125 KK Tak Dapat Raskin, Bupati Diminta Evaluasi Kades Meyano Bab

Larat, Dharapos.com 

Ilustrasi Beras Miskin

Meskipun ajang Pemilihan Kepala Desa Meyano Bab di kecamatan Kormomoli, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) telah dilaksanakan pada beberapa tahun kemarin, namun konstelasi politik di desa tersebut masih terus bergejolak.

Proses pelayanan publik di desa tersebut di bawah kepemimpinan Paulus Malindir selaku Kepala Desa definitif pun seakan pilih kasih atau terkesan diskriminatif.

Faktanya, sebanyak 125 KK dari 238 KK yang tergolong kurang mampu di desa tersebut hingga saat tak pernah menerima jatah raskin mereka.

Padahal rakyatnya mendambakan sosok pemimpin ideal yang mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh atau tanpa memandang perbedaan warganya.

Perbedaan pilihan dukungan terhadap para calon kepala desa saat ajang Pilkades yang di gelar tahun kemarin itu, seolah tak hilang dari ingatan sang kades terpilih. Dan fakta ini ternyata berimbas terhadap pembagian jatah Beras Miskin (Raskin) bagi warga desa beberapa pekan lalu.

Kru Dhara Pos di Larat sempat didatangi salah satu warga desa tersebut yang tak ingin namanya dikorankan, sembari menuturkan ketidakberesan yang terjadi di desanya.

Sumber menuturkan bahwa pada saat pembagian jatah Raskin, dirinya bersama sejumlah masyarakat kurang mampu di desa itu tidak memperoleh jatah sebagaimana yang diterima oleh warga lain.

Rasa ingin tahu akhirnya mendorong dirinya untuk mendatangi tempat pembagian jatah Raskin saat itu.

“Di Meyano Bab ada 238 kk yang tergolong tidak mampu atau miskin, tapi yang dapat jatah raskin itu hanya 112 kk. Mereka yang dapat jatah beras miskin itu masing-masing Kepala Keluarga peroleh 6 karung. Jadi saat katong pergi cek, ternyata ada orang kepercayaan kepala desa yang bilang bahwa kemarin kamu tidak pilih saudara Paulus Malindir maka kamu tidak bisa dapat, ” beber Sumber.

Ia dan sejumlah keluarga miskin lain di desa tersebut hanya bisa berpasrah melihat ganasnya pemerintahan di desa, oleh karena sudah beberapa kali mendatangi kepala desa namun tak diberikan ruang.

Terhadap persoalan ini, mereka mendesak Bupati MTB, Bitsael Salvester Temmar untuk mengevaluasi kinerja  sang kades, karena jika tidak maka akan berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat di desa itu.

“Untuk itu, bapak bupati MTB kami minta mengevaluasi kinerja Kepala Desa Paulus Malindir dan bahkan bila perlu mencopot yang bersangkutan dari jabatannya karena tidak adil di desa kami,” pintanya.

(dp-38)