Gubernur Ingin Papua Jadi Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Papua, Dharapos.com
Juru bicara Gubernur Papua, Lamadi De Lamato menjelaskan selama lebih kurang tiga minggu, Gubernur Papua Lukas Enembe berada di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Lamadi De Lamato

Pertemuan tersebut membahas program prioritas pembangunan di Provinsi Papua.

Selain bertemu Presiden RI Joko Widodo, Gubernur yang didampingi Asisten I Sekda Papua Doren Wakerkwa,  Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib bersama para Bupati se Papua melakukan pertemuan dengan Kepala Bappenas RI, Andrinof Chaniago.

Gubernur menyampaikan secara tegas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa Papua ingin dijadikan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, pada masa kepemimpinan Jokowi - JK.

“Karena Pak Gubernur melihat selama ini, hanya dijadikan sebagai kawasan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Gubernur menyampaikan kepada menteri bahwa kebijakan pembangunan di wilayah ini harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua juga,”kata dia mengutip hasil pembicaraan gubernur bersama Kepala Bappenas Andrinof, kepada wartawan, Selasa siang (10/2) di Press Room - Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Pada pertemuan itu juga, Gubernur menyampaikan kepada Kepala Bappenas yang notabene adalah bawahan dari Presiden. Sebab gubernur sering kali menemukan kebijakan yang bagus dari
Presiden, seringkali tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh bawahannya termasuk para menterinya sendiri.

“Karena itu setelah dari Istana Kepresiden di Jakarta, Gubernur langsung bertemu Kepala Bappenas untuk menyampaikan apa yang disampaikan presiden. Bahwa Papua kedepannya harus dijadikan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi, bukan lagi menjadi kawasan eksploitasi sumber daya alam. Karena itu salah satunya smelter harus dibangun di Papua,”tegasnya.

Seperti diketahui kalau smelter dibangun di Papua, artinya akan ada pertumbuhan ekonomi dari industri lainnya di provinsi paling timur Indonesia itu.

“Itu yang Gubernur sampaikan kepada Pak Andrinof,”jelasnya.

Pertemuan Gubernur Lukas Enembe bersama Kepala Bappenas ini, perlu disampaikan kepada publik. Bahwa apa yang disampaikan dan dilaksanakan oleh gubernur selama berada di Jakarta bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh Gubernur, sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala daerah. Sebab 90 persen persoalan yang ada di Papua berada di Jakarta.

“Itu wajar kalau Gubernur lebih banyak berada di  Jakarta. Apalagi soal Smelter dimana ada tiga pihak Pemerintah Pusat, PT Freeport dan Pemprov Papua,”ungkap Lamadi.

Selain itu juga keberadaan gubernur di Jakarta adalah untuk memperjuangkan RUU Otsus Plus.
Karena lobi untuk menggolkan rancangan ini sudah dilakukan disana sini. Akan tetapi itu tidak bisa lepas begitu saja. Untuk itu harus dikawal, sehingga tidak ada persepsi yang negatif mengatakan Gubernur ke Jakarta hanyalah untuk jalan-jalan.

(Piet)