Presiden Jokowi Direncanakan Launching KIP, KIS Dan KKS Di Papua

Papua, Dharapos.com
Presiden RI, Ir. Joko Widodo direncanakan akan melaunching program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat Papua yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 Mei 2015 mendatang.

Presiden Joko Widodo saat kunjungi Papua

Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, Dinas Sosial sendiri menjadi lini sektor untuk program KIP, KIS dan KKS dalam hal penyiapan dan pengawasannya.

“Iya, untuk Provinsi Papua akan launching oleh Presiden Jokowi tanggal 4 Mei 2015 di Jayapura, sedangkan untuk penyaluran tahap pertama tingkat Provinsi Papua dilaunching oleh Gubernur Lukas Enembe pada tanggal 30 April 2015 di Kabupaten Keerom,” ungkapnya kepada wartawan di halaman kantor Gubernur, Dok II, Senin (27/4).

Untuk penggunaan dan pemanfaatan KIP, KIS dan KKS bagi masyarakat Papua, Dinas Sosial menghimbau kepada seluruh RT/RW, Lurah dan Kepala Distriknya harus mendata seluruh masyarakat yang tidak punya pendapatan tetap supaya masyarakat ini bisa mendapatkan manfaat terutama masalah pendidikan dan kesehatan anak.

“Jadi, sekali lagi kami katakan untuk pendataannya bagi KIP, KIS dan KKS itu kita harapkan untuk seluruh RT/RW di seluruh tanah Papua supaya mungkin harus buat laporan karena selama ini kita dapat laporan dari BPM2K masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir secara baik,”jelas dia.

Ditegaskan Ribka, kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Papua memastikan rakyatnya harus msauk dalam daftar dan ini bukan daftar fiktif tapi harus di pastikan benar ada data karena dana ini akan masuk melalui rekening masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

“Ya, kami sangat mengharapkan supaya masyarakat yang notabene memang pendapatan sehari-hari harus masuk karena di dalam KIP KIS dan KKS ini punya manfaatnya cukup besar. Disini untuk soal data kami sangat mengharapkan agar proaktif dari seluruh Bupati/Walikota agar dapat memberikan data masyarakat yang valid,”tegasnya.
 
(Piet)