Pengoperasian Blok Masela Paling Cepat 2026

Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin

Ambon, Dharapos.com – Pengoperasi Blok Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) ditargetkan paling cepat pada 2026 mendatang.

Target ini diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal menyusul adanya perubahan pada tata ruang. 

"Blok Masela ini kalau disimpulkan progresnya sesuai dengan jadwal. Paling cepat beroperasi itu 2026  atau paling lambat 2028," ungkap Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, saat dikonfirmasi di kantor Gubernur Maluku, Kamis (31/1/2019).

Sabirin termasuk salah satu pejabat Provinsi Papua yang diutus Gubernur Said Assagaff mengikuti rapat dalam rangka percepatan operasional Blok Masela antara Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, SKK Migas dan Inpex di Saumlaki, Rabu (30/1/2019).

Dijelaskannya, dalam rapat yang dihadiri Sekda dengan OPD terkait dari Pemkab MTB  maupun tujuh OPD Pemprov Maluku dan salah satu Dirjen Kementerian Tata Ruang bersama dua direkturnya itu, inti pembahasannya adalah adanya pembahasan perubahan-perubahan tentang ketentuan tata ruang termasuk juga melakukan izin-izin dan kajian lingkungan strategis.

"Intinya disitu merubah tata ruang. Contohnya lahan ini hutan lindung, sekarang lahan itu mau dipakai, berarti harus dirubah. Yang menyetujui itu nantikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jangan sampai pembangunan dilaksanakan, sementara melanggar rencana tata ruang atau aturan penggunaan lahan,” jelasnya. 

Misalnya ada hutan lindung, seharusnya dilakukan pembebasan lahan produktif untuk gas. 

“Berapa luas hutan lindung yang harus dibebasan lahan? Itu sementara diukur. Nah, itu kesepakatannya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jadi persiapan itu sebenarnya," sambung Sabirin.

Mengingat, lokasi pengoperasian Blok Masela diperkirakan membutuhkan lahan seluas sekitar 15 ribu hektar. 

"Untuk Blok Masela itu diperkirakan membutuhkan sekitar 15.000 hektar," bebernya. 

Anggaran pembebesan lahan seluas itu, nantinya akan dihitung oleh intansi terkait dalam hal ini Kehutanan dan PUPR yang punya tupoksi RTRW (tata Ruang). 

"Jadi, dengan adanya penetapan lokasi dimaksud, mereka langsung melakukan pengukuran agar tahu berapa yang kena hutan lindungnya nanti. Secara teknis  nanti tim akan kembali turun lapangan melakukan pengukuran berikutnya karena baru penetapan lokasi," lanjutnya.

Sabirin memastikan jika izin sudah selesai, maka Blok Masela sudah bisa beroperasi. 

Selain membahas tentang perubahan tata ruang, diakui Sabirin, Tim dari Pemda Maluku maupun Pemkab MTB juga membicarakan tentang SDM Maluku untuk Blok Masela dengan pihak SKK Migas. 

"Kita sudah bicara juga dengan pusat melalui salah satu Deputi dari SKK Migas kaitannya dengan SDM yaitu putra putri Maluku yang disekolahkan di Unpad dan putra/putri MTB yang disekolahkan di Cepu tentang migas. Kita sudah bicarakan dengan SKK Migas kalau bisa mereka tamat nantinya kita siapkan mereka dikasih peluang untuk magang dulu di perusahan minyak dan gas yang ada di Indonesia," terangnya. 

Alasan dibicarakan tentang magang itu kata dia, agar anak daerah bisa mendapatkan sertifikasi dan sewaktu bekerja di Blok Masela mereka sudah benar-benar profesional. 

"Itu sudah kita bicarakan juga dengan SKK Migas, sesuai titipan Pak Gubernur. Prinsipnya mereka akan memfasilitasi dengan baik dan setuju dengan itu," tukasnya. 

(dp-19)