pengelolaan dana-dananya.

“Saya juga meminta kepada para awak media di kabupaten ini agar dapat membantu kami pihak BPMD dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaannya di tingkat desa,” imbuhnya.

Ditambahkannya, pihak BPMD sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana dimaksud, karena nilainya yang cukup besar.

Karena menurut Far Far, sering kali terjadi penyalahgunaan dana pada waktu-waktu sebelumnya.

“Sehingga saya merasa dana sebesar ini, perlu dan sangat penting adanya pendampingan dan pengawasan pengelolaannya dari semua pihak, dan menurut saya para jurnalis sangat di butuhkan dalam pengawasan,” pungkasnya.
 
(yan)