Orgenes Kaway: “Saya Tidak Setuju 14 Kursi Datang Ke DPRP”

Orgenes Kaway

Papua, Dharapos.com
Guna mewakili masyarakat di 14 Kampung di Port Numbay, 14 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tampaknya bakal menjadi kursi empuk bagi para Ondoafi atau ketua adat.

Namun, untuk menduduki kursi ini masih menuai banyak pertentangan baik dari masyarakat bahkan bagi 55 anggota DPRP.

Pasalnya ke 14 kursi tersebut di gadang - gadang bakal menghambat kinerja para anggota DPRP. Lalu untuk apa DPRP dan DPRD ada?

Menjawab hal di atas, Anggota Komisi IV DPR Bidang Infrastruktur, Orgenes Kaway dengan tegas mengemukakan menolak 14 kursi ini datang ke DPRP.

"Jadi persoalannya ini MRP dan 14 kursi sama saja dia mau datang kerja apa di sini. Kalaupun ini di setujui saya mau agar tupoksinya harus jelas apa yang dia mau kerja di sini kalau hanya mau membahas ingin merdeka silakan, kami akan lepas," kata Orgenes di kantor DPRP, jalan Sam Ratulangi, Kota Jayapura, Senin (23/3).

Dikatakannya, mengenai ke - 14 kursi ini banyak dari Calon Legislatif (caleg) gagal yang lebih membicarakan hal ini.

"Saya rasa ini akibat dari rasa frustasi mereka karena gagal dalam Pileg lalu, bagi teman-teman yang sudah gagal dalam pileg lalu dari isu yang berkembang bahwa usulan 14 kursi ini datangnya dari mereka ini, jadi saran saya kepada badan legislasi yang akan mengurus kalau boleh kriterianya pansus di bentuk harus ada kriteria khusus artinya orang yang gagal dalam pencalonan legistatif kemarin tidak di perbolehkan duduk di 14 kursi ini," tegasnya menambhakan secara pribadi, dirinya tak setuju 14 kursi datang ke DPRP.

“Karena mereka mau bikin apa, sedangkan kami ke 55 anggota ini di kantor bekerja untuk perjuangkan aspirasi masyarakat, lalu siapa-siapa yang mau datang," tukasnya.

Dikatakannya, sudah ada DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengurus masyarakat Papua, masyarakat adat sehingga beberapa kelompok Kerja (pokja) diantaranya, pokja agama, adat, dan pokja perempuan.Namun, kenyataanya dari pokja - pokja tersebut membuat anggota DPRP harus turun ke kampung - kampung.

Menurutnya, justru MRP lah yang harus turun mengontrol masyarakat Kampung karena MRP ini lahir dari rakyat sendiri.

"MRP belum selesai muncul lagi 14 kursi. Kami yang ada di sini merupakan orang adat semua.  Gaung MRP ini tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat hanya duduk di kantor saja terima gaji buta," tuturnya.

Untuk ia berpesan, kepada para teman - teman di DPRP untuk jangan cepat percaya dengan isu, karena hal itu semakin cepat mengundang emosi.

"Saya berpesan kepada sesama teman anggota di DPRP, hati - hatilah saudara jangan terpancing dengan isu ini, sehingga harga diri kita ke depan itu nanti akan terbuang," pesannya.
 
(Ramah)