BPP Maluku: “Penyaluran Anggaran Gerbangdutas Tidak Melalui Provinsi”

Ronny SW. Tairas

Ambon, Dharapos.com
Pengembangan wilayah perbatasan sudah menjadi salah satu target utama Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2015 telah dilaunching, beberapa waktu lalu di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Meski demikian, terkait penyaluran anggarannya dilakukan langsung oleh Kementerian ke kabupaten tanpa melalui provinsi. Sementara biaya yang dianggarkan untuk pengembangan kawasan di wilayah perbatasan tersebut sangatlah besar mencapai Rp 1,9 Triliun.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas mengakui jika pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tiga kawasan perbatasan.

“Yang menjadi permasalahannya adalah dana-dana yang dikucurkan tersebut tidak lewat provinsi tetapi langsung dari Kementrian ke kabupaten yang akan dibangun. Kita hanya diminta untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang di kerjakan, dan dana yang dikucurkan cukup besar yaitu 1,9 Triliun rupiah,” akuinya kepada wartawan, Selasa (22/12).

Menurut data Rekapitulasi Anggaran Kementerian/LPNK TA. 2015 Di Provinsi Maluku (Rencana Aksi Pengelolaan Batas Negara Tahun 2015) total dana yang dikucurkan dari Kementerian untuk tiga kabupaten di wilayah perbatasan masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp 1.086.086.786.566,- Maluku Barat Daya Rp 537.196.341.464,- dan Kepulauan Aru sebesar Rp 325.629.515.393,-

“Saya memang protes ke BNPP, kenapa saya yang di obok-obok tentang ini (Gerbangdutas-red) sementara padahal anggaran proyek semua itu tidak melalui saya tetapi secara administrasi saja namun setiap rapat anggaran saya yang selalu diobok-obok,” heran Ronny.

Atas fakta ini, dirinya menyarankan untuk tahun anggaran mendatang agar kebijakan tersebut harus dirubah.

“Saran saya, kedepannya jangan lagi langsung ke Kabupaten, provinsi ini gigit jari dalam arti kita mau meminta laporannya setengah mati, kita mau intervensi, tidak boleh. Mungkin saja mereka dikabupaten berpikir kamu ini siapa? Kita ini kan dapat dananya langsung dari pusat bukan dari provinsi. Akhirnya kita minta laporan mesti ngemis-ngemis dan seperti inilah kesulitan-kesulitan kami saat turun mengecek di lapangan,” beber Ronny.

Kebijakan ini, lanjut dia, harus segera dirubah atau diperbaiki karena selain kesulitan-kesulitan tadi, pihaknya juga menguatirkan penggunaan anggaran yang tidak maksimal karena semuanya langsung diatur oleh kabupaten.

“Saya kira hal-hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” harapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait dibawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) telah mengganggarkan dana lebih dari Rp. 1,9 Triliun bagi 3 Kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku dalam tahun anggaran 2015.

Ketiga kabupaten tersebut masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Prioritas pembangunan di wilayah perbatasan NKRI dengan Australia dan Timor Leste ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil dan terluar.

Acara peresmian (Launching) Gerbangdutas 2015 di Provinsi Maluku dan Lokakarya Nasional dengan tema: Mewujudkan kawasan perbatasan Maluku sebagai pintu gerbang selatan ekonomi dan perdagangan dihadiri sejumlah Kementrian terkait dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku serta 3 Pemerintah Kabupaten perbatasan di Maluku digelar di gedung Kesenian Saumlaki, Selasa (25/8).

Pelaksana Harian Sekretaris BNPP - Eko Subowo dalam laporannya mengatakan melalui Gerbangdutas 2015, Pempus telah menyediakan RP. 1.948.912.643.424,- untuk pembangunan di 3 Kabupaten tersebut.

Alokasi anggaran akan dikonsentrasikan pada pembangunan sejumlah sektor dari kementrian terkait seperti Kementrian PU dan Pera, Kementrian Perhubungan, Kementrian ESDM, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi, Kementrian Perindustrian, Kementrian Ketenaga Kerjaan, Kementrian Sosial, Kementrian LH dan Kehutanan, Kepolisian, dan BNPP.
Alokasi anggaran sebagaimana Program Gerbangdutas 2015 Provinsi Maluku untuk 3 kabupaten tersebut terperinci sebagai berikut: Kabupaten MTB Rp 1.086.086.786.566,- MBD Rp 537.196.341.464,- dan Kabupaten Kepulauan Aru yakni Rp 325. 629.515.393,-

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Ketua BNPP - Tjahjo Kumolo mengatakan BNPP hadir dalam upaya percepatan pembangunan di daerah perbatasan.

Dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp. 1 Trilyun itu, DPRD MTB sebagai representasi masyarakat diminta untuk tetap mengontrol dengan baik penggunaan dan penyerapan anggaran.

Total anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah aspek seperti dari KKP akan menyerahkan kapal 30 GT, pengadaan kapal kargo untuk menghubungkan jalur ekonomi di bagian selatan, pembangunan dermaga apung, pengaspalan jalan di dalam kota Saumlaki sepanjang 4,2 Km, Pembangunan Pasar Omele dari kementrian perdagangan, serta upaya membuka jalur penerbangan Darwin-Saumlaki-Ambon.

“Kami akan segera membuka koordinasi dengan menyurati pihak Garuda untuk siap dan setidaknya Jumat atau Sabtu ini membuka penerbangan antara Saumlaki-Darwin, sehingga Saumlaki sebagai daerah perbatasan dan juga menjadi daerah tujuan wisata. Bersamaan dengan pembukaan jalur ekonomi selatan akan mempercepat proses pertumbuhan yang ada,” janjinya.

(dp16/18)