Bupati Ancam Nonjobkan Pejabat di MBD yang Bekerja Sendiri

Kantor Bupati Maluku Barat Daya

Tiakur, Dharapos.com
Banyaknya pejabat daerah yang tidak didampingi sang istri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Aparatur Sipil Negara tentunya berdampak pada kinerja dan kualitas serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kontribusi yang tidak maksimal terhadap pembangunan di daerah.

Fakta ini pun sangat jelas terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Menyikapi itu, Bupati Drs. Barnabas N. Orno pun menginstruksikan kepada seluruh pejabat dinas, badan, kantor dan bagian serta para camat se kabupaten yang berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar istri-istri mereka tetap mendampingi di tempat dimana mereka bertugas.

Bahkan, guna memaksimalkan instruksi tersebut, Bupati juga mewanti-wanti apabila ada pejabat yang tidak menghiraukan arahan dimaksud, maka akan dinonjobkan dari jabatannya.

Pernyataan Bupati yang disampaikan pada acara serah terima jabatan Ketua PKK MBD di aula Badan
Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) setempat baru-baru ini juga merujuk pada adanya beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Daerah setempat yang sekarang ini tidak didampingi istrinya di tempat tugas.

“Dan bukan hanya soal kepala dinas, badan, kantor dan bagian namun istri para camat juga harus mendampingi suaminya di tempat tugas,” cetusnya.

Mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat ini juga menegaskan bahwa  jabatan itu adalah karunia
Tuhan dan olehnya itu, mesti merasa bahwa  jabatan itu sebuah penghargaan dan harga diri  yang perlu dipertanggungjawabkan.

“Dan seharusnya merasa bangga, senang dan bahagia dengan itu, bukan soal materinya (uang, red) tapi soal karier. Itu motivator bagi keluarga dan teristimewa anak-anak,sehingga ditekankan untuk istri2 atau suami2 harus pindah mengikuti kedudukan dan jabatan yang di amanatkan dalam kariernya,” teganya.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk “Negeri Kalwedo” ini juga mengingatkan dampak yang diakibatkan bila suami bekerja sendiri tanpa dukungan istri atau sebaliknya.

Karena jika demikian maka yang ditemui adalah para istri atau suami pejabat di kabupaten ini berada di luar daerah seperti dijumpai di Kota  Ambon, Tual maupun Saumlaki.

Akhirnya, rejeki yang di peroleh dari semua peran yang di berikan di MBD terpaksa lari keluar.

“Coba bayangkan kalau seluruh pejabat di kabupaten Maluku Barat Daya, keluarganya semua berdomisili di luar maka kabupaten kita ini tidak akan maju,” bebernya.

Akibatnya berdampak kepada daerah karena fungsi kehidupan sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan baik.

“Ketika ambil uang lalu kirim ke istri, fisik uangnya di Maluku Barat Daya kurang sebab istri pejabat sudah pasti belanja di pasar Ambon, Tual dan Pasar Saumlaki kemudian masuk bank di daerah-daerah itu juga. Lalu apa yang didapat daerah ini, kan tidak ada,” urainya.

Pria yang kini siap bertarung  di Pilkada Maluku 2018 mendatang juga menyindir soal pernyataan terkait perputaran uang yang tinggi pada sejumlah daerah di negeri berjuluk “Pulau Seribu” ini.

Dia mencontohkan, gaji pegawai di Tiakur kurang lebih 4 milyar setiap bulan  tetapi kondisi realnya setiap bulannya hanya 1 milyar yang beredar di kota Tiakur.

“Kalau ada yang mengatakan akses ekonomi dan perputaran uang baik di Kota Ambon, Tual dan Saumlaki itu sangat hebat, ternyata itu sebagian juga uang dari MBD,” tukasnya.

Terpisah, salah satu tokoh muda setempat yang dikonfirmasi Dhara Pos mengapresiasi keputusan yang diambil Bupati Barnabas Orno.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Bapak Bupati yang menginstruksikan jajarannya agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat tidak sendiri namun wajib didampingi baik oleh istri maupun suami ,” ucap sumber yang meminta namanya tidak dimuat, Minggu (16/7).

Ia menilai, sikap tegas Bupati menunjukkan kepeduliannya atas MBD terlebih lagi terhadap roda perekonomian daerah yang memang membutuhkan berbagai terobosan agar semakin berubah ke arah yang lebih baik.

Sumber pun turut menyoroti bagaimana uang MBD nyaris keluar seluruhnya ke wilayah lain seperti Tual, Saumlaki dan Ambon sementara di dalam sendiri nyaris tak ada perputaran sehingga membuat pergerakan ekonomi masyarakat menjadi terhambat.

“Bagaimana mau maju kalau suami jadi kepala dinas di MBD tapi istri dan anak-anak semua di Ambon. Maka bisa dibayangkan seberapa besar uang yang harus di kirim ke Ambon,” bebernya.

Belum lagi, Kepala Bagian, Bidang dan Seksi serta staf bahkan ASN yang memilih tidak membawa keluarga untuk pindah saat ditugaskan ke MBD.

“Anda bisa membayangkan kalau seribu ASN di Tiakur ini hanya datang bawa badan tapi keluarga besar semua ada di Tual, Saumlaki atau Ambon maka anda tinggal mengalkulasi sendiri berapa besar uang MDB yang dibawa pergi,” sesalnya.

Sumber menyayangkan masih belum adanya kesadaran dari ASN di MBD untuk serius berpartisipasi membangun daerah di mana mereka bertugas meski mereka bukan penduduk asli negeri yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste ini.

“Kenapa hingga saat ini kondisi MBD masih jauh tertinggal? Karena belum terlihat orang-orang yang punya hati membangun negeri ini dan siapa lagi kalau bukan mereka yang bertugas di Pemerintahan,” sesalnya.

Apalah artinya Bupati dan Wakil Bupati berjuang dengan sekuat tenaga untuk membawa negeri ini keluar dari ketertinggalan, namun ternyata tak didukung jajarannya.

“Otomatis perjuangan itu menjadi tak berati alias sia-sia karena tak didukung bawahannya,” kecam sumber.

Olehnya itu, dirinya kembali menyampaikan dukungannya atas ketegasan Bupati yang akan menonjobkan bawahannya jika tak menghiraukan instruksi orang nomor satu di negeri yang didominasi pulau-pulau ini.

(dp-17)