Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai wilayah pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela yang telah mendapat persetujuan Pemerintah melalaui SKK Migas dimana pada tahun 2000 lalu atas kerja keras PT. Inpex telah menemukan potensi minyak dan gas yang sangat besar di blok Masela wilayah MTB dan merupakan keberhasilan penemuan pertama di laut Arafura.
 |
| Sejumlah anggota DPRD MTB saat bersama salah satu anggota DPRD Maluku Dharma Oratmangun |
Sesuai informasi yang diperoleh, kritikan itu dilayangkan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat akan hasil Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum diketahui masyarakat dengan jelas serta adanya informasi pembangunan logistic di darat yang akan dibangun pada petuanan desa Olilit dan bukan di pulau Selaru yang semula diisyukan oleh segelintir orang.
Hal ini mendorong DPRD MTB untuk merasa perlu mendengan secara langsung kepastian isyu tersebut dari SKK Migas dan PT. Inpex sebagai kontraktor Migas Masela. Kepada Dharapos diruang kerjanya pecan kemarin, Ketua DPRD MTB – Simson Lobloby,S.Sos mengatakan: telah diagendakan dalam waktu dekat, DPRD MTB akan melakukan rapat dengar pendapat/ Hearing dengan managemen PT. Inpex atas keluhan dan pertanyaan sejumlah masyarakat selama ini seperti proses investasi social/social invescment yang selama ini tidak dilaksanakan di sejumlah tempat terdepan atau ring satu namun hanya berpusat di beberapa lokasi saja.
“Ini keluh kesah masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses investasi Blok masela ini dan setelah DPRD melakukan penyelidikan maka ternyata tanggung jawab social terhadap program pemberdayaan masyarakat/empowering people bagi masyarakat lokal itu tidak jalan dan hanya terkonsentrasi di pusat kota Saumlaki sementara bagaimana dengan wilayah lain,” ujarnya.
DPRD MTB lanjut Lobloby, sebelumnya telah mengundang pihak PT. Inpex dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD MTB guna menjawab sejumlah persoalan tersebut namun saja DPRD merasa perlu mendengar keterangan pimpinan PT. Inpex oleh karena perwakilan PT. Inpex yang dihadirkan saat itu dinilai belum bisa menjawab hal-hal prinsipil yang dipertanyakan oleh anggota DPRD, oleh karena itu pihak SKK Migas dan PT. Inpex telah diundang untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan sejumlah masyarakat selama ini.
“Ini kan tahap awal dan belum berproduksi tetapi mereka telah mengambil langkah lebih awal untuk melakukan social Investment yang terhambat, nah ini yang tidak terkomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Karena itu, mereka juga diminta untuk harus menjelaskan secara detail kepada masyarakat oleh karena bagi elite politik, bagi pejabat atau bagi stakeholders yang ada ini kan sudah pahami tetapi bagi mereka yang berada di bawah sana tentu tidak memahami bahwa saat ini Inpex belum berproduksi dan baru melaksanakan proses Eksplorasi, dan memang aneh bagaimana mungkin orang bilang bahwa rumput laut itu mati karena soal Inpex padahal sebetulnya belum ada dampak apa-apa dan hanya dampak social yang sedang terjadi,” tuturnya.
Lobloby berkesimpulan bahwa inti dari rencana hearing nantinya hanya seputar mendengar penjelasan yang resmi dari pihak SKK Migas dan PT. Inpex terkait keluhan segelintir masyarakat yang pernah mengajukan keberatan kepada DPRD MTB atas sejumlah persoalan dimaksud.
DPRD MTB sambung Lobloby berharap agar kedepan dengan kehadiran PT. Inpex ini membawa sebuah anugerah besar bagi daerah MTB.
Dirinya mengklarifikasi juga bahwa sejumlah kritikan yang dilontarkan oleh anggota DPRD saat hearing yang dilaksanakan beberapa waktu lalu tersebut bukan merupakan bentuk ekspresi membenci pihak PT. Inpex namun sejujurnya merupakan solusi yang baik bagi pihak PT. Inpex sehingga kedepan dapat mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat secara merata.
Dia juga menambahkan bahwa ada hal yang belum dijelaskan secara baik kepada DPRD terkait dengan pertanyaan seputar pergeseran lokasi logistic base dimana sesuai tawaran awal adalah lokasi di pulau Selaru dan di Petuanan desa Olilit Raya.
“Bagi kami DPRD itu tidak jadi soal namun hal ini tidak tersosialisasi dengan baik, akhirnya interpretasi orang itu yah macam-macam dan karena itu kita tidak bisa menghindar dari proses-proses itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui INPEX, adalah Perusahaan Minyak dan Gas terbesar dari Jepang yang telah beroperasi di Indonesia semenjak tahun 1966. Selama lebih dari 47 tahun di Indonesia, INPEX telah melaksanakan 41 proyek minyak dan gas bumi dan saat ini berpartisipasi dalam 12 blok migas yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi. INPEX saat ini sedang mengembangkan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela yang terletak di lepas pantai, yaitu di Laut Arafura sekitar 155 km arah Barat Daya Kota Saumlaki.
Proyek Abadi merupakan kilang LNG terapung pertama di Indonesia yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Melalui integrasi Floating Storage Production and Offloading (FPSO) dengan teknologi LNG, rencana pengembangan Proyek Abadi untuk tahap pertama akan mempunyai kapasitas produksi sebesar 2,5 juta metric ton LNG per tahun.
INPEX juga sedang mengerjakan tahap pengembangan lebih lanjut dari Lapangan Gas Abadi agar dapat mengembangkan potensi Blok Masela secara penuh di masa depan.
Di tahun 2014. INPEX telah sukses melakukan inisiatif beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten MTB, antara lain: peningkatan kompetensi para guru Bahasa Inggris, pembentukan Saumlaki English Club di kalangan pelajar, pelatihan pengembangan Tenun ikat Tanimbar dan pelatihan budidaya rumput laut serta pelatihan pertanian organik.
Dalam dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat, INPEX juga telah melakukan berbagai program seperti Kampanye Calistung, pelatihan Fasilitator bagi mahasiswa dan dosen, pemberian bantuan perangkat lengkap Laboratorium untuk Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku, pembangunan Jamban sehat bagi warga dan sejumlah bantuan bagi pembangunan rumah-rumah ibadat.
(dp-18)
Masukan Komentar Anda:
0 comments:
terima kasih telah memberikan komentar