Tolak Pemekaran Keibes, PPKB – Aktivis Bakal Demo Pemkab Malra

Salah satu akses jalan menuju desa Ohoiren yang telah
berpuluh-puluh tahun tidak pernah mendapat
perhatian atau sentuhan Pemda Malra

Langgur, Dharapos.com 
Kondisi pembangunan wilayah yang sangat jauh tertinggal, membuat pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara terkungkung dalam keterbelakangan baik infrastruktur bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh dari harapan.

Biang keladi pemicu ketertinggalan ini langsung dialamatkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini para pemegang kebijakan baik Bupati Ir Andreas Rentanubun dan Wakil Bupati Drs Yunus Serang, M.Si yang dianggap paling tahu jelas dan bertanggung jawab penuh atas kondisi tersebut.

Terkait fakta ini, sejumlah tokoh reformasi dan aktivis Maluku Tenggara mengancam bakal melakukan demo besar-besaran meminta pertanggungjawaban Bupati dan Wabup yang dinilai sebagai biang keladi carut-marutnya kondisi Kei Besar.

Kepada Dhara Pos, Selasa  (7/7), Ketua LSM  Tungkor Drs. Nardy Refra mengungkapkan kekecewaan dan penyesalannya atas ketidakpedulian Pemda Malra terhadap upaya membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan Kei Besar.

“Kami bersama tim Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kei Besar (PPKB) sangat  menyesalkan sikap Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara terkait tidak adanya dukungan terhadap Pemekaran Kei Besar karena tujuan kami hanya demi mensejahterakan rakyat Kei Besar namun anehnya ternyata Pemerintah Daerah sendirilah yang menjadi lawan kami,” sesalnya.

Menurut Refra, Pemkab Malra hanya mengobral janji di mulut bibir saja alias sebuah hiburan terhadap upaya Pemekaran Kei Besar.

“Dan kenyataannya janji tinggal janji, semua hanya palsu belaka,” kembali sesalnya.

Atas fakta ini, diakui Refra, dirinya telah berkoordinasi dengan seluruh tokoh pemuda dan juga para aktivis untuk menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor Bupati Malra.

“Usai Lebaran, selama tiga Minggu kami akan berdemo meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara Ir. Andreas Rentanubun terkait penolakan atas rencana pemekaran Kei Besar,” bebernya.

Refra juga mempertanyakan sikap 25 anggota DPRD Malra tidak duduk diam tapi segera menyikapi persoalan karena ini demi kepentingan masyarakat Kei Besar.

“11 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara asal Dapil 2 Kei Besar juga harus membuktikan kemampuanmu, dan janganlah menepuk dadamu  tapi harus buktikan kelebihanmu  agar masyarakat Kei Besar bisa membanggakanmu sebagai pahlawan Kei Besar,“ desaknya.

Lebih lanjut, Refra menilai Bupati Rentanubun sama sekali tidak punya kepedulian terhadap masyarakat Kei Besar.

“Makanya, kami tidak akan diam melihat penderitaan masyarakat Kei Besar, dan sekali lagi kami bukan teroris  dan sudah waktunya untuk kami berdiri sendiri. Kami tidak mau bernaung di bawah ketiak siapa pun  dia, karena cukup penderitaan kami selama 60 puluh tahun lebih hidup tertindas alias dijajah,”  tegasnya seraya mengingatkan Ketua DPRD Malra bersama jajarannya , untuk tidak duduk diam terhadap sikap Pemda yang terbukti telah ingkar janji.

“Buktikan kapasitasmu sebagai wakil rakyat yang mampu membela kepentingan rakyatnya,” tandasnya.

(dp-20)