Terkait Kenaikan BBM, Wawali Pimpin Rapat Mendadak

Papua, Dharapos.com

Terkait kenaikan harga BBM yang telah di lakukan Pemerintah di bawah kendali Presiden RI, Joko Widodo pada Selasa (18/11), maka langka cepat di ambil oleh Pemerintah Kota Jayapura.

    Dr. H. Nur Alam,  SE, M.Si                                           

Wakil walikota Jayapura, Dr. H. Nuralam, SE, M. Si, Selasa (18/11) langsung memimpin rapat mendadak bersama Plt Sekda, Asisten III Setda,  Kepala Bapeda, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Perhubungan, dan SKPD terkait lainnya.

Kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Wawali mengatakan sebagai Pemerintah, harus cepat mengambil tindakan guna mengantisipasi kenaikan BBM, pasca pengumuman Presiden RI, Jokowi pada Selasa (18/11) tengah malam , tepat pukul 00.00 Wib.

“Premiun naik dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 artinya ada kenaikan 30 persen sedangkan solar
naik dari.Rp.5.500 menjadi Rp.7.500,” terangnya.

Dengan demikian, tambah Wawali, kenaikan BBM akan mempengaruhi tarif angkutan umum, dan kenaikan tersebut dipastikan cukup besar namun tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah.

“Namun, saat ini harus di berikan penjelasan kepada masyarakat  terutama bagi sopir angkot, karena pasti berpengaruh pada setoran ke majikan mereka,” tambahnya.

Pertemuan tersebut, kata Wawali merupakan pertemuan alternatif untuk mengantisipasi kenaikan tarif angkot dan juga harga sembako.

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, dirinya langsung melakukan koordinasi dengan Kadishub Provinsi Papua terkait kenaikan tarif angkot berdasarkan SK Gubernur Papua.

Pemkot sendiri, kata Wawali, telah siap mengantisipasi dampak kenaikan tersebut tetapi harus berdasarkan hitungan teknis dari staf khusus pada Dishub kota yang dapat menjelaskan setelah melakukan perhitungan. Namun secara umum kenaikan dipastikan cukup besar.

Sambil menunggu kenaikan tarif angkot maka petugas Dishub telah melakukan survei ke setiap terminal untuk memberikan penjelasan kepada para sopir angkot untuk tidak menaikan tarif secara sepihak sebelum ada keputusan dari Pemprov dalam hal ini Gubernur Papua karena hal tersebut pasti melanggar aturan.

Pihak Pemkot Jayapura juga telah melakukan kerja sama dengan Polresta, Dandim untuk mengantisipasi mogok para sopir angkot apabila Pemprov belum menaikan tarif.

“Karena anak sekolah pasti akan kesulitan pada saat ke sekolah nanti, dan akan berdampak pada keterlambatan dalam proses belajar mereka,” ujarnya.

Sementara itu, terkait harga sembako di pasar, Wawali enggan berkomentar namun yang pasti stafnya telah mengetahui tupoksinya sehingga dari Disperindag sudah melakukan monitoring ke setiap pasar, agar dapat mengecak langsung kondisi harga pasar seperti apa.

(Harlet)