HUT Kota Langgur ke 5, DPRD Malra Gelar Paripurna

DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa  dalam rangka HUT Kota Langgur, ke 5, Sabtu (8/10)

Langgur, Dharapos.com
Tepat tanggal 8 Oktober 2016, Kota Langgur memasuki usia ke 5 tahun.

Perjalanan kota ini sebagai ibukota Maluku Tenggara (Malra) tentunya telah memiliki sejarah yang akan selalu dikenang dalam semangat membangun daerah ini menuju tercapainya kesejahteraan hidup warga masyarakat sesuai dengan semangat para pendiri daerah ini.

“Peringatan HUT Kota Langgur ini merupakan peristiwa bersejarah bagi seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara yang patut disyukuri,” ungkap Ketua DPRD Malra, S. Thedeus A. Welerubun dalam sambutannya saat Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Langgur, Sabtu (8/10).  

Paripurna tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT Kota Langgur sebagai ibukota Kabupaten Malra yang ke-5 tahun 2016.

Salah satu tujuan dari peringatan ini adalah untuk membangkitkan semangat seluruh warga masyarakat Malra agar mengenang kembali tentang sejarah perjalanan daerah ini menjadi daerah otonom.

Dikatakan Welerubun, HUT Kota Langgur juga sebagai ajang silaturahmi guna memupuk semangat diantara seluruh jajaran Pemerintah daerah agar terus berbenah diri dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kabupaten Maluku Tenggara telah mengalami perkembangan yang sudah sangat maju, bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Maluku,” cetusnya.

Bahkan melalui kerja keras, sejumlah prestasi turut mewarnai era kepemimpinan Bupati Rentanubun dan pasangannya, diantara pada bidang pengelolaan keuangan dimana BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Prestasi tersebut diraih tersebut atas kerja sama yang terjalin baik antara Pimpinan daerah dengan seluruh jajaran SKPD, semoga predikat ini dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

Meski demikian, diakui pula, bahwa di tengah kemajuan itu tetap harus diwaspadai munculnya berbagai dampak sosial khususnya di wilayah kota Langgur.

Pada saat yang sama, Welerubun menegaskan rencana pemekaran wilayah Kei Besar sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) telah disepakati bersama DPD-RI dan sudah diserahkan kepada pemerintah.

Saat ini pemerintah, kata dia, Pemerintah sementara melakukan pemulihan terhadap keuangan negara, sehingga maka pemekaran DOB dimungkinkan baru akan dilaksanakan pada 2017 mendatang.

(dp-20)