Dinsosnakertrans Aru Komitmen Kurangi Pekerja Anak Putus Sekolah

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aru, Lukman Nomay

Dobo, Dharapos.com
Keberadaan pekerja anak akibat putus sekolah di Dobo khususnya maupun di Kabupaten Kepulauan Aru pada umumnya kini menjadi perhatian serius Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat.

Sejumlah langkah pun dilakukan sebagai upaya mengatasi kondisi yang ada diantaranya kegiatan Pengurangan Pekerja Anak (PPA) yang direkrut dari keluarga yang dikategorikan sangat miskin (PKH).

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Aru, Lukman Nomay, yang dikonfirmasi Dhara Pos mengakui jika pihaknya telah berkomitmen untuk mengurangi jumlah para pekerja anak di daerah tersebut.

Diuraikannya, anak-anak kategori ini yang dikarenakan kondisi miskin terpaksa membantu orangtuanya dan pada gillirannya mereka putus sekolah.

“Kemudian kita rekrut mereka semua, dan diberikan pembinaan kurang lebih 1 bulan, berupa pelatihan, pembinaan dan motivasi yang kita berikan hingga masuk dalam satuan pendidikan formal maupun non formal,” urainya.

Pada gilirannya nanti, karena ada kerja sama dan ada tindaklanjutnya maka Dinas Pendidikan harus merekomendasikan mereka untuk kembali kepada jenjang pendidikan yang ditinggalkan pada saat itu.

“Misalnya, saat itu mereka meninggalkan bangku sekolahnya pada tingkat SD, SMP, maupun SMA sementara dilihat dari usianya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kembali bersekolah pada jenjang yang ditinggalkan, direkomendasikan untuk mengikuti Kejar Paket baik itu Paket A, B dan C,” lanjut Lukman.

Kegiatan ini, jelas dia, didanai oleh APBN dan berkelanjutan sampai tahun 2022.

Bupati Aru, tegas Lukman, sangat bersemangat dan berkomitmen mendukung program perekrutan anak-anak yang putus sekolah khususnya yang ada di desa-desa di negeri berjuluk “Bumi Jargaria” ini.

Begitu pula dukungan dan respon yang sama diberikan seluruh anggota Komisi III DPRD Aru yang membawahi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terhadap adanya program dimaksud.

“Insya Allah pada tahun ini kita mulai mendata sehingga di tahun 2017 mendatang sudah dapat diimplementasikan dalam program fisik seperti yang dilakukan saat ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, jelas Lukman, kegiatan pertama ini memiliki beberapa sasaran diantaranya, membatasi anak-anak yang bekerja dan sudah menghentikan pekerja anak itu sendiri serta membantu Pemda dalam menekan angka kemiskinan.

“Yang terpenting dan manusiawi, mereka juga turut merasakan diperhatikan dalam persamaan hak sebagaimana halnya dengan mereka yang bersekolah pada umumnya,” tukas Lukman.

Dirincikan, awalnya untuk setiap tahunnya ada 2 selter, dengan menampung minimal 30 orang perselter.

“Tahun ini sebenarnya 60 orang, tetapi karena adanya pengurangan dana dari pusat sehingga harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada sehingga ditetapkan sebanyak 40 orang. Jikalau di tahun 2017 kembali normal, maka setiap tahun minimal 60 orang dengan sumber dana dari APBN,” rinci Lukman.

Meski demikian, bila ada sharing APBD apalagi dengan dukungan dan komitmen Bupati Aru tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan. Artinya jika dari pusat ditetapkan 60 orang dan melalui sharing APBD sebanyak 40 orang, maka setiap tahunnya paling kurang 100 orang yang dibina.

Ditambahkan pula, dari Komisi C DPRD Aru sendiri menyarankan kalau bisa setiap tahun dibina 117 orang dengan keterwakilan masing-masing desa satu orang namun semua itu dikembalikan kepada ketersediaan sarana dan prasarana oleh Pemda.

“Kami telah menyampaikan permintaan kepada Bapak Bupati untuk menyediakan satu barak yang  stand-by agar bukan hanya sebatas kegiatan seperti ini saja tetapi dapat mengakomodir kegiatan lainnya seperti pembekalan maupun peningkatan kapasitas yang sangat diperlukan,” tambahnya.

Karena, jika mereka dipulangkan ke rumah masing-masing maka akan sulit terkontrol sementara saat mereka berada di sini, segala sesuatunya diperhatikan. Salah satunya tenaga kesehatan yang siap 24 jam jika sewaktu-waktu diperlukan.

“Informasi juga kegiatan ini belum bisa kita lakukan di tingkat kecamatan karena belum tersedianya fasilitas namun paling tidak mereka direkrut untuk kegiatan di kabupaten,” tukas Lukman.

(dp-31)