Skandal Gunung Botak, Legislator Tuding Kadis ESDM 'Bandel'

Kondisi kawasan Gunung Botak beberapa waktu
lalu yang tercemar akibat aktivitas
tambang emas liar 

Ambon, Dharapos.com
Komisi B DPRD Maluku terus bekerja marathon untuk menyelesaikan permasalahan Gunung Botak yang melibatkan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy dengan PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS).

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Komisi B DPRD Maluku Abdullah Marasabessy, di Ambon, Kamis (21/4 mengatakan komisi akan tetap bersikap tegas guna menyelesaikan masalah yang terjadi di Kabupaten Buru. Bahkan, Marasabessy juga menyebut Kepala Dinas ESDM 'Bandel', lantaran tidak menjalankan perintah yang telah disepakati dalam rapat bersama komisi.

"Komisi tetap tegas dalam menyelesaikan masalah Gunung Botak, dan kami menilai bahwa Kadis ESDM Maluku ini Bandel, karena perintah untuk memberhentikan aktivitas pengangkutan sedimen hingga kini tidak digubris sang kadis, untuk itu kita mintakan agar sang kadis bisa lebih prefentif untuk menghentikan aktifitas tersebut," tandas Marasabessy.

Menurutnya, usai pengawasan yang dilakukan komisi B DPRD Maluku, maka pihaknya akan kembali meminta penjelasan dari sang kadis terkait aktivitas pengangkutan sedimen yang hingga kini masih dilakukan oleh PT BPS.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Maluku Ikram Umasugi menyatakan pihaknya akan tetap mengusut tuntas masalah Gunung Botak di Kabupaten Buru.

Diakui Umasugi, komisi beberapa waktu lalu pernah berjanji akan melakukan rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku guna menanyakan aliran dana sebesar 2,3 milyar yang diberikan PT BPS yang mengendap di rekening pribadi sang kadis.

(rr)