News Ticker

Dinsos MTB Gelar Kegiatan Pelatihan Tagana

Dalam rangka upaya penanggulangan bencana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bertujuan untuk mendayagunakan dan memberdayagunakan generasi muda dalam penanggulangan bencana.
Share it:
Saumlaki, Dharapos.com
Dalam rangka upaya penanggulangan bencana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bertujuan untuk mendayagunakan dan memberdayagunakan generasi muda dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan pelatihan Tagana Dinsos MTB
Selain itu, ditujukan untuk meningkatkan, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pasar dan lain-lain, termasuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Dan, meningkatkan kualitas pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat ke arah yang lebih baik serta membina para relawan untuk turut berpartisipasi dalam mengatasi bencana di Kabupaten MTB.

Kegiatan yang dilakukan di pelataran kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja MTB pekan kemarin itu mengikut sertakan peserta pelatihan Tagana yang berasal dari kaum muda dan tokoh masyarakat di MTB.

Panitia pelaksana dalam laporannya menyebutkan bahwa semua kebutuhan berupa fasilitas demi mendukung terwujudnya proses pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan kerja sama dengan pihak terkait seperti Kepolisian Resort MTB dan dan Komando Distrik Militer 1507 Saumlaki.

Bupati MTB, Drs. Bitsael Z.Temmar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda MTB,  dr. Edwin Tomasoa mengatakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana.

Dalam hal ini, bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror,” urainya kepada peserta.

Menurut Temmar, wilayah Kabupaten MTB termasuk kawasan yang memiliki kekhususan dalam kerawanan bencana gempa bumi dikarenakan berada di atas 3 lempeng dunia, sehingga mengakibatkan terbentuknya tatanan geologi yang rumit.

Wilayah MTB merupakan bagian dari lempeng Eurasia, yang bergerak relatif ke arah tenggara, dan  berinteraksi dengan lempeng India-Australia yang bergerak relatif ke arah utara dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke barat.

Zona pertemuan antar 3 lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman antara 4.500 sampai dengan 7.000 meter, dan yang dikenal sebagai zona subduksi.

Sebagai wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara.

Untuk itu diperlukan kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah.

Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

“Oleh karena itu kehadiran Taruna Siaga Bencana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai satuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan jawaban dalam menyiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan resiko bencana di wilayahnya sesuai dengan potensi lokal dengan tetap mengacu kepada penyesuaian kebutuhan, budaya lokal, adat istiadat dan ketentuan-ketentuan kearifan lokal (local wisdom) yang ada dan berkembang di dalam masyarakat,” tambahnya.

Dikatakan, walaupun berbasis masyarakat, namun pada saat menghadapi kondisi darurat, Tagana diharapkan agar senantiasa berada dalam satu Komando Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan selalu berkoordinasi dengan unsur-unsur penanggulangan bencana lainnya.

Kepada para peserta, Bupati berharap agar setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka dapat mencerna dengan baik setiap materi yang diberikan oleh nara sumber dan instruktur, sebagai bekal di lapangan pada saat terjadi kondisi darurat/bencana maupun kondisi normal.

(dp-18)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

terima kasih telah memberikan komentar

Berita Pilihan Redaksi