Pemda di Maluku belum optimal dalam perlindungan anak dan perempuan

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat menyampaikan sambutan Plt.
Gubernur sekaligus membuka kegiatan Rakoor Dinas P3A di Everbryt Hotel, Kamis (15/3/2018)

Ambon, Dharapos.com
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah membangun sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

"Rendahnya kualitas hidup serta peran perempuan dan anak terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya hingga masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap mereka menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama yang harus diselesaikan," demikian pernyataan
Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Everbryt Hotel, Kamis (15/3/2018).

Guna menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah mengalokasikan sejumlah dana yang cukup memadai melalui berbagai instansi untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

”Walaupun program dan kegiatan yang berbasis gender dan perlindungan anak telah terintegrasi dengan baik saya yakin aparat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota belum optimal mengefektifkan itu, baik dari perspektif tercapainya tujuan maupun dari efektivitas penganggaran,” tegas Sahuburua.

Pemda senantiasa berupaya untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan  dan perlindungan anak di segala aspek kehidupan secara berkelanjutan.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan  dan melindungi Anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pemda juga mengharapkan dukungan dari berbagai lembaga seperti LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak, baik berupa sumbangan moril, pikiran maupun materi.

Hal ini disadari karena keterbatasan dana, SDM serta prasarana dan sarana, waktu pemerintah.

"Rakor ini juga diharapkan dapat menyatukan tekad, sikap dan semangat juang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mewujudkan perlindungan terhadap anak di daerah ini,” harapnya.

Rakor yang kali ini mengusung tema "Bersinergi mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Maluku", menghadirkan sejumlah pembicara seperti Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian P3A, Kadis P3A Provinsi Maluku, dan  Kepala Bappeda Maluku.

Kemudian, Kepala Biro Organisasi Setda Maluku, Kepala BKD Provinsi Maluku, Kadis  Sosial Provinsi, Direskrinum Polda Maluku, dan Ketua Yayasan Gasira Maluku.

(dp-19)